KPK Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Fredrich Yunadi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) siap menghadapi permohonan praperadilan yang diajukan Fredrich Yunadi, tersangka menghalang-halangi penyidikan tindak pidana korupsi proyek KTP elektronik (KTP-el) atas tersangka Setya Novanto.

“Silakan saja, praperadilan itu kan hak tersangka jadi tidak ada kekhawatiran bagi kami. Pasti kami hadapi saja sesuai dengan hukum acara yang berlaku,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Kamis.

Sebelumnya, tim kuasa hukum Fredrich Yunadi telah mengajukan permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Kamis (18/1) siang.

“Karena kami juga belum menerima surat pemberitahuan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena baru didaftarkan hari ini maka tentu kami tunggu dulu surat tersebut. Kalau nanti sudah diterima termasuk juga isi dari permohonan praperadilan itu sudah kami ketahui, tentu akan kami bahas dan kami siapkan bahan-bahannya,” tuturnya.

Febri pun menegaskan bahwa lembaganya saat ini masih fokus melakukan proses penyidikan dugaan perbuatan menghalang-halangi penanganan kasus korupsi KTP-el dengan tersangka Fredrich Yunadi dan Bimanesh Sutarjo itu.

Salah satu permohonan praperadilan yang diajukan Fredrich adalah belum adanya minimal dua alat bukt untuk menetapkan mantan kuasa hukum Novanto itu sebagai tersangka.

Terkait hal itu, KPK meyakini sudah mempunyai bukti yang kuat untuk menetapkan Fredrich sebagai tersangka.

“Bukti yang kami miliki itu lebih dari cukup kalau Undang-Undang mensyaratkan minimal dua alat bukti, kami punya alat bukti yang lebih dari itu karena KUHAP sendiri kan mengatur ada lima jenis alat bukti. Kekuatan alat bukti itu sudah kami kroscek dalam proses internail baik di penyelidikan ataupun di penyidikan,” ucap Febri.

Menurut dia, dalam proses penyelidikan perbuatan menghalang-halangi penyidikan itu, pihaknya sudah memeriksa sekitar 35 saksi dan ahli.

“Sekitar 35 saksi dan ahli yang sudah diperiksa jadi ada kesesuaian satu dengan yang lainnya. Saksi itu juga alat bukti, ahli juga alat bukti dan kami juga sudah punya alat bukti lain termasuk bukti-bukti visual di mana kami ketahui siapa yang datang ke rumah sakit sebelum kecelakaan itu terjadi dan juga siapa yang berkoordinasi dengan pihak rumah sakit,” ujarnya.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Buruh, Rumah dan Kejahatan Negara

Kementerian kesehatan merilis 6771 KK buang air besar sembarangan di Bekasi. Menjijikkan tentunya. Namun, disebelah kota Bekasi, Kerawang, Luhut Binsar Pandjaitan telah melakukan "topping off" perumahan dan kawasan bisnis Meikarta, dengan nilai projek 20 miliar dolar AS, atau sekitar Rp300 Triliun

Di Hari Kebangkitan Nasional Website Berisi Karya Denny JA Diluncurkan

Denny JA meluncurkan website 300 karyanya di website DENNY JA’s WORLD. Peluncuran webside ini bertepatan dengan hari Kebangkitan Nasional.

Pembunuhan Jurnalis: Selebriti Dunia Menuntut Pertanggungjawaban Pemerintah Israel

Lebih dari 100 selebriti dan artis mancanegara menuntut pertanggungjawaban pemerintah Israel terhadap pembunuhan jurnalis Shireen Abu Akleh.

Bela UAS, Netizen Indonesia Banjiri Akun Medsos Pejabat Singapura

SERUJI.CO.ID - Akun media sosial Presiden Singapura Halimah Yacob...

Kalimantan, Tumpuan Indonesia ke Depan

Kalau ada orang orang memandang remeh Kalimantan, saya pastikan yang bersangkutan kurang banyak piknik di dalam negeri

Kolaborasi Jadi Kunci Perangi Disinformasi dalam Konten Digital

Asosiasi Media Siber Indonesia Jawa Timur (AMSI) Jatim berkolaborasi dengan Polda Jawa Timur, Pemprov Jatim dan Kodam V/Brawijaya berupaya bersama-sama memerangi hoaks melalui stakeholders meeting

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Sudah 2 Minggu Jari Kaki Terasa Kebas, Apa Sebabnya?

Mengapa jari kaki saya berasa kebas/baal sdh 2 minggu dan ga hilang kebasnya .. sy sdh minum obat neutotopik dan kaki saya jg spt ketarik dr mulai pinghul hingga ke tungkai

Lima Macam Riba Yang Diharamkam

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Segarkan Wajah dengan A I U E O