KPU Garut: Mantan Narapidana Bisa Ikut Pilkada

2
162
Pilkada

GARUT, SERUJI.CO.ID – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut, Jawa Barat, Hilwan Fanaqi menyatakan, mantan narapidana yang sudah bebas murni bisa menjadi calon bupati/wakil bupati pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Garut serentak 2018 sesuai undang-undang yang berlaku.

“Itu (calon mantan narapidana) sah dan berhak mengikuti pilkada karena sudah dilindungi oleh undang-undang konstitusi,” kata Ketua KPU Garut, Hilwan Fanaqi kepada wartawan di Garut, Senin (9/10).

Ia menuturkan, Kabupaten Garut pada 2018 akan menggelar pemilihan bupati dan wakil bupati, bersamaan dengan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jabar.

KPU Garut, kata dia, sudah melakukan sosialisasi pelaksanaan Pilkada Garut termasuk mensosialisasikan persyaratan bakal calon dari perseorangan maupun diusung partai politik.

Termasuk bakal calon bupati mantan narapidana, kata dia, KPU Garut tidak mempersoalkannya untuk mengikuti pesta demokrasi 2018.

“Sepanjang bersangkutan atau bakal calon sudah bebas murni, bukan bebas bersyarat,” katanya.

Bakal calon bupati untuk Pilkada Garut sudah cukup ramai mempromosikan diri melalui berbagai media seperti spanduk, baliho bahkan tampil di media massa.

Salah satu bakal calon yang akan maju yakni Agus Supriadi mantan Bupati Garut yang pernah mendapatkan hukuman karena terjerat kasus korupsi.

Selanjutnya Agus menyatakan diri siap maju pada Pilkada Garut untuk membangun kembali Kabupaten Garut.

Salah seorang tim sukses Agus Supriadi, Dedi mengatakan, pencalonan kembali Agus Supriadi itu karena diyakini akan mampu membangun Garut yang lebih baik.

“Kami yakin Pak Agus bisa kembali membangun Kabupaten Garut ke depan,” kata Dedi. (Ant/SU02)

loading...

2 KOMENTAR

  1. selama sistem demokrasinya liberal seperti sekarang, peluang menang para penjahat lebih besar dari orang-orang baik. Orang jahat dapat menggunakan cara-cara jahat, dan pasti didukung oleh para penjahat lainnya. Demokrasi yang kebablasan. Hak orang jahat, sama besarnya dengan hak orang baik, dalam menentukan suatu kebaikan. Cilaka bukan? Dan kita masih bangga dengan sistem demokrasi ini.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Terkait SP3 Kasus Habib Rizieq, Jokowi: Tidak Ada Intervensi Pemerintah

TANGERANG, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi menegaskan bahwa tidak ada intervensi pemerintah dalam penerbitan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) kasus dugaan "chat" berkonten pornografi yang melibatkan...

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...