KPK Cantumkan 40 Putusan Praperadilan Dalam Jawaban

0
32
Setiadi
Kabiro Hukum KPK Setiadi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencantumkan sekitar 40 putusan praperadilan yang dimenangkan KPK dalam jawaban atas permohonan praperadilan Setya Novanto.

“Kemudian juga kami mendasarkan pada beberapa putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk beberapa praperadilan yang sudah kami menangkan, beberapa waktu lalu,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Jumat menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

“Di dalam jawaban ada kurang lebih 40 putusan praperadilan di mana KPK dibenarkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi,” ucap Setiadi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KPK juga sudah memberikan jawaban dan tanggapan secara tuntas, baik dari sisi pada saat penyelidikan kemudian juga pada saat penyidikan.

“Terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kemudian yang diatur dalam KUHAP,” ungkap Setiadi.

Bahkan, kata dia, pihaknya menganggap dalil-dalil permohonan yang diajukan Novanto tersebut adalah “obscuur libel” atau “error in objecto”.

“Contoh yang sederhana, para ahli hukum pun menyatakan tidak ada ‘ne bis in idem’ dalam praperadilan. Itu hanya berlaku pada saat perkara yang sudah ‘inkracht’, Pasal 76 KUHP,” ucap Setiadi.

“Ne bis in idem” sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

“Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.

Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el pada Jumat (10/11).

Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Bendera PBB

Dewan Keamanan PBB Sahkan Resolusi Gencatan Senjata di Suriah

NEW YORK, SERUJI.CO.ID - Dewan Keamanan PBB pada Sabtu (23/2) akhirnya mengesahkan sebuah resolusi, yang mendesak agar gencatan senjata diterapkan selama setidaknya 30 hari...
garam

Tingkatkan Kualitas, Pemkab Kembangkan 75 Hektar Lahan Garam Terintegerasi

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Kabupaten Pangkajene Kepulauan (Pangkep), Sulawesi Selatan, mengembangkan 75 hektar lahan garam terintegrasi di dua kecamatan yaitu Labakkang dan Bungoro. "Tahun ini kami...

Legislator: Generasi Muda Lebih Suka Baca Status Daripada Buku

SEMARANG, SERUJI.CO.ID - Anggota Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Mujib Rohmat prihatin dengan generasi muda yang lebih senang membaca status di media...
akun ustadz Somad disuspend

Akun Ustadz Somad Raib, Ini Protes Kang Emil ke Instagram

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jagad dunia maya dihebohkan dengan tiba-tiba lenyapnya akun instagram ulama terkemuka, ustadz Abdul Somad sejak hari ini, Ahad (25/2). Akun ustadz...

Drainase Buruk Sebabkan Jalan Protokol di Cianjur Banjir

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Sejumlah pengguna jalan menduga buruknya pembangunan drainase di sepanjang jalan protokol di Cianjur, Jawa Barat, sebagai penyebab banjir terutama ketika hujan...
loading...
Screenshot_20180115_194046

PKS Optimis Peroleh 5 Kursi DPRD Pasaman Barat pada Pileg 2019

SIMPANG EMPAT – PKS optimis lima kursi DPRD Kabupaten Pasaran Barat akan diperolehnya pada pileg 2019. Hal ini disampaikan oleh Fajri Yustian Ketua Tim...
images (5)

Garis 7: Sesat Nalar

Analogi adalah sebuah cara otak untuk memahami sesuatu. Analogi mirip dengan perumpamaan. Jika ada orang yang bertanya bagaimana cara membuat jelly, maka paling mudah...
IMG_20180224_110625_530

Mencari Logika di Balik Kasus Tuduhan ke Habib Rizieq Shihab

Habib Rizieq Shihab (RHS) juga ditetapkan sebagai tersangka, setelah sebelumnya FH dijerat pasal pornografi dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. RHS bahkan...