Kuasa Hukum Novel: Ungkap Aktor Intelektual Adalah Tugas Polisi

JAKARTA – Tim Kuasa Hukum Novel Baswedan mengatakan pengungkapan aktor intelektual dalam penyiraman air keras terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan adalah tugas kepolisian, bukan tanggung jawab Novel sebagai korban.

“Kami khawatir polisi akan membebani Novel untuk membuktikan siapa aktor intelektual di balik penyerangannya dalam pemeriksaan yang dilakukan di Singapura,” kata salah satu anggota Tim Kuasa Hukum Haris Azhar melalui siaran pers diterima di Jakarta, Senin (14/8).

Menurut Haris, sangat tidak adil bila Novel dibebani untuk membuktikan aktor intelektual di balik penyerangannya karena dia merupakan korban dari peristiwa tersebut, bukan pelaku kejahatan.

Apalagi, Novel saat ini masih menjalani pengobatan di Singapura yang memerlukan konsentrasi tinggi.


Pada hari Kamis (17/8), dia masih harus menjalani operasi besar untuk mata kirinya yang rusak parah akibat siraman air keras.

BACA JUGA:  KPK: Dokter Terus Obati Mata Kiri Novel

Meskipun bersedia menjalani pemeriksaan dan bersikap kooperatif, tim kuasa hukum dan Novel meragukan polisi akan serius dalam menangani kasus tersebut. Hal itu karena mereka melihat ada banyak kejanggalan dalam penyidikan kasus tersebut.

Kejanggalan itu, antara lain, tidak ada sidik jari pada gelas yang menjadi wadah air keras dan polisi menyatakan orang yang mengintai rumah Novel hanya sekelompok “mata elang”.

Kejanggalan lain adalah polisi tidak melindungi identitas saksi penting, penyidikan berkembang sangat lambat selama lebih dari 4 bulan, termasuk wawancara saksi korban untuk sketsa pelaku yang dilakukan setelah 3 bulan.

Oleh karena itu, Tim Kuasa Hukum mendesak kasus yang dialami Novel diselesaikan melalui Tim Gabungan Pencari Fakta, bukan oleh kepolisian. (Hrn)

Sumber:Antara

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

3 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi