KA KAMMI Dukung Penuh Hak Angket DPR RI

JAKARTA – Pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Gubernur DKI, oleh Mendagri pada Minggu (12/2) lalu terus menuai polemik. Beberapa kalangan mengecam keputusan Mendagri ini, karena dinilai telah melanggar hukum, mengingat status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Fraksi PKS bersama Gerindra, Demokrat dan PAN, saat ini tengah menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Mendagri atas keputusannya mengangkat kembali mantan bupati Bangka Belitung itu. Langkah yang ditempuh oleh keempat partai tersebut mendapatkan dukungan luas dari publik, termasuk Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI).

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh KA KAMMI hari ini, Selasa (14/2), mereka pempertanyakan logika hukum yang digunakan Mendagri dalam menafsirkan ketentuan hukum Pasal 83 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang dimaksud berbunyi “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

KA KAMMI berpandangan, dengan merujuk ketentuan hukum di atas, logika hukum yang digunakan Mendagri tidak berdasar sama sekali, sebab ancaman hukuman yang dimaksud dalam pasal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tuntutan jaksa karena pada semua aturan perundangan yang ada, ancaman hukuman yang dimaksud adalah ancaman yang tertulis dalam aturan perundangan dan bukan berdasarkan tuntutan jaksa.

KA KAMMI juga mengingatkan konsekuensi hukum yang akan ditanggung pemerintah bila tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya. Sesuai ketentuan UU yang di atur dalam Pasal 7A UUD 1945 bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat berakibat pada pemakzulan Presiden. Karena itu, KA KAMMI dalam upaya mengawal proses penegakan hukum secara profesional, jujur dan adil, mendukung penuh penggunaan hak angket DPR RI dalam upaya penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden.

Mereka juga mengajak segenap elemen masyarakat, organisasi dan partai politik untuk mengawal penggunaan hak angket DPR RI ini, agar dugaan pelanggaran hukum tersebut dapat dibuka secara terang benderang.

EDITOR: Harun S 

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Jokowi, Propaganda Rusia dan Rand Corporation

Penggunaan istilah Propaganda Rusia ini menjadi masalah besar sebab dalam kapasitas apa Jokowi menyatakan hal tersebut? Apakah sebagai Presiden Republik Indonesia atau sebatas calon presiden (Capres)?

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER