KPU Garut: Mantan Narapidana Bisa Ikut Pilkada

2
199
Pilkada

GARUT, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Hilwan Fanaqi menyatakan, mantan narapidana yang sudah bebas murni bisa menjadi calon bupati/wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut serentak 2018 sesuai undang-undang yang berlaku.

“Itu (calon mantan narapidana) sah dan berhak mengikuti pilkada karena sudah dilindungi oleh undang-undang konstitusi,” kata Ketua KPU Garut, Hilwan Fanaqi kepada wartawan di Garut, Senin (9/10).

Ia menuturkan, Kabupaten Garut pada 2018 akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.

KPU Garut, kata dia, sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Garut termasuk mensosialisasikan persyaratan bakal calon dari perseorangan maupun diusung partai politik.

Termasuk bakal calon bupati mantan narapidana, kata dia, KPU Garut tidak mempersoalkannya untuk mengikuti pesta demokrasi 2018.

“Sepanjang bersangkutan atau bakal calon sudah bebas murni, bukan bebas bersyarat,” katanya.

Bakal calon bupati untuk Pilkada Garut sudah cukup ramai mempromosikan diri melalui berbagai media seperti spanduk, baliho bahkan tampil di media massa.

Salah satu bakal calon yang akan maju yakni Agus Supriadi mantan Bupati Garut yang pernah mendapatkan hukuman karena terjerat kasus korupsi.

Selanjutnya Agus menyatakan diri siap maju pada Pilkada Garut untuk membangun kembali Kabupaten Garut.

Salah seorang tim sukses Agus Supriadi, Dedi mengatakan, pencalonan kembali Agus Supriadi itu karena diyakini akan mampu membangun Garut yang lebih baik.

“Kami yakin Pak Agus bisa kembali membangun Kabupaten Garut ke depan,” kata Dedi. (Ant/SU02)

2 KOMENTAR

  1. selama sistem demokrasinya liberal seperti sekarang, peluang menang para penjahat lebih besar dari orang-orang baik. Orang jahat dapat menggunakan cara-cara jahat, dan pasti didukung oleh para penjahat lainnya. Demokrasi yang kebablasan. Hak orang jahat, sama besarnya dengan hak orang baik, dalam menentukan suatu kebaikan. Cilaka bukan? Dan kita masih bangga dengan sistem demokrasi ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA PILIHAN

TERBARU