Ketua Umum PP Muhammadiyah : Kita Tunggu Mahkamah Agung

202

JAKARTA-   Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir menemui Presiden Jokowi di Istana Negara, Senin (13/2).

“Kepada kami, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo untuk mendapatkan pandangan resmi dari Mahkamah Agung (MA). Hal ini terkait status Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) yang kembali aktif sebagai gubernur DKI Jakarta meski menyandang status terdakwa, “ ujarnya kepada pers.

Haedar yang didampingi seluruh pengurus PP Muhammadiyah menyampaikan, agar MA segera memberikan pandangannya terkait masalah status sehingga terdapat kepastian hukum dan tidak menimbulkan kegaduhan dalam masyarakat. Kita tunggu keputusan MA.

“Jika dalam aturannya diharuskan agar pejabat yang terjerat kasus hukum untuk dinonaktifkan sebagai gubernur maka aturan tersebut harus dijalankan,” tegasnya Namun, jika terdapat perbedaan tafsir maka perlu terdapat otoritas yang memastikan aturan hukum tersebut. “Tegakkan prinsip hukum yang memang sifatnya tegas, jadi kalau memang prinsip hukum dan dasar UU nonaktif ya nonaktif,” tegasnya.

Haedar  mengatakan, Presiden Jokowi mengaku tetap dalam posisi netral dan tidak memihak. Presiden, kata dia, juga sudah memerintahkan Mendagri untuk minta fatwa kepada MA agar ada kepastian tafsir.

“Jadi apa pun nanti fatwa dari Mahkamah Agung maka itulah yang harus dijalankan oleh pemerintah,” tegas Haedar Nashir.

EDITOR : Yus Arza

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama