MA Tegaskan Independensi Hakim Tidak Dapat Diintervensi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mahkamah Agung (MA) melalui Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, menegaskan bahwa putusan praperadilan kasus Setya Novanto merupakan tanggung jawab mutlak Hakim pemutus perkara tersebut.

“Baik Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan Mahkamah Agung sama sekali tidak boleh intervensi,” ujar Abdullah melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Selasa (3/10).

Hal itu disampaikan oleh Abdullah menanggapi kontroversi putusan praperadilan yang diajukan Setya Novanto atas penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan korupsi KTP-elektronik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Abdullah kemudian kembali menegaskan bagaimanapun putusan Hakim atau Majelis Hakim menjadi tanggung jawab mutlak yang bersangkutan dan tidak ada hubungan dengan Ketua Pengadilan yang bersangkutan, atau Ketua Pengadilan Tingkat Banding maupun Pimpinan MA.

“Mahkamah Agung menghormati apa yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan atas praperadilan Setya Novanto,” kata Abdullah.

Lebih lanjut Abdullah mengatakan bahwa Ketua Pengadilan telah melakukan pembinaan dan pengawasan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau pelanggaran etika hakim.

Kendati demikian dalam porsi pengawasan MA tidak bisa masuk ke dalam substansi perkara, karena setiap Hakim memiliki independensi yang harus dihormati termasuk oleh MA sendiri.

“Namun jika memang terindikasi ada pelanggaran etika, maka Hakim yang bersangkutan akan diperiksa terkait dengan indikasi pelanggarannya,” tegas Abdullah.

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapan Ketua DPR itu sebagai tersangka tidak sesuai prosedur.

Hakim Cepi berkesimpulan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK tidak didasarkan pada prosedur dan tata cara UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KUHAP, dan SOP KPK. Namun KPK mempertimbangkan untuk mengeluarkan lagi surat perintah penyidikan (sprindik) untuk Setya Novanto. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER