KPK Pertimbangkan Soal “Justice Collaborator” Novanto

0
15
Setya Novanto dan KPK
Tersangka kasus korupsi KTP-el Setya Novanto di gedung KPK. (Foto: Istimewa)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mempertimbangkan pengajuan “Justice Collaborator” (JC) dari terdakwa perkara KTP-elektronik (KTP-e) Setya Novanto.

JC sendiri merupakan pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum ke KPK.

“Masih dalam proses pertimbangan karena mengabulkan atau tidak posisi JC tidak bisa dilakukan secara cepat. Butuh pertimbangan yang cukup panjang,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Jumat (12/1).

Selain itu, kata dia, KPK pun akan melihat juga konsistensinya Setya Novanto dalam persidangan perkara KTP-e apakah yang bersangkutan cukup kooperatif dan mengakui perbuatannya.

“Kalau masih berbelit-belit dan tidak mengakui perbuatan tentu saja itu akan menjadi faktor tidak dikabulkannya JC karena itu kami butuh waktu. Kami lihat perkembangan proses penyidikan dan proses persidangan yang sedang berjalan ini sampai dengan tahap akhir nanti,” tuturnya.

Menurut dia, posisi Novanto yang mengajukan JC akan sangat berkonsekuensi nantinya terhadap tuntutan, putusan, atau hal-hal setelah nantinya menjadi terpidana.

“Itu perlu kami pertimbangkan lebih lanjut. Terutama kami juga akan melihat siapa saja aktor lain yang akan dibuka oleh Setya Novanto terkait KTP-e atau kasus yang lain,” ucap Febri.

Untuk diketahui, Novanto didakwa mendapat keuntungan 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-e.

Novanto didakwa pasal 2 ayat (1) atau pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Pasal tersebut mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar. (Ant/SU03)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Endun Abdul Haq

Persyaratan Administrasi Seluruh Cagub/Cawagub Jabar Belum Lengkap

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan berkas persyaratan administrasi seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023...
Sugeng Purwanto

Pasca-Penyitaan Jutaan PCC, Polres Sidoarjo Ajak Warga Antisipasi Peredaran Narkoba

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pasca penggrebekan oleh Polres Sidoarjo, Rabu (17/1), di rumah kontrakan di Desa Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo, yang diduga sebagai tempat penyimpanan jutaan...
mui

MUI Sayangkan MK Setarakan Agama dan Kepercayaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetarakan agama dan aliran kepercayaan, sebagaimana tertuang dalam putusan MK untuk kolom agama...

Jiwa Gotong Royong yang Masih Tumbuh Subur

Tempo hari saya tercengang dengan megahnya sebuah masjid di desa Raji,  Demak, Jawa Tengah. Rupanya masjid yang belum selesai di bangun itu sudah menelan...

kebebasan berpikir

Kebebasan dalam Berpikir Hakikat bebas adalah merdeka dari segala hal yang mengikat. Berbicara tentang bebas, kita dapat belajar dari pengalaman komika kenamaan yaitu Ge Pamungkas...
_99517609_gepamungkas_joshuasuherman

Indonesia Darurat Keadilan

Indonesia Darurat Keadilan Salah satu penyebab gagalnya beberapa negara di Afrika di antaranya dalam masalah ketimpangan keadilan, sebut saja di Ethiopia, Zimbabwe dan negara-negara yang...