Kunjungi PBNU, Para Kiai NU Sepakat Dukung Cak Imin Sebagai Cawapres Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sejumlah Kiai Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari sejumpah tempat di Indonesia, mengunjungi Kantor Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Jakarta, Sabtu (4/8).

Kedatangan para Kiai yang berasal dari Sumatera, Banteng, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Yogya dan daerah lainnya ini, bertujuan untuk menyampaikan aspirasi para ulama NU yang menginginkan Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menjadi calon wakil Presiden (cawapres) mendampingi Jokowi dalam Pilpres 2019.

“Aspirasi yang disampaikan oleh para kiai bahwa para kiai sepakat untuk mendukung pencalonan Cak Imin sebagai cawapres bersama pak Jokowi,” ujar Rois Syuriah PWNU Jawa Timur KH Anwar Iskandar usai pertemuan tertutup dengan pengurus PBNU, Sabtu (4/8) malam.

KH Anwar juga menjelaskan bahwa aspirasi tersebut adalah aspirasi dari Kiai-Kiai NU, yang akan dimusyawarkan dengan PBNU untuk diperjuangkan sebagai aspirasi warga NU.

Sementara itu, Sekjen PBNU Helmy Faisal mengapresiasi aspirasi yang disampaikan para Kiai NU yang merupakan aspirasi dari warga NU dan para santri NU.

“Tentunya aspirasi yang disampaikan malam ini merupakan bagian penting dalam perhelatan demokrasi ke depan,” ujar Helmy.

Helmy Faisal berharap aspirasi para Kiai tersebut dapat ditindaklanjuti dan diterima oleh Jokowi.

“Untuk itu kita harapkan tentunya melalui forum yang nanti tepat secepat-cepatnya ini akan disampaikan dan tentu dengan harapan bahwa apa yang menjadi harapan para kiai ini akan diterima secara baik sama pak Jokowi,” tukasnya.

Para Kiai yang hadir dalam pertemuan tersebut adalah Kiai yang memiliki Pesanteran besar dan berpengaruh di daerahnya. Diantara Kiai yang hadir adalah Kiai Agoes Ali Masyhuri dari Jawa Timur, Abuya Muhtadi Dimyati dari Cidahu, Banten, KH Subhan Makmun dari Brebes.

(ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Memaknai Indonesia

Media di Tengah Masyarakat Yang Terjangkit Post Truth

Bagi media, Post Truth itu sesungguhnya sangat menguntungkan. Karena di tengah masyarakat yang terjangkiti Post Truth mereka tidak sedang mencari kebenaran, tapi kesukaan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.