KA KAMMI Dukung Penuh Hak Angket DPR RI

0
31

JAKARTA – Pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Gubernur DKI, oleh Mendagri pada Minggu (12/2) lalu terus menuai polemik. Beberapa kalangan mengecam keputusan Mendagri ini, karena dinilai telah melanggar hukum, mengingat status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Fraksi PKS bersama Gerindra, Demokrat dan PAN, saat ini tengah menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Mendagri atas keputusannya mengangkat kembali mantan bupati Bangka Belitung itu. Langkah yang ditempuh oleh keempat partai tersebut mendapatkan dukungan luas dari publik, termasuk Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI).

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh KA KAMMI hari ini, Selasa (14/2), mereka pempertanyakan logika hukum yang digunakan Mendagri dalam menafsirkan ketentuan hukum Pasal 83 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang dimaksud berbunyi “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

KA KAMMI berpandangan, dengan merujuk ketentuan hukum di atas, logika hukum yang digunakan Mendagri tidak berdasar sama sekali, sebab ancaman hukuman yang dimaksud dalam pasal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tuntutan jaksa karena pada semua aturan perundangan yang ada, ancaman hukuman yang dimaksud adalah ancaman yang tertulis dalam aturan perundangan dan bukan berdasarkan tuntutan jaksa.

KA KAMMI juga mengingatkan konsekuensi hukum yang akan ditanggung pemerintah bila tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya. Sesuai ketentuan UU yang di atur dalam Pasal 7A UUD 1945 bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat berakibat pada pemakzulan Presiden. Karena itu, KA KAMMI dalam upaya mengawal proses penegakan hukum secara profesional, jujur dan adil, mendukung penuh penggunaan hak angket DPR RI dalam upaya penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden.

Mereka juga mengajak segenap elemen masyarakat, organisasi dan partai politik untuk mengawal penggunaan hak angket DPR RI ini, agar dugaan pelanggaran hukum tersebut dapat dibuka secara terang benderang.

EDITOR: Harun S 

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Terbaru

hm prasetyo

Jaksa Agung: Tersangka Korupsi Tidak Bisa Berbohong Karena Alasan Sakit

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Jaksa Agung HM Prasetyo mengingatkan para tersangka atau terdakwa korupsi tidak bisa lagi membohongi pemeriksaan karena sakit mengingat akan dicek oleh...

Setelah Dipasang Ring Jantung, Dokter Pastikan Setya Novanto Bisa Diperiksa KPK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Dokter, yang menangani tersangka Setya Novanto di Rumah Sakit Premier Jatinegara, Jakarta Timur, memperkirakan Ketua DPR tersebut bisa diperiksa Komisi Pemberantasan...
PCC

Pabrik Yang Digerebek Polisi Ini Produksi Ratusan Ribu Pil PCC per Malam

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID - Pabrik Paracetamol Caffeine Carisoprodol (PCC) di Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, mampu menghasilkan ratusan ribu butir PCC dalam semalam, kata Wakil...
Sidharto Danusubroto

Sikapi Nobar Film G30S/PKI, Wantimpres: Prioritaskan Pembangunan Ketimbang Ribut Soal PKI

JAKARTA - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden Sidharto Danusubroto mengingatkan masyarakat Indonesia untuk dapat memprioritaskan pembangunan nasional bersama daripada meributkan masalah terkait G30S/PKI. "Ada film ini,...
PCC

Flash: Bareskrim Menggerebek Ruko Yang Berfungsi Sebagai Pabrik PCC

PURWOKERTO, SERUJI.CO.ID - Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia berhasil mengungkap keberadaan sebuah pabrik yang memproduksi pil PCC (Paracetamol Caffeine Carisoprodol)...
gatot nurmatyo

Panglima TNI: Pemutaran Film G30S/PKI Penting untuk Generasi Muda

KARANGANYAR - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo mengatakan pemutaran film Gerakan 30 September (G30S) Partai Komunis Indonesia (PKI) bertujuan agar diketahui oleh generasi...