Ketua MPR Setuju UU Ormas Direvisi

SUKOHARJO, SERUJI.CO.ID – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan setuju jika UU Ormas direvisi. Pernyataan itu dikemukakan Zulkifli usai memberikan kuliah kebangsaan bertajuk ‘Aktualisasi Nilai Keislaman dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara’ di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Kartasura, Sukoharjo, pada Jumat (27/10).

“Kalau ada revisi UU Ormas, kami setuju,” ungkap Zulkifli kepada wartawan, Jumat (27/10).

Ia memaparkan, sebagai negara hukum, pembubaran ormas seharusnya dilakukan melalui mekanisme pengadilan. Tidak bisa hanya didasarkan pada penilaian satu orang saja.

“Bayangkan kalau membubarkan ormas hanya diterjemahkan oleh salah satu menteri. Kita kan negara hukum, mesti ada pengadilan,” beber dia.

Zulkifli menambahkan, penerjemahan tunggal harus direvisi.

“Paham yang bertentangan dengan Pancasila itu luas. Yang menerjemahkan tunggal. Itu yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Pemimpin Partai Amanat Nasional (PAN) itu juga menyatakan partainya menolak UU ormas. Akan tetapi Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 2 Tahun 2017 tentang Ormas telah disahkan menjadi undang-undang oleh DPR.

“Kami menolak, tapi kalah, jadi kalau kalah ya sudah. Sah,” kata dia.

Meski begitu, ia mengatakan PAN tidak akan mengajukan gugatan ke MK. (Vita Kurnia/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi

Menurut Laode M Syarif, saat ini 68% pelaku korupsi merupakan lulusan perguruan tinggi. Makanya, perguruan tinggi harus bertanggungjawab atas kejahatan korupsi yang dilakukan lulusannya.

Sambut Konferwil AMSI Jatim, Begini Pesan Kapolda Jawa Timur

"Saya terima kasih teman-teman dari AMSI, mudah-mudahan bisa mengawal suplai berita kepada masyarakat dalam koridor jurnalistik yang tetap menjaga objektifitas. Saya senang sekali bisa audiensi dan bersilaturahmi," kata Irjen Fadil di Mapolda Jatim

Hak Asuh Anak Dalam Perceraian

Retaknya perkawinan yang berujung perceraian sering kali mengakibatkan konflik perebutan hak asuh anak. Dalam artikel kali ini, Ruang Hukum akan menjelaskan tentang hak asuh anak sesuai perundangn yang berlaku dan prosesnya di Pengadilan jika terjadi perselisihan perebutan hak asuh anak. Selamat membaca.....

PR Mendikbud Nadiem: Jadikan Mapel Sejarah Penguat Pendidikan Karakter

Setelah sempat menjadi polemik panas, informasi yang yang menyebutkan mata pelajaran (mapel) Sejarah akan dihapus dari kurikulum sekolah sudah diklarifikasi langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim

Bahagia itu Tidak Bersyarat

Bahagia adalah kata yang tidak asing bagi kita semua. Bahagia merupakan impian semua orang yang hidup di dunia ini. Bahkan tidak hanya di dunia, di Akhirat pun kita mendambakannya. Setiap waktu kita berdoa untuk meraih kebahagian ini, sayang kita tidak pernah belajar bagaimana mencari, menggapai, menemukan kebahagiaan itu.

Diabetes Melitus: Mengingkari Diagnosis Dapat Berakibat Fatal

Bermacam reaksi pasien ketika pertama kali diberitahu bahwa mereka menderita diabetes melitus. Ada pasien yang dapat memerima dengan tenang, memahaminya, ada juga yang kecewa, stress, tidak percaya, marah, tidak menerimanya, atau bahkan mengingkarinya.

Innalillahi, Indonesia Kembali Berduka Mantan Mendiknas Prof Malik Fadjar Wafat

Indonesia kembali kehilangan putra  terbaiknya, hari ini, Senin (7/9), dengan wafatnya Prof Abdul Malik Fadjar, mantan Menteri Pendidikan Nasional (2001-2004).

TERPOPULER

Cerita Hamzah Izzulhaq, Pengusaha di Bidang Pendidikan Yang Sukses di Usia Muda

Meski terbilang sukses di usia muda, nyatanya perjuangan Hamzah Izzulhaq tidaklah mudah.

Lima Macam Riba Yang Diharamkam