Hatta Ali: Fatwa MA Bisa Ganggu Indepedensi Hakim Kasus Ahok

JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung (MA) Hatta Ali mengatakan bahwa MA harus memperhatikan dampak dan konsekuensi dari fatwa hukum yang dikeluarkan.

“Kami harus menjaga independensi hakim yang sedang menyidangkan perkara itu, tidak boleh mencampuri perkara yang ada di pengadilan,” kata Hatta dalam jumpa pers di Gedung Mahkamah Agung Jakarta, Selasa (14/2) sebagaimana dilansir Antara.

Dia mengatakan hal tersebut ketika disinggung tentang permohonan penerbitan fatwa hukum oleh Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait dengan kasus Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

“MA kalau mengeluarkan fatwa harus berhati-hati karena mempertimbangkan dampak positif dan negatif dalam menerbitkan fatwa,” ujar Hatta.

Lebih lanjut Hatta mengatakan bahwa selama menjabat sebagai Ketua MA periode 2012 hingga 2017, Hatta mengaku sangat jarang mengeluarkan fatwa hukum. “Karena ya itu tadi, fatwa itu bisa mengurangi independensi hakim serta bisa ditebak oleh pihak yang sedang beperkara,” kata Hatta.

EDITOR : Yus Arza

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Lompatan Kinerja Helmy Yahya

Yang harus dikelola Helmy bukan hanya peralatan yang jadul, namun juga anggaran yang sangat minim. Dengan jumlah karyawan terbatas, TVRI masih harus mengelola pemancar yang berlokasi di seluruh Nusantara, bahkan di pelosok negeri yang tidak marketable seperti di Pulau Miangas atau Rote.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.