Masih Percaya Jokowi, Aktivis dan Keluarga Korban Penculikan 1998 Tolak Pilih Prabowo

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sejumlah aktivis dan keluarga korban penculikan 1998 yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang (IKOHI) menyatakan sikapnya menjelang pemilihan Presiden (Pilpres) yang akan berlangsung 17 April mendatang.

Secara tegas, mereka menyatakan menolak capres nomor urut 02, Prabowo Subianto yang dinilai ikut terlibat dan bertanggungjawab pada peristiwa penculikan 1998.

“Semua keluarga korban menyatakan menolak capres penculik, capres pelanggar HAM, Prabowo. Itu ekspresi konkret dari mereka semua,” ujar Ketua Dewan Penasihat IKOHI, Mugiyanto saat konfrensi pers di Hotel Grand Cemara, Jakarta, Rabu (13/3).

Untuk itu, IKOHI mengimbau masyarakat untuk tidak memilih Prabowo dan memberikan suaranya ke capres nomor urut 01, Jokowi.


“Kami tak membayangkan, pelanggar HAM yang belum mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum itu dipilih sebagai presiden,” kata Mugi yang juga salah satu aktivis yang jadi korban penculikan tahun 1998 tersebut.

Sementara itu, Paian Siahaan, ayah dari Ucok Munandar Siahaan salah satu korban penculikan 1998, berharap masyarakat memilih Jokowi.

BACA JUGA:  18 Polisi Meninggal Dunia Amankan Pemilu

Paian menilai, dari dua calon yang ada di Pilpres 2019 ini, Jokowi lah yang masih punya harapan untuk bisa menyelesaikan kasus pelanggaran HAM 1998.

“Kami menilai Pak Jokowi yang tepat. Dia memiliki hati nurani dan kepedulian yang tinggi kepada masyarakat,” kata Paian.

Walau selama pemerintahan Jokowi belum ada perubahan signifikan dalam mengungkap kasus tersebut, menurut Siahaan, keluarga korban berharap Jokowi terpilih kembali, sehingga dapat meyelesaikan kasus penculikan 1998.

“Jangan pilih capres yang pernah terlibat dalam tindakan kekerasan,” ujarnya.

Budiarti, ibu dari korban penculikan bernama Gilang, mengungkapkan betapa penculikan yang dialami anaknya sangat tidak manusia.

“Anak saya yang diculik, suatu hari jenazahnya ditemukan di hutan dalam kondisi tidak utuh. Apa salah anak saya?” tuturnya.

Menurut Budiarti, sudah 21 tahun kasus penculikan tersebut berlangsung, namun hingga saat ini belum jelas status para korban yang hilang dan meninggal, juga tanggungjawab dari para penculiknya.

Editor:Hrn

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ingin Turunkan Berat Badan? Inilah Prinsip Dasarnya!

Berat badan akan turun bila kalori yang digunakan melebihi kalori yang masuk, atau kalori yang kita bakar lebih banyak dari kalori yang dihasilkan tubuh dari makanan yang dikonsumsi.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi