Hidayat Nur Wahid: Pilih Pemimpin Berdasarkan Agama, Demokratis dan Tak Lawan Konstitusi

JAKARTA – Pernyataan Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, Sabtu (11/2) sore, sebagaimana dilansir dalam berbagai media online, bahwa memilih berdasarkan agama sama dengan melawan konstitusi dibantah keras oleh Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid.

“Sebagai wakil ketua MPR RI, saya tegaskan, UUD 1945 tidak larang apalagi sebut pilih pemimpin berdasarkan agama sebagai melawan konstitusi,” kata Hidayat sebagaimana dilansir di Facebook resminya, Minggu (12/2).

Lebih lanjut Hidayat menegaskan bahwa di Undang Undang Dasar 1945 pada pasal 29 ayat 2 (yang tak mengalami perubahan), dinyatakan bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap penduduk memeluk agamannya dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing.

“Di antara ajaran agama Islam adalah tentang kepemimpinan dan memilih pemimpin, sebagamana diatur dalam Surat Al Maidah ayat 51 itu,” tegas Hidayat.

Hidayat juga menjelaskan, pasal  28 e ayat 1 UUD NRI 1945 menyatakan bahwa kebebasan memeluk agama dan beribadat menurut ajaran agama adalah HAM yang dilindungi dan diakui NKRI.

“Jadi, justru pernyataan Basuki T Purnama, cagub berstatus terdakwa dalam kasus penistaan agama itulah yg bertentangan dengan konstitusi RI.  Harusnya, para pejabat ajarkan dan cerahkan rakyat tentang paham dan praktik berkonstitusi (UUD 1945) yang jujur, baik dan benar,” tutup Hidayat.

EDITOR : Harun S

2 KOMENTAR

  1. masyarakat sdh lebih pintar daripada perkiraan politikus seperti anda pak nur…kurangilah komentar yg subyektif dan unsur yg mengandung kebencian dan gak suka biar tdk makin membingungkan masyarakat awam, diam itu lebih baik, biarlah masyarakat yg menentukan pilihannya sendiri

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.

Kemcer Di Curug Cipeteuy