Komnas HAM: Pembubaran HTI Harus Melalui Persidangan Terbuka

0
132
nurkholis, komnas ham
Ketua Komnas HAM, Nurkholis

JAKARTA – Ketua Komnas HAM, Nurkholis memastikan pihaknya akan terus mengawal proses pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Komnas HAM, kata Nurkholis, akan terus mengawal agar tidak terjadi pembubaran sepihak dari pemerintah tanpa melalui proses pengadilan yang bersifat terbuka. Dengan begitu, publik bisa mengetahui dengan jelas apakah salah atau tidak alasan dari pemerintah.

“Komnas HAM akan mengawal bahwa kalau ada rencana pemerintah untuk membubarkan atau melarang sesuatu yang terpenting ada satu proses kontes terbuka melalui pengadilan,” kata Nurkholis kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (16/5).

Lebih lanjut, Nurkholis mengatakan pemerintah disebut melakukan pelanggaran HAM jika membubarkan sebuah ormas tanpa melalui persidangan yang terbuka.

“Bagaimanapun setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri di dalam pengadilan dan hakim yang akan menentukan salah atau tidaknya. Jadi, harus terbuka untuk publik,” pungkas Nurkholis.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan ormas HTI. Dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Ada tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Sementara, dalam jumpa pers dari pihak HTI, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menepis tuduhan organisasinya tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ismail mengatakan, sistem khilafah merupakan prinsip Islam. Sementara Islam tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 45.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA
Nomor urut paslon

Unair Bantah Dukung Salah Satu Paslon Pilgub Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Universitas Airlangga (Unair) Surabaya menegaskan tidak terlibat politik praktis apalagi mendukung salah satu pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jatim. "Sekali lagi...

Pemerintah Malaysia Keluarkan Larangan WNA Bekerja Sebagai Juru Masak

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Malaysia melarang warga negara asing bekerja sebagai juru masak di restoran negara tersebut terhitung mulai 1 Januari 2019. Menteri Sumber Manusia Malaysia...

Kembali Telan Korban, ABK KM Ramos Hilang di Danau Toba

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Seorang anak buah kapal KM Ramos Risma Marisi hilang di perairan Danau Toba ketika kapal tersebut mengalami mati mesin pada Jumat (22/6)...
Najib vs Mahathir

Najib Razak Bantah Terlibat Skandal 1MDB, Mahathir Geram

KUALA LUMPUR, SERUJI.CO.ID - Perdana Menteri Malaysia Mahathir mencurahkan cemooh terhadap pendahulunya, Najib Razak, Kamis (21/6), karena menyangkal mengetahui jutaan dolar dari dana negara 1MDB...

Kemensos Pastikan Logistik Cukup untuk Pencarian Korban KM Sinar Bangun

MEDAN, SERUJI.CO.ID -  Kementerian Sosial memastikan ketersediaan logistik untuk pencarian korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba, Sumatera Utara. "Kami memastikan bahwa logistik untuk pencarian...