KPK Siap Hadapi Praperadilan Setya Novanto Kembali

0
49
Agus Rahardjo
Agus Rahardjo, Ketua KPK.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan siap menghadapi praperadilan yang diajukan kembali oleh Ketua DPR RI Setya Novanto di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

“Ya, tidak apa-apa ‘kan. Jadi, itu prosedur yang biasanya dilalui ya memang seperti yang kami hadapi,” kata Ketua KPK Agus Rahardjo di gedung KPK, Jakarta, Kamis (16/11). Agus menyatakan bahwa lembaganya akan menyiapkan strategi kembali menghadapi praperadilan Setya Novanto.

“Ya mudah-mudahan kami punyalah, tidak mungkin kami buka di sini,” ucap Agus.

Loading...

Sebelumnya, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Made Sutrisna membenarkan bahwa Setya Novanto telah mengajukan praperadilan pada Rabu (15/11).

“Hari Rabu kemarin, 15 November,” kata Made saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (16/11).

Ia menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menentukan hakim tunggal untuk memimpin sidang praperadilan Ketua Umum Partai Golkar itu pada Jumat (17/11).

“Paling cepat besok ya,” kata Made.

Ia mengatakan, Hakim Cepi Iskandar kemungkinan tidak akan memimpin sidang praperadilan Setya Novanto kembali.

“Untuk menghindari konflik kepentingan kemungkinan tidak, ya, semua tergantung pengadilan tetapi kemungkinan tidak,” ucap Made.

Berdasarkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di laman resmi www.pn-jakartaselatan.go.id Setya Novanto mengajukan praperadilan pada Rabu (15/11) dengan nomor perkara 133/Pid.Pra/2017 dengan pihak termohon adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Adapun materi pokok perkara yang diajukan pada gugatan Setya Novanto itu, antara lain.

1. Mengabulkan permohonan praperadilan pemohon untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal/batal demi hukum dan tidak sah penetapan tersangka terhadap Setya Novanto (pemohon) yang dikeluarkan oleh termohon berdasarkan Surat No. B-619/23/11/2017 tanggal 03 November 2017, perihal Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dengan segala akibat hukumnya.

3. Memerintahkan termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Setya Novanto (pemohon) berdasarkan Surat Perintah Penyidikan No. Sprin.Dik-113/01/10/2017 tanggal 31 Oktober 2017.

4. Menyatakan batal dan tidak sah segala penetapan yang telah dikeluarkan oleh termohon terhadap Setya Novanto (pemohon).

5. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara praperadilan a quo.

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama