KA KAMMI Dukung Penuh Hak Angket DPR RI

0
34

JAKARTA – Pengangkatan kembali Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok sebagai Gubernur DKI, oleh Mendagri pada Minggu (12/2) lalu terus menuai polemik. Beberapa kalangan mengecam keputusan Mendagri ini, karena dinilai telah melanggar hukum, mengingat status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus penistaan agama.

Fraksi PKS bersama Gerindra, Demokrat dan PAN, saat ini tengah menggulirkan hak angket di DPR RI untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan Mendagri atas keputusannya mengangkat kembali mantan bupati Bangka Belitung itu. Langkah yang ditempuh oleh keempat partai tersebut mendapatkan dukungan luas dari publik, termasuk Keluarga Alumni Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KA KAMMI).

Dalam rilis yang dikeluarkan oleh KA KAMMI hari ini, Selasa (14/2), mereka pempertanyakan logika hukum yang digunakan Mendagri dalam menafsirkan ketentuan hukum Pasal 83 ayat (1) UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ketentuan yang dimaksud berbunyi “Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sementara tanpa melalui usulan DPRD karena didakwa melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, makar, tindak pidana terhadap keamanan negara, dan/atau perbuatan lain yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

KA KAMMI berpandangan, dengan merujuk ketentuan hukum di atas, logika hukum yang digunakan Mendagri tidak berdasar sama sekali, sebab ancaman hukuman yang dimaksud dalam pasal tersebut sama sekali tidak berkaitan dengan tuntutan jaksa karena pada semua aturan perundangan yang ada, ancaman hukuman yang dimaksud adalah ancaman yang tertulis dalam aturan perundangan dan bukan berdasarkan tuntutan jaksa.

KA KAMMI juga mengingatkan konsekuensi hukum yang akan ditanggung pemerintah bila tetap bersikukuh mempertahankan keputusannya. Sesuai ketentuan UU yang di atur dalam Pasal 7A UUD 1945 bahwa setiap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh penyelenggara negara dapat berakibat pada pemakzulan Presiden. Karena itu, KA KAMMI dalam upaya mengawal proses penegakan hukum secara profesional, jujur dan adil, mendukung penuh penggunaan hak angket DPR RI dalam upaya penyelidikan atas dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden.

Mereka juga mengajak segenap elemen masyarakat, organisasi dan partai politik untuk mengawal penggunaan hak angket DPR RI ini, agar dugaan pelanggaran hukum tersebut dapat dibuka secara terang benderang.

EDITOR: Harun S 

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Gus Ipul

Gus Ipul Minta Perbankan Dukung Pertumbuhan Ekonomi Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wakil Gubernur Jawa Timur, Saifullah Yusuf (Gus Ipul) meminta dunia perbankan ikut mendukung pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Langkah ini penting...
Pleno KPU Jatim

Ini Hasil Tes Kesehatan Dua Pasangan Calon Pilgub Jatim 2018

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Timur menggelar rapat pleno terbuka terkait pemberitahuan hasil penelitian kesehatan kedua pasangan calon gubernur dan wakil...
Ando

Pemuda Ini Nekat Jual Tiga Teman SMA Secara Online

MEDAN, SERUJI.CO.ID - Tindakan Ando Sidabutar (18) boleh dibilang nekat. Lelaki kemayu ini, menjajakan tiga temannya di media sosial Facebook miliknya. Namun, belum lagi...

Jiwa Gotong Royong yang Masih Tumbuh Subur

Tempo hari saya tercengang dengan megahnya sebuah masjid di desa Raji,  Demak, Jawa Tengah. Rupanya masjid yang belum selesai di bangun itu sudah menelan...

kebebasan berpikir

Kebebasan dalam Berpikir Hakikat bebas adalah merdeka dari segala hal yang mengikat. Berbicara tentang bebas, kita dapat belajar dari pengalaman komika kenamaan yaitu Ge Pamungkas...
_99517609_gepamungkas_joshuasuherman

Indonesia Darurat Keadilan

Indonesia Darurat Keadilan Salah satu penyebab gagalnya beberapa negara di Afrika di antaranya dalam masalah ketimpangan keadilan, sebut saja di Ethiopia, Zimbabwe dan negara-negara yang...