KPK: Pengadilan Tipikor Akui Validitas Penyadapan

JAKARTA – Lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa penyadapan yang dilakukan penyidik KPK sudah diakui validitasnya oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Hal tersebut disampaikan Juru Bicara KPK Febri Diansyah saat menanggapi soal Pansus Hak Angket KPK yang berupaya mendalami kewenangan penyadapan lembaga antirasuah tersebut.

“Dan seluruh bukti-bukti penyadapan yang bisa disampaikan KPK di pengadilan itu kemudian diakui dan menjadi salah satu bukti dasar menjatuhkan hukuman kepada beberapa terdakwa,” kata Febri di gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/7), dilansir dari Antara.

Selain itu, kata Febri, terkait penyadapan tentu KPK melakukan penyadapan berdasarkan Pasal 12 Undang-Undang 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sebelumnya, Pansus Hak Angket KPK berupaya mendalami kewenangan penyadapan lembaga antirasuah tersebut.

“Soal penyadapan dan sebagainya harus ada bentuk pertanggungjawaban terkait itu semua,” kata Ketua Pansus Hak Angket KPK Agun Gunandjar Sudarsa di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Jakarta, Selasa.

Selain masalah penyadapan, Pansus Hak Angket KPK juga menyoroti soal keberadaan Sumber Daya Penyidik (SDM) penyidik KPK.

“Kami menemukan hal yang perlu ditindaklanjuti, di antaranya mengenai keberadaan SDM di KPK,” kata Agun.

Agun menyatakan pihaknya belum bisa memberikan putusan mengenai SDM penyidik di KPK karena masih akan meminta saran dan pandangan pihak lain, seperti Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Para anggota Pansus Hak Angket menyambangi BPK untuk konsultasi tentang hasil pemeriksaan keuangan negara pada KPK selama ini.

Sejak 2006 sampai 2016, BPK telah melakukan pemeriksaan keuangan negara berupa pemeriksaan keuangan, pemeriksaa kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, salah satunya pemeriksaan pada anggaran KPK.

Pansus Hak Angket bermaksud mengetahui bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara sejak KPK berdiri.

Febri pun menyatakan bahwa memang selama ini BPK melakukan audit terhadap KPK dan itu merupakan kewenangan BPK.

“Tentu kami menghargai kewenangan BPK melakukan audit tidak hanya terhadap KPK, juga terhadap DPR, seluruh kementerian, dan lembaga,” tuturnya.

Menurut Febri, ketika BPK melakukan audit dan ada temuan rekomendasi, maka hal itu akan ditindaklanjuti sepanjang memang sesuai kewenangan yang diberikan. (IwanY)

1 KOMENTAR

  1. Dalam kasus e-ktp #KPK harus menjelaskan:

    1. Siapa yang mengembalikan uang?
    2. Kenapa mereka dilindungi?
    3. Kenapa ada diskriminasi?
    4. Apakah pengembalian uang batalkan tuntutan?
    5. Jaksa OTT Rp. 10 jt gimana?
    6. Auditor OTT Rp. 40 juta gimana?
    7. Pasal UU apa yg dipakai?
    8. Siapa anggota @DPR_RI yg sudah kembalikan uang?
    9. Menurut kode etik mereka layak dipecat MKD
    10. Kenapa @KPK_RI merahasiakan?

    Twitter @Fahrihamzah
    2.27-33 29/6/2017

    Keterangan foto : Pose bersama setelah melakukan Rapat Bilateral dengan ACRC, di Seoul 27/6 kemarin, didampingi oleh anggota @bksapdpr @dpr_ri Nurhayati Monoarfa dan Diplomat KBRI Tugiyo. Sementara dari ACRC dihadiri oleh Standing Commissioner ACRC Mr. Gaeok Park didampingi oleh sejumlah staf ACRC.Dalam kasus e-ktp #KPK harus menjelaskan:

    1. Siapa yang mengembalikan uang?
    2. Kenapa mereka dilindungi?
    3. Kenapa ada diskriminasi?
    4. Apakah pengembalian uang batalkan tuntutan?
    5. Jaksa OTT Rp. 10 jt gimana?
    6. Auditor OTT Rp. 40 juta gimana?
    7. Pasal UU apa yg dipakai?
    8. Siapa anggota @DPR_RI yg sudah kembalikan uang?
    9. Menurut kode etik mereka layak dipecat MKD
    10. Kenapa @KPK_RI merahasiakan?

    Twitter @Fahrihamzah
    2.27-33 29/6/2017

    Keterangan foto : Pose bersama setelah melakukan Rapat Bilateral dengan ACRC, di Seoul 27/6 kemarin, didampingi oleh anggota @bksapdpr @dpr_ri Nurhayati Monoarfa dan Diplomat KBRI Tugiyo. Sementara dari ACRC dihadiri oleh Standing Commissioner ACRC Mr. Gaeok Park didampingi oleh sejumlah staf ACRC.

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.