Mahfud MD Sarankan KPK Mengabaikan Hak Angket DPR

JAKARTA – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Prof. Moh. Mahfud MD mengkritik sikap DPR yang mengesahkan hak angket terhadap tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Mahfud menyarankan KPK mengabaikan hak angket yang telah disahkan di sidang Paripurna DPR pada hari Jumat 28 April kemarin.

“KPK harus jalan terus, harus bertahan pada sikap dasar, tak perlu menggubris adanya hak angket oleh DPR terhadap dirinya,” kata Mahfud melalui akun Twitternya, @mohmahfudmd, Sabtu, 29 April 2017.

Guru Besar hukum tata negara ini menuturkan penggunaan Hak Angket oleh DPR terhadap KPK tidak sesuai dengan per-Undang Undangan yang berlaku.

“Menurut UU MD3 hak angket itu menyelidiki pelaksanaan UU dan atau kebijakan pemerintah. KPK itu bukan Pemerintah dalam arti UUD kita,” lanjut Mahfud.

Mahfud menjelaskan, pemerintah dalam arti luas mencakup semua lembaga negara, namun dalam arti sempit yang dimaksud pemerintah hanya eksekutif.

Mahfud juga mengkritik DPR yang tidak mengetahui soal aturan main mengajukan hak angket yang terdapat dalam Undang Undang.

“Menurut penjelasan Pasal 79 ayat (3) MD3 yang bisa diangket oleh DPR adalah pemerintah & lembaga pemerintah nonkementerian. KPK bukan Pemerintah,” ujar Mahfud.

Mahfud pun meminta KPK tidak perlu merisaukan hak angket DPR tersebut.

“Angket DPR biarkan saja jalan terus, tapi KPK juga bisa berjalan lebih kencang. Angket DPR tak harus dirisaukan. Itu urusan remeh,” tuturnya.

Meskipun demikian, Mahfud mempersilakan DPR menyelidiki KPK dengan hak angket. Dia menyarankan apabila nanti ditanya oleh DPR, KPK tinggal menjawab apa adanya sesuai dengan jaminan UU.

Mahfud juga menyatakan DPR tidak bisa sembarangan mencopot pimpinan KPK.

“Inilah saatnya para komisioner KPK menunjukkan, dirinya tidak takut dicopot oleh DPR karena DPR tak bisa sembarangan mencopot. Ayo, KPK,” ujar Mahfud.

Ia juga meminta KPK tidak membuka hasil penyelidikan dalam proses penyidikan, kecuali di persidangan.

“Jika diangket oleh DPR, KPK jalan terus saja. Kalau ditanya jawab saja: rekaman hasil pemeriksaan hanya untuk Pengadilan. KPK tak bisa diapa-apakan oleh hasil angket,” tutur Mahfud.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah, yang memimpin sidang memutuskan paripurna menyetujui angket e-KTP. Tindakan tersebut kemudian memicu sejumlah pihak melakukan aksi walk out karena menilai Fahri bertindak secara sepihak.

EDITOR: Iwan Y

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER