KPU DKI Serius Tangani Masalah DPT di Pilgub Putaran Kedua

JAKARTA – Masalah utama pada penyelenggaraan Pilgub DKI Jakarta putaran pertama adalah masalah Daftar Pemilih Tetap (DPT). Sehingga masalah DPT menjadi prioritas utama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi DKI Jakarta pada Pilgub DKI putaran kedua ini. Ketua KPU DKI Sumarno menyadari pemutakhiran DPT masih bermasalah pada putaran pertama karena masih ada warga Jakarta belum masuk DPT padahal telah memenuhi persyaratan memilih. Oleh karena itu, KPU DKI akan serius menyempurnakan DPT sehingga hak konstitusional warga Jakarta dapat difasilitasi, atau agar hak memilih warga Jakarta tidak hilang pada pencoblosan putaran kedua Pilkada DKI Jakarta pada 19 April 2017.

“Persoalan DPT jadi prioritas KPU untuk ditingkatkan. Ada beberapa tahapan yang akan dilakukan. Pertama adalah penyusunan daftar pemilih sementara (DPS). Ini berasal dari DPT putaran pertama, ditambah daftar pemilih tambahan (DPTb) yang tidak tercantum di DPT tapi hadir ke TPS,” kata Sumarno di Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Sabtu (4/3).

Sumarno mengatakan KPU DKI juga akan memperhatikan pemilih potensial yaitu pemilih yang secara administratif punya hak pilih dan terdaftar dalam daftar pemilih tapi tidak datang ke TPS. Selain itu KPU juga akan memasukkan pemilih yang memasuki usia 17 tahun ke dalam DPS.

Untuk melayani pemilih potensial dan juga pemilih masuk usia 17 tahun, KPU akan membuka posko pendaftaran, membuka nomor hotline laporan, dan memberikan nomor yang dapat dihubungi melalui aplikasi WhatsApp/WA.

“Kita buka posko pendaftaran, kita juga buka hotline. Mereka bisa kirim lewat WA, kirim namanya juga nomor induk kependudukan dan lain sebagainya. Nomornya sudah ada. Nanti akan di-launching,” ujarnya.

Upaya kedua untuk membenahi masalah DPT adalah memasukkan pemilih tambahan yang pada Pilgub DKI putaran pertama lalu tidak dapat menyampaikan haknya untuk mencoblos. Daftar nama pemilih ini berasal dari rekomendasi yang dikeluarkan Bawaslu DKI.

Sebelumnya, Bawaslu DKI dan Panwas kota/kabupaten telah membuka posko pelaporan bagi konstituen yang tidak dapat mencoblos pada 15 Februari lalu. Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu cukup banyak.

Sumarno juga meminta dukungan kedua pasangan calon dan tim pemenangan untuk menyampaikan kepada pendukungnya yang belum terdaftar untuk bisa didata petugas KPU Jakarta. Namun demikian, KPU DKI juga akan melakukan pengecekan pada daftar nama yang diserahkan itu untuk menghindari kesalahan.

Upaya terakhir adalah dengan mengumumkan DPS kepada masyarakat melalui posko yang ada di setiap kelurahan, sehingga masyarakat dapat mengecek secara langsung apakah namanya sudah masuk ke dalam DPS.

Setelah daftar nama pemilih masuk ke dalam DPS, KPU DKI akan membuatkan DPT. Selain itu jumlah surat suara yang akan disiapkan KPU Jakarta menunggu terlebih dahulu hasil akhir pemutakhiran DPT.

“Jumlah surat suara yang disiapkan, sesuai dengan DPT plus 2,5 persen dari jumlah DPT sebagai cadangan. Jumlah surat suara nanti setelah ditetapkan DPT karena masih kami susun,” ujarnya.

Demikianlah upaya KPU yang ingin memastikan pada Pilgub DKI putaran kedua nanti, agar para pemilih dapat menyampaikan aspirasinya di TPS.

EDITOR: Iwan Y

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.