HTI Bantah Tudingan Tidak Berperan Positif Dalam Proses Pembangunan Bangsa

2
179
hti
Unjuk rasa oleh Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)

JAKARTA – Organisasi kemasyarakatan (ormas) Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) membantah tudingan yang menyatakan sebagai ormas yang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan. Oleh karenanya, HTI menolak rencana pemerintah membubarkan organisasi tersebut karena dinilai tidak berdasar sama sekali.

“HTI adalah organisasi legal berbadan hukum dengan nomor AHU-0000258.60.80.2014 tertanggal 2 Juli 2014,” kata juru bicara HTI Muhammad Ismail Yusanto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (9/5/2017).

Menurut Ismail, HTI sebagai organisasi legal memiliki hak konstitusional untuk melakukan dakwah yang sangat diperlukan bangsa dan negara.

“Semestinya hak ini dijaga dan dilindungi oleh pemerintah, apalagi selama ini kegiatan HTI telah terbukti memberikan kebaikan kepada masyarakat di berbagai wilayah Indonesia,” katanya.

Karena itu rencana pembubaran HTI oleh pemerintah menghambat hak konstitusional tersebut.

“Pembubaran tersebut berarti penghambatan terhadap kegiatan dakwah,” tambahnya.

Ismail melanjutkan, secara faktual, HTI selama lebih dari 20 tahun telah terbukti mampu melaksanakan kegiatan dakwah secara tertib, santun dan damai serta sesuai prosedur yang ada.

“Melalui kegiatan dakwah, HTI telah memberikan kontribusi penting bagi pembangunan SDM negeri ini yang bertakwa dan berkarakter mulia,” kata Ismail.

Selain itu, HTI juga terlibat dalam usaha mengkritisi berbagai peraturan perundangan liberal yang dinilai akan merugikan bangsa dan negara seperti UU Migas, UU SDA, UU Penanaman Modal juga UU Sisdiknas dan lainnya.

“Kita tahu bahwa kita punya masalah besar di dunia pendidikan mulai dari tawuran, narkoba, pergaulan bebas, kriminalitas di kalangan remaja. Ini menunjukkan bahwa proses pendidikan yang ada ternyata belum sepenuhnya mampu secara tuntas. Di sinilah dunia pendidikan itu memerlukan uluran tangan dari masyarakat, disini HTI berkontribusi melalui dakwah,” katanya.

HTI juga turut melakukan sosialisasi antinarkoba, menentang gerakan separatisme dan upaya disintegrasi. HTI juga terlibat dalam usaha membantu korban bencana alam di berbagai tempat seperti tsunami Aceh, gempa Yogyakarta pada 2006 dan lainnya.

“Karena itu tudingan bahwa HTI tidak memiliki peran positif tidaklah benar,” tambah Ismail.

Seperti diketahui, Pemerintah kemarin (8/5) mengambil keputusan akan membubarkan ormas HTI melalui jalur hukum atau pengadilan, dan melarang kegiatan HTI di seluruh wilayah Indonesia. Hal tersebut disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, yang didampingi Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian.

Dalam pernyataan pers Wiranto, HTI dinyatakan sebagai ormas yang tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional dan aktivitas yang dilakukan nyata-nyata telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat, serta membahayakan keutuhan NKRI.

Juga dinyatakan bahwa kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat bertentangan dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagaimana diatur dalam UU Nomor 17/2013 tentang Ormas.

 

EDITOR: Iwan Y

loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Kemendagri Dukung Ketegasan Kapolri Menjaga Netralitas Polri di Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kementerian Dalam Negeri menyatakan mendukung ketegasan Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dalam menjaga netralitas Pilkada di Maluku. "Tentu kami 'respect' dan mendukung atas...

Bantah Karena Ketidaknetralan, Polri Enggan Jelaskan Alasan Mutasi Wakapolda Maluku

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Kadivhumas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto membantah mutasi jabatan Brigjen Pol Hasanuddin sebagai Wakapolda Maluku akibat ketidaknetralan Hasanuddin dalam mengawal pelaksanaan Pemilihan...

Hari Pertama Masuk Kerja, Wali Kota Langsa Pimpin Apel Bersama

KOTA LANGSA, SERUJI.CO.ID  - Hari pertama masuk kerja setelah libur Idul Fitri, Wali Kota Langsa Tgk. Usman Abdullah memimpin apel bersama dalam rangka halal...

Hari Pertama Masuk Kerja, 100 PNS Malah Bolos

MAKASSAR, SERUJI.CO.ID - Sebanyak 100 orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) Lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar pada hari pertama masuk kerja setelah libur lebaran 2018 dinyatakan absen. "Dari...

Akhirnya Basarnas Temukan Pendaki Gunung Gamalama yang Hilang

TERNATE, SERUJI.CO.ID - Tim Basarnas Ternate, Maluku Utara (Malut), bersama warga Moya akhirnya berhasil menemukan seorang mahasiswi STIKIP Ternate bernama Rahmi Kadis (21 tahun) dinyatakan...