Komnas HAM: Pembubaran HTI Harus Melalui Persidangan Terbuka

0
108
nurkholis, komnas ham
Ketua Komnas HAM, Nurkholis

JAKARTA – Ketua Komnas HAM, Nurkholis memastikan pihaknya akan terus mengawal proses pembubaran organisasi kemasyarakatan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) yang diajukan oleh pemerintahan Joko Widodo.

Komnas HAM, kata Nurkholis, akan terus mengawal agar tidak terjadi pembubaran sepihak dari pemerintah tanpa melalui proses pengadilan yang bersifat terbuka. Dengan begitu, publik bisa mengetahui dengan jelas apakah salah atau tidak alasan dari pemerintah.

“Komnas HAM akan mengawal bahwa kalau ada rencana pemerintah untuk membubarkan atau melarang sesuatu yang terpenting ada satu proses kontes terbuka melalui pengadilan,” kata Nurkholis kepada wartawan di Kantor Komnas HAM, Jakarta, Senin (16/5).

Lebih lanjut, Nurkholis mengatakan pemerintah disebut melakukan pelanggaran HAM jika membubarkan sebuah ormas tanpa melalui persidangan yang terbuka.

“Bagaimanapun setiap warga negara memiliki hak untuk membela diri di dalam pengadilan dan hakim yang akan menentukan salah atau tidaknya. Jadi, harus terbuka untuk publik,” pungkas Nurkholis.

Diberitakan sebelumnya, Pemerintah memutuskan mengambil langkah untuk membubarkan dan melarang kegiatan yang dilakukan ormas HTI. Dalam waktu dekat pemerintah akan mengajukan pembubaran tersebut ke pengadilan agar memiliki kekuatan hukum.

Ada tiga alasan pemerintah ingin membubarkan HTI.

Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional.

Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Ormas.

Ketiga, aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Sementara, dalam jumpa pers dari pihak HTI, Juru Bicara HTI Ismail Yusanto menepis tuduhan organisasinya tidak sesuai Pancasila dan UUD 1945. Ismail mengatakan, sistem khilafah merupakan prinsip Islam. Sementara Islam tidak bertentangan dengan Pancasila maupun UUD 45.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Endun Abdul Haq

Persyaratan Administrasi Seluruh Cagub/Cawagub Jabar Belum Lengkap

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Jawa Barat menyatakan berkas persyaratan administrasi seluruh pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Barat 2018-2023...
Sugeng Purwanto

Pasca-Penyitaan Jutaan PCC, Polres Sidoarjo Ajak Warga Antisipasi Peredaran Narkoba

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pasca penggrebekan oleh Polres Sidoarjo, Rabu (17/1), di rumah kontrakan di Desa Sawocangkring, Wonoayu, Sidoarjo, yang diduga sebagai tempat penyimpanan jutaan...
mui

MUI Sayangkan MK Setarakan Agama dan Kepercayaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyayangkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menyetarakan agama dan aliran kepercayaan, sebagaimana tertuang dalam putusan MK untuk kolom agama...

Jiwa Gotong Royong yang Masih Tumbuh Subur

Tempo hari saya tercengang dengan megahnya sebuah masjid di desa Raji,  Demak, Jawa Tengah. Rupanya masjid yang belum selesai di bangun itu sudah menelan...

kebebasan berpikir

Kebebasan dalam Berpikir Hakikat bebas adalah merdeka dari segala hal yang mengikat. Berbicara tentang bebas, kita dapat belajar dari pengalaman komika kenamaan yaitu Ge Pamungkas...
_99517609_gepamungkas_joshuasuherman

Indonesia Darurat Keadilan

Indonesia Darurat Keadilan Salah satu penyebab gagalnya beberapa negara di Afrika di antaranya dalam masalah ketimpangan keadilan, sebut saja di Ethiopia, Zimbabwe dan negara-negara yang...