Jaksa Tolak Seluruh Pleidoi Penasihat Hukum Setnov

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi menolak seluruh nota pembelaan atau pledoi yang disampaikan tim Penasihat Hukum Setya Novanto.

“Secara umum kami menolak seluruh nota pembelaan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dan kami tetap pada tuntutan yang telah kami sampaikan pada 29 Maret 2018,” kata Jaksa KPK Hariawan Agusti Triartono di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Jumat (13/4).

Jaksa Hariawan menyatakan bahwa bahwa seluruh bukti terkait korupsi KTP-e yang diperoleh KPK dari kerja sama internasional dengan FBI diperoleh secara resmi.

“Terkait bukti dari FBI bahwa di persidangan telah kami sampaikan di depan hakim bahwa seluruh bukti yang diperoleh KPK dari kerja sama internasional dengan FBI berdasarkan perintah pengadilan dari Pengadilan Distrik California di Los Angeles atas permintaan dari KPK secara resmi,” kata Hariawan.

Baca juga: Akhiri Pleidoi, Setnov Bacakan Puisi

Sementara itu, Jaksa Abdul Basyir menanggapi soal dikonfrontirnya terdakwa Setya Novanto dengan Irvanto Hendra Pambudi yang juga keponakannya.

“Bahwa tanggapan atas konfrontir itu juga telah kami sampaikan dalam surat tuntutan kami halaman 2.359 sampai 2.360 yang pada pokoknya bahwa apa yang disampaikan Irvanto Hendra Pambudi di hadapan penyidik belum diuji karena masih bertentangan dengan alat bukti satu dengan yang lainnya,” kata Basyir.

Di antaranya, kata Basyir, yang paling bertentagan adalah dengan keterangan Andi Agustinus sebagaimana dalam surat tuntutan KPK halaman 225 sampai 230.

“Yang pada pokoknya transaksi antara Riswan Balara dan Irvanto Hendra Pambudi, Andi Agustinus sama sekali tidak mengetahui karena dia tidak eksekusi langsung,” ucap Basyir.

Selanjutnya, Jaksa Basyir juga menyinggung soal keberatan Novanto mengenai tidak adanya intervensi dalam proses penganggaran ataupun pengadaan proyek KTP-e.

“Kemudian mengenai analisa mengenai intervensi baik pada proses penganggaran atau pengadaan juga sudah didikung dengan alat-alat bukti yang cukup di antaranya rekaman pembicaraan antara Johannes Marliem, Andi Agustinus, dan terdakwa serta keterangan Charles Sutanto Ekapradja mengenai harga chip KTP-e,” tuturnya.

Sidang lanjutan Novanto akan dilanjutkan pada Selasa (24/4) dengan agenda putusan.

Sebelumnya, Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP-Elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Baca juga: Setya Novanto Menangis Saat Sampaikan Permohonan Maaf

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan subsider 3 tahun kurungan dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP-E. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte.LTd dan Delta Energy Pte.Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran. Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER