Jelang Pertemuan Prabowo-SBY, Demokrat: Koalisi Tunggu Uji Materi PT di MK

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pertemuan antara Ketua Umum Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto direncanakan berlangsung malam ini, Selasa (24/7).

Namun, walau telah makin intens menjajaki koalisi, Demokrat hingga saat ini belum juga melihatkan tanda-tanda akan berkoalisi mendukung siapa dalam Pilpres 2019 menjelang pendaftaran capres-cawapres yang tinggal hitungan hari.

“Sampai hari ini (Demokrat) belum memutuskan apakah berkoalisi dengan Pak Jokowi atau berkoalisi dengan Pak Prabowo. Ataupun barangkali membuat poros ketiga,” kata Wakil Ketua Dewan Kehormatan Partai Demokrat Agus Hermanto di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/7).

Alasan Demokrat belum juga memutuskan koalisi tersebut, diungkapkan Agus karena masih menunggu putusan uji materi Mahkamah Konstitusi atas gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold (PT) menjadi nol persen.

Baca juga: Bulat Dukung Prabowo, Pertemuan PA212 dengan Parpol Koalisi Kerucutkan Nama Cawapres

“Ada harapan pada putusan MK dalam uji materi  PT, sehingga keputusan kita itu tergantung kepada strategi-strategi yang kita pilih. Saat ini strategi yang kita pilih itu belum ditentukan sebab waktu yang masih mencukupi, dan ini masih sangat baik untuk mempertimbangkan segala keputusan,” jelasnya.

Namun, terkait pertemuan SBY dengan Prabowo nanti malam, Agus tidak membantah bahwa ada kemungkinan srategi Demokrat pada Pilpres 2019 akan ikut dibahas.

“Kalau nanti malam atau rencana pertemuan dengan Pak Prabowo itu kan hanya antara Pak Prabowo dengan Pak SBY sebagai ketua umum partai, sehingga bisa saja pertemuan tersebut jadi satu bagian daripada pengambilan keputusan intern partai,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Soal Publikasi Reuni 212: Kebebasan Pers di Era Media Sosial

Reuni 212 jelas peristiwa besar, jika dilihat banyaknya massa yang berkumpul. Ia juga jelas peristiwa besar jika dilihat dari tertib dan disiplin massa itu. Namun jelas pula Reuni 212 bukan peristiwa netral.

Blunder

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.