Ini Penjelasan Roy Suryo Penyebab SBY Tidak Hadir di Deklarasi Prabowo-Sandiaga


JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo menegaskan Partai Demokrat tetap berkomitmen berada dalam koalisi partai politik pendukung calon presiden Prabowo Subianto.

“Kalau ketua umum Partai Demokrat tidak hadir saat parpol koalisi berkumpul di kediaman Pak Prabowo pada Kamis (9/8) malam, dan Jumat pagi (10/8), bukan berarti Partai Demokrat tidak komit, tapi masih dilakukan rapat Majelis Tinggi Partai,” jelas Roy Suryo pada diskusi “Polemik: Melodramatik Capres-Cawapres” di Cikini, Jakarta, Sabtu (11/8).

Menurut Roy Suryo, Partai Demokrat tidak terlambat, tapi harus membuat keputusan secara cermat, akurat, dan sesuai prosedur. Keputusan sangat penting, diputuskan oleh Majelis Tinggi Partai (MTP), tidak diputuskan sendiri oleh ketua umum, dan MTP baru membuat keputusan pada Jumat pagi sekitar pukul 10:00 WIB.

Kalau ketua umum parpol koalisi sudah berkumpul di kediaman Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jumat (10/8) pukul 09.00 dan ketua umum Partai Demokrat tidak hadir, menurut Roy Suryo, karena sedang ada rapat MTP.

“Setelah ada keputusan, Mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) langsung datang ke KPU dan ikut menandatangani formulir pada berkas pendaftaran pasangan capres-cawapres,” katanya.

Roy Suryo menegaskan, syarat yang diminta KPU, bukan kumpul dan jalan bersama-sama tapi hadir di KPU dan menandatangani berkas pendaftaran.

Pada kesempatan tersebut, Roy Suryo juga memuji Ketua Umum Partai Demokrart, Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai sosok cermat dan tenang.

“Pak SBY dalam setiap tindakan dan pembuatan keputusan, selalu tenang, tidak grusah-grusuh. Karena itu, keputusannya selalu cermat, tidak perlu dikoreksi lagi,” katanya.

Roy Suryo menegaskan, kalau ada orang lain yang menganggap SBY lamban atau sering terlambat, persepsi itu keliru, karena SBY selalu mempertimbangkan semua hal secara cermat. (Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Bangsa Gagal Nyintesis

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing. Mulai dari urusan remeh temeh seperti semir sepatu dan jarum jahit sampai urusan canggih-canggih seperti pesawat terbang dan gadged.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

close