Kuasa Hukum Novanto Tuding KPK Sengaja Tunda Sidang Praperadilan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Kuasa Hukum Setya Novanto menyatakan adanya unsur kesengajaan dari KPK menunda sidang praperadilan Setya Novanto agar mempercepat proses pelimpahan pemeriksaan pokok perkara tersangka kasus korupsi KTP-e itu ke peradilan tindak pidana korupsi.

“Kami juga mencermati beberapa pemberitaan dalam media cetak dan elektronik yang terjadi hari ini di mana dalam pemberitaan tersebut pihak termohon berniat untuk mempercepat proses pelimpahan pemeriksaan pokok perkara ke peradilan tindak pidana korupsi,” kata Ketut Mulya Arsana, kuasa hukum Novanto saat menyampaikan tanggapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (30/11).

KPK meminta penundaan sidang praperadilan Novanto selama tiga pekan sebelum akhirnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno memutuskan menunda sidang selama satu pekan ke depan pada Kamis (7/12).

“Penundaan waktu yang diajukan oleh termohon terkesan adanya unsur kesengajaan untuk menunda dan menghambat proses pemeriksaan praperadilan yang sedang diajukan oleh pemohon. Atas hal tersebut jelas bahwa termohon telah menunjukkan itikad tidak baik dan telah melakukan unfairness,” ucap Ketut.

Lebih lanjut, ia menyatakan proses praperadilan tersebut adalah untuk menguji sah atau tidaknya penetapan Setya Novanto di mana proses penyelidikan dan penyidikannya dilaksanakan oleh KPK.

“Sehingga tidak ada alasan kemudian menyatakan tidak atau belum siap hadapi proses praperadilan ini. Hal ini mencermati pernyataan-pernyataan termohon dalam keterangan persnya bahwa termohon sudah sangat siap hadapi praperadilan,” tuturnya.

Menurut Ketut, pihaknya meyakini bahwa KPK sudah sangat siap menghadapi praperadilan kedua yang diajukan kliennya itu.

“Apalagi ini praperadilan kedua yang kami ajukan atas objek, subjek, bukti-bukti maupun sangkaan atas pasal-pasal yg sama sebagaima praperadilan pertama yang telah diputuskan dan berkekuatan hukum tetap,” ujarnya. (Ant/SU01)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.