KPID DKI: Hitung Cepat Disiarkan Setelah Pk.13.00 WIB

0
81

JAKARTA –  Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi DKI Jakarta mengingatkan lembaga penyiaran, baik televisi maupun radio di wilayah DKI Jakarta agar mematuhi aturan main terkait penayangan dan penyiaran program Quick Count (hitung cepat) Pilkada DKI Jakarta 2017, yakni paling cepat pukul 13.00 WIB.

Mereka mengatakan lembaga penyiaran yang melanggar akan mendapat sanksi tegas.

“Berdasarkan Peraturan KPU, program quick count atau hitung cepat baru boleh ditayangkan setelah pemungutan suara di TPS selesai di seluruh wilayah yang bersangkutan. Jadi, paling cepat sekitar pukul 13.00 WIB,” tegas Muhammad Sulhi, Komisioner KPID DKI yang menjabat Koordinator Bidang Kelembagaan melalui siaran pers yang diterima Antara di Jakarta, Selasa.

Batas waktu pukul 13.00 WIB ini juga sudah disepakati Gugus Tugas Pengawasan Pilkada yang beranggotakan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Batas awal penayangan hitung cepat dapat berbeda-beda antara satu daerah dengan daerah lainnya.

“Jakarta sebagai ibukota negara diperkirakan tidak akan mengalami banyak hambatan teknologi komunikasi dan transportasi, sehingga penayangan quick count sudah bisa dimulai sejak pukul 13.00 WIB. Saat itu pemungutan suara di seluruh wilayah ibukota diperkirakan sudah selesai,” jelas Muhammad Sulhi.

Sulhi mengapreasi media penyiaran yang sejauh ini sudah menunjukkan profesionalismenya dalam peliputan Pilkada DKI.

“Tanpa peran media, tak mungkin Pilkada DKI bisa semeriah ini. Kami apresiasi peran itu. Tentu tak ada gading yang tak retak. Sejumlah pelanggaran ada dan kami temukan, kami klarifikasi, serta kami keluarkan surat peringatan atau teguran. Namun sejauh ini, sebatas bukti pemantauan dan pengaduan masyarakat yang masuk, tidak ada pelanggaran siginifikan dilakukan lembaga penyiaran,” kata dia.

KPID DKI berharap, lembaga penyiaran ke depan dapat terus mempertahankan profesionalisme mereka dalam liputan Pilkada, dengan selalu memperhatikan azad keadilan, keberimbangan, dan ketakberpihakan. “Dan yang penting, sebagai media mainstream, jangan terjebak hoax,” kata Muhammad Sulhi.

EDITOR : Yus Arza

 

 

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Ustadz Mokhammad Nasih

Tulisan Pesantren Dijual dan Isu Dolly Buka Kembali, Ini Klarifikasinya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pimpinan Pondok Pesantren Jauharotul Hikmah (JH), ustadz Mokhammad Nasih melakukan klarifikasi tulisan yang akhir-akhir ini viral di media sosial terkait pemberitaan...
Rudi Suhartanto

Amankan Pilkades, DPMD Bentuk Panitia Pengawas

SERANG, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 34 desa di Kabupaten Serang akan melaksanakan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak yang akan dilaksanakan pada tanggal 26 November mendatang. Sekretaris...

Jatim Jadi Tuan Rumah Workshop APPSI 2017

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Jawa Timur menjadi tuan rumah penyelenggaraan workshop Assosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) pada tanggal 21-23 November 2017. Workshop yang...

KANAL WARGA TERBARU

Sanad Menghilangkan Fitnah Berita

Contoh, ada seorang yang mengabarkan sebuah berita :"Ada penyusup di HMI, jadi bertindak rusuh!". Yang membaca bisa salah persepsi. Ada yang memahami masuknya penyusup saat...

Fenomena Lepas Jilbab

Lepas jilbab dalam bahasan ini bermakna melepas jilbab dengan niat tidak menutup aurat yang seharusnya tidak diperlihatkan. Penekanannya bukan untuk menyalahkan pihak yang setuju...
KH. Luthfi Bashori

SELAGI PEMIMPIN ITU MASIH SHALAT, JANGAN DIPERANGI SECARA FISIK

Luthfi Bashori St. Ummul Mukminin St. Ummu Salamah Ra menuturkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya akan diangkat penguasa di kalanganmu, lalu engkau ketahui mereka...