Jaga Independensi MUI, KH Ma’ruf Amin Non-Aktif Sebagai Ketua Umum

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – KH Ma’ruf Amin yang jadi bakal calon Wakil Presiden mendampingi bakal calon Presiden Jokowi, memutuskan non-aktif dari jabatannya sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI).

“Sejak ditetapkan sebagai cawapres, beliau sudah berketetapan non aktif dari Ketua Umum. Sikap itu ditegaskan lagi oleh Kiai,” kata Wakil Ketua Umum MUI Buya H Zainut Tauhid Sa’adi melalui keterangan tertulis, Kamis (30/8).

Sikap yang diambil KH Ma’ruf Amin ini, kata Buya Zainut, guna menjaga independensi lembaga para ulama tersebut.

Diungkapkan oleh Buya Zainut, bahwa untuk menjaga keberlangsungan organisasi MUI, tampuk kepemimpinan MUI akan diemban oleh dua Wakil Ketua Umum yakni Prof Dr Yunahar Ilyas dan H Zainut Tauhid Sa’adi.

“Jadi roda organisasi tetap berjalan normal seperti biasa, meski Ketum kita non aktif,” jelasnya.

Baca juga: Resmi, Bukan Mahfud MD, Jokowi: Saya Memilih KH Ma’ruf Amin

Keputusan tersebut, jelasnya, semata-mata didasari pertimbangan agar posisi KH Ma’ruf Amin sebagai calon Wakil Presiden tidak menimbulkan pro-kontra di masyarakat, termasuk di internal MUI.

“Beliau ingin fokus mengerjakan amanat karena dipercaya sebagai cawapres Jokowi, sebagaimana fokusnya beliau mengabdi di MUI selama ini,” tambahnya.

Menanggapi keputusan KH Ma’ruf tersebut, Sekjen MUI, Dr. Anwar Abbas mengapresiasi langkah yg diambil oleh alumni Pesantren Tebu Ireng itu.

Baca juga: KH Ma’ruf Amin Jadi Cawapres Jokowi, KH Said Agil: Warga NU Otomatis Bergerak

“Sebenarnya tidak ada aturan organisasi yg mengharuskan beliau non aktif selama masa pencalonan. Namun dengan kearifannya, beliau melakukan itu,” kata Buya Anwar, sapaan akrabnya.

Ditegaskan Anwar, bahwa langkah yang ditempuh KH Ma’ruf itu diharapkan bisa menjadi teladan yang baik bagi seluruh jajaran pengurus MUI di berbagai tingkatan.

Terlebih lagi posisi MUI yang selama ini selalu jadi rujukan umat.

“Keteladanan itu menjadi penting, tidak hanya melihat aturan tertulis, tapi juga fatsoen politiknya,” pungkas aktifis senior PP Muhamammadiyah itu. (ARif R)

4 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Refleksi Akhir Tahun Pendidikan

Persekolahan tidak pernah dirancang untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mengenal Lebih Dekat Komisi Anti Korupsi Hongkong

Hubungan persahabatan antara KPK dan ICAC telah terjalin dengan baik selama dua tahun terakhir. Kerjasama kedua lembaga anti rasuah tersebut sebagian besar menyangkut peningkatan kapasitas KPK, terutama dibidang akuntansi forensik, pemulihan aset, dan tehnik investigasi.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi