KPK: Setya Novanto Permasalahkan Penyidikan

0
56
Febri Diansyah
Febri Diansyah, Juru Bicara KPK.

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan salah satu alasan pihak Setya Novanto mengajukan praperadilan kembali karena menilai penyidikan yang dilakukan KPK “ne bis in idem”.

“Salah satu alasan pihak Setya Novanto bahwa penyidikan yang dilakukan KPK “ne bis in idem”,” kata Juru Bucara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (22/11).

“Ne bis in idem” sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

“Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.

Lebih lanjut, Febri menjelaskan bahwa proses penyidikan kasus KTP-el saat ini masih terus berjalan.

“Tim dari Biro Hukum ditugaskan untuk mempelajari dokumen praperadilan yang telah diterima KPK, tim di penindakan tetap menangani pokok perkara,” kata Febri.

Menurut Febri, KPK tidak ingin tergesa-gesa dalam menangani kasus KTP-el tersebut.

“Kami tetap akan lakukan dengan hati-hati dan menjadikan kekuatan bukti sebagai tolok ukur utama,” ungkap Febri.

Dalam penyidikan kasus KTP-el itu, KPK pada Rabu (22/11) memeriksa lima saksi untuk tersangka Anang Sugiana Sudihardjo dan Setya Novanto.

Lima saksi itu antara lain mantan Ketua DPR RI yang juga politikus Partai Golkar Ade Komarudin, Plt Sekjen DPR RI Damayanti, pengusaha yang juga mantan bos PT Gunung Agung Made Oka Masagung, mantan Dirut PT Murakabi Sejahtera Deniarto Suhartono, dan pengusaha Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Direncanakan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan menggelar sidang perdana praperadilan Setya Novanto pada Kamis (30/11).

Adapun Hakim Tunggal Kusno akan memimpin jalannya sidang praperadilan Setya Novanto.

Setya Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-e pada Jumat (10/11). (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

RUU Antiterorisme Atur Ancaman Teroris Libatkan Anak

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Anggota Panitia Khusus Rancangan Undang-Undang tentang perubahan UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Dave Laksono mengakui ada pasal...

Persebaya Alami Krisis Lini Belakang

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Kesebelasan Persebaya Surabaya mengalami krisis lini belakang saat menghadapi pertandingan "Derby Suramadu" melawan Madura United dalam laga pekan ke-10 Liga 1...
jokowi, joko widodo

RUU Terorisme Disahkan, Ini Tanggapan Presiden Jokowi

KUNINGAN, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi memberikan tanggapan terkait Peraturan Presiden (Perpres) setelah disahkannya Revisi Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang. "Perpres akan membahas teknis, hanya...

Pansus: Pemerintah Keluarkan PP Usai RUU Terorisme Disahkan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua Panitia Khusus revisi UU nomor 15 tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Muhammad Syafi'i meminta pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah...

DPR Setujui RUU Terorisme Jadi UU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Rapat Paripurna DPR pada Jumat (25/5) pagi menyetujui Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas UU nomor 15 tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah...