KPK Cantumkan 40 Putusan Praperadilan Dalam Jawaban

0
25
Setiadi
Kabiro Hukum KPK Setiadi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencantumkan sekitar 40 putusan praperadilan yang dimenangkan KPK dalam jawaban atas permohonan praperadilan Setya Novanto.

“Kemudian juga kami mendasarkan pada beberapa putusan yang sudah dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk beberapa praperadilan yang sudah kami menangkan, beberapa waktu lalu,” kata Kepala Biro Hukum KPK Setiadi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jumat (8/12).

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Kusno pada Jumat menggelar sidang lanjutan praperadilan Setya Novanto dengan agenda jawaban dari pihak termohon dalam hal ini KPK.

“Di dalam jawaban ada kurang lebih 40 putusan praperadilan di mana KPK dibenarkan untuk menangani kasus tindak pidana korupsi,” ucap Setiadi.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa KPK juga sudah memberikan jawaban dan tanggapan secara tuntas, baik dari sisi pada saat penyelidikan kemudian juga pada saat penyidikan.

“Terutama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK kemudian yang diatur dalam KUHAP,” ungkap Setiadi.

Bahkan, kata dia, pihaknya menganggap dalil-dalil permohonan yang diajukan Novanto tersebut adalah “obscuur libel” atau “error in objecto”.

“Contoh yang sederhana, para ahli hukum pun menyatakan tidak ada ‘ne bis in idem’ dalam praperadilan. Itu hanya berlaku pada saat perkara yang sudah ‘inkracht’, Pasal 76 KUHP,” ucap Setiadi.

“Ne bis in idem” sendiri diatur dalam Pasal 76 ayat (1) KUHP yang menyebutkan “kecuali dalam hal putusan hakim masih mungkin diulangi, orang tidak boleh dituntut dua kali karena perbuatan yang oleh hakim Indonesia terhadap dirinya telah diadili dengan putusan yang menjadi tetap”.

“Dalam artian hakim Indonesia, termasuk juga hakim pengadilan swapraja dan adat, di tempat-tempat yang mempunyai pengadilan-pengadilan tersebut”.

Novanto ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus korupsi KTP-el pada Jumat (10/11).

Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. (Ant/SU02)

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

difteri yaman

32 Orang Tewas Diduga Terserang Difteri di Yaman

SANA'A, SERUJI.CO.ID - Kementerian Kesehatan yang dikuasai gerilyawan Syiah Yaman Al-Houthi pada Senin (11/12) mengatakan 32 orang telah meninggal akibat penyakit yang diduga adalah...
Imunisasi

KLB Difteri, Menkes Minta Kesadaran Kelompok Masyarakat Antivaksin

JAKARTA, SERUJI.CO.ID  - Menteri Kesehatan Nila Moeloek meminta kesadaran akan pentingnya imunisasi kepada kelompok masyarakat yang masih menolak imunisasi atau antivaksin menyusul adanya Kejadian...
imunisasi bayi

Dinkes Jatim: Sudah 72,6 Persen Bayi Diimunisasi DPT

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Dinas Kesehatan Jawa Timur menyatakan telah memberi imunisasi Difteri Pertusis Tetanus (DPT) kepada sebanyak 427.029 bayi lengkap tiga kali dari total...

KANAL WARGA TERBARU

Point Blur_Dec122017_090245

Empat Tahun Bocah Ini Berjuang Dengan Penyakitnya

Kotawaringin Barat - Diky Supratman (16) anak dari pasangan Mustofa dan Marni jl. Ahamd Yani gg. Baning RT 29 Kelurahan Baru Arut Selatan Kotawaringin...
perbedaan-fasilitas-bpjs-kesehatan-kelas-1-2-3

NIK Bermasalah di Sistem BPJS, Bagaimana Mengatasinya?

Nomor KTP atau resminya Nomor Induk Kependudukan (NIK) atas nama seorang pasien bernama Suratini ditemukan bermasalah oleh petugas pendaftaran RS UGM, Ahad (10/12) siang....
KH. Luthfi Bashori

Perintah Bernahi Munkar

Membiarkan kemunkaran terjad di depan mata, adalah perbuatan tercela. Muslim yang baik adalah muslim yang peduli terhadap kemashlahatan lingkunganya, sekira jika terjadi kemaksiatan di...