Golkar Jatim Siap Kawal Setya Novanto Memimpin Sampai Akhir Jabatan

0
23
Sahat Tua Simanjuntak
Sekrestaris DPD Partai Golkar Sahat Tua Simanjuntak. (Foto: Setya/SERUJI)

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris DPD Partai Golkar Tingkat I Jatim Sahat Tua Simanjuntak menegaskan bahwa DPD Partai Golkar Jatim tetap mendukung penuh Partai Golkar dengan Ketua Umum Setya Novanto (Setnov) meski saat ini ditetapkan kembali sebagai tersangka oleh KPK dalam pengungkapan kasus KTP-el.

“Sesuai hasil rakerda 2017 lalu yang dihadiri seluruh 38 DPC se-Jatim bahwa DPD Partai Golkar Jatim tingkat I mendukung kepemimpinan Partai Golkar dibawah Setnov sampai akhir masa jabatannya 2019 mendatang,” ungkap Sahat saat ditemui SERUJI di kantornya, Senin (13/11).

Sahat mengatakan status tersangka yang disandang Setya Novanto tidak akan mempengaruhi kinerja.

”Konsolidasi Partai Golkar di daerah tetap berjalan, meski sang Ketum sedang menjalani proses hukum dalam kasus KTP-el,” jelasnya.

Soal adanya desakan untuk digelar Munaslub, Sahat Tua Simanjuntak mengatakan bahwa pihaknya tidak setuju dengan keinginan Munaslub untuk melengserkan Setnov sebagai Ketum Golkar.

“Kembali saya tegaskan kami tetap loyal terhadap Setnov sampai masa jabatannya berakhir,” pungkas pria yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Jatim ini.

Diketahui, Setya Novanto telah ditetapkan kembali menjadi tersangka kasus dugaan korupsi KTP-elektronik (KTP-el) pada Jumat (10/11).

Setya Novanto selaku anggota DPR RI periode 2009-2014 bersama-sama dengan Anang Sugiana Sudihardjono, Andi Agustinus alias Andi Narogong, Irman selaku Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan Sugiharto selaku Pejabat Pembuat Komitment (PPK) Dirjen Dukcapil Kemendagri dan kawan-kawan diduga dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu koporasi, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan sehingga diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara atas perekonomian negara sekurangnya Rp 2,3 triliun dari nilai paket pengadaan sekitar Rp 5,9 triliun dalam pengadaan paket penerapan KTP-el 2011-2012 Kemendagri.

Setya Novanto disangkakan pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP atas nama tersangka.

Sebelumnya Ketua Umum Partai Golkar itu juga pernah ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus proyek KPK-el pada 17 Juli 2017 lalu. Namun Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Hakim Tunggal Cepi Iskandar pada 29 September 2017 mengabulkan gugatan praperadilan Setya Novanto sehingga menyatakan bahwa penetapannya sebagai tersangka tidak sesuai prosedur. (Setya/SU02)

Komentar

BACA JUGA
Zakat ASN 2,5%

Presiden Tidak Akan Tandatangani UU MD3

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Presiden Jokowi tidak akan menandatangani revisi Undang-Undang No 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau dikenal UU MD3 yang...
pistol, senjata api

Balik Melawan, Polrestro Jakbar Tembak Mati Perampok Bersenjata

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Petugas Polres Metro Jakarta Barat menembak mati perampok bersenjata api, Hendri, lantaran berusaha melawan anggota usai dilakukan penangkapan. "Petugas mengambil tindakan tegas dan...
luhut binsar panjaitan

Luhut: Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Tetap Berlanjut

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan memastikan proyek pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung tetap berjalan meski meleset dari target awal beroperasi. Luhut menggelar...

KPU Bali Targetkan Partisipasi Pemilih Lebihi Nasional

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali menargetkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2018 di daerah itu melebihi target nasional yang ditetapkan sebesar 75,5 persen. "Kami...

Bamsoet: UU MD3 Tidak Bungkam Kebebasan Pers

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan disetujuinya pengesahan Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau dikenal dengan UU MD3 hasil perubahan...
loading...
Marah

Marah

Marah. Sebuah kata yang sederhana tapi punya implikasi yang besar.  Akibat marah, hubungan silaturrahim badunsanak bisa putus, dengan tetangga tidak berteguran, pejabat bisa kena...

SUARA WARGA MUHAMMADIYAH BISA JADI PENENTU PEMENANG PILGUB JATIM 2018

Suara Warga Muhammadiyah, Bisa Jadi Penentu Pemenang Pilgub Jatim 2018 By: Syaifulloh Penikmat Pendidikan Kedua calon Gubernur Jawa Timur kedua-duanya memiliki back ground dari Ormas terbesar di...
KH. Luthfi Bashori

Nikah Mut’ah Pernah Dihalalkan, Lantas Dilarang Untuk Seterusnya

Sy. Abdulah RA mengisahkan, ia dan para shahabat pergi berperang besama Rasulullah SAW tanpa disertai wanita (istri mereka). Lalu para shahabat bertanya kepada Rasulullah...