KPU DKI: Resmi, Ahok-Djarot: 42,91 persen, Anies-Sandi: 40,05 persen

1
231
Foto : Metro Sindo News

JAKARTA– Komisi Pemilihan Umum Provinsi DKI Jakarta selesai melakukan rekapitulasi data hasil hitung pada setiap Tempat Pemungutan Suara dengan hasil pasangan Basuki T. Purnama-Djarot S. Hidayat memperoleh suara terbanyak dibandingkan dua pasangan lainnya, dengan 2,3 juta.

Situs resmi KPU Provinsi DKI Jakarta, Jumat malam, menunjukkan rekapitulasi data C1 sudah 100 persen, yaitu data dari 13.023 TPS.

Hasil scan itu menunjukkan perolehan suara pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni adalah 936.609 suara (17.05 persen), Basuki Tjahaja Purnama-Djarot S. Hidayat 2.357.587 suara (42,91 persen), Anies Baswedan-Sandiaga Uno 2.200.636 suara (40,05 persen).

Dari data itu, jumlah pemilih Pilkada DKI Jakarta kali ini adalah 5.357.811 orang, yang terdiri dari 2.600.290 laki-laki dan 2.757.521 perempuan. Sedangkan tingkat partisipasi pemilih laki-laki 74,2 persen dan perempuan 78,5 persen.

Total pemilih adalah 7,2 juta orang yang terdiri dari 3.506.522 laki-laki dan 3.511.191 perempuan.

Menurut Ketua KPU DKI Jakarta Sumarno, input data C1 ini hanya menampilkan bukan pengumuman resmi perhitungan suara Pilkada Jakarta 2017. Dia mengatakan data input C1 itu adalah data sandingan saja karena KPU Jakarta melakukan penghitungan suara secara manual.

“Kami hanya menampilkan, bukan mengumumkan karena ini bukan hitungan resmi. Mengumumkan kalau hitungan resmi ini hanya data sanding saja,” kata Sumarno Jum’at (17/2).

Pada Pilkada 2017, total Daftar Pemilih Tetap di DKI Jakarta adalah 7.108.589 suara dan KPU Jakarta telah menyiapkan 7,2 juta surat suara. Dalam Pilkada DKI Jakarta terdapat 13.023 Tempat Pemungutan Suara (TPS).

Input dan pemindaian formulir C1 hasil pemungutan suara di setiap TPS dilangsungkan di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, sejak Rabu sore lalu.

Setelah dipindai, petugas operator mengunggah data agar dapat dipantau masyarakat melalui aplikasi Situng.

Sementara itu, rekapitulasi data secara manual pada tingkat kecamatan akan mulai hari ini hingga 22 Februari 2017. Kemudian, rekapitulasi berlanjut pada tingkat kota pada 22-25 Februari dan rekapitulasi tingkat provinsi pada 25-27 Februari 2017.

Rekapitulasi data secara manual itu yang akan dijadikan data resmi oleh KPU DKI Jakarta.

EDITOR: Yus Arza

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Jusuf Kalla

Wapres: Tahun Politik Tak Perlu Dikhawatirkan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan tahun politik menjelang Pemilu 2019 tidak perlu terlalu dikhawatirkan karena Pemerintah sudah berpengalaman menghadapi pesta demokrasi lima...
ganjar pranowo

Ganjar: Pilkada Jateng Bebas Gesekan

YOGYAKARTA, SERUJI.CO.ID - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo meyakini Pemilihan Kepala Daerah di Jawa Tengah atau disebut Pilkada Jateng pada 2018 berlangsung aman dan bebas...

TKA di Nunukan Didominasi Warga Malaysia

NUNUKAN, SERUJI.CO.ID - Tenaga kerja asing (TKA) di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara mengalami peningkatan pada 2017 dengan dominasi warga berasal dari Malaysia. Kepala Seksi Pengawasan dan...
bpom

BPOM-ITS Kerja Sama Pengawasan Obat dan Makanan

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI menjalin kerja sama dengan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Jawa Timur, untuk meningkatkan pengawasan...
OSO-Wiranto

Hanura Harap OSO-Wiranto Kompak Selamatkan Partai

PURWAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Hanura Tridianto mengatakan seluruh kader partainya berharap Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang (Oso) dan Ketua...
loading...
KH Luthfi Bashori

Tatkala Maut Menjemput

Tatkala maut akan menjemput kita, sudahkah kita mempersiapkan diri untuk itu? Teringat Nabi Dawud dalam gubahan kisah ringan, tatkala Beliau dikunjungi malaikat Izrail, maka terjadilah...

Mungkinkah Seruji Sebagai Media Masyarakat Wakaf?

Masyarakat Wakaf merupakan salah satu fundamental terciptanya instrumen ekosistem wakaf sebagai solusi percepatan pembangunan termasuk bidang pembangunan media online bagi ummat. Hingga hari ini wacana...
ujaran kebencian

UU ITE (perlu) Direvisi?

Dalil ujaran kebencian yang kerap digunakan polisi secara serampangan berpotensi menimbulkan persepsi negatif kepada pemerintah. Seakan-akan pemerintah melalui polisi sedang membungkam kritik dan kelompok...