Gaspol Indonesia : Jokowi Telah Melanggar Konstitusi dengan Angkat Ahok Kembali

JAKARTA –  Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo telah melanggar hukum dengan mengangkat kembali Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai Gubernur DKI.

Direktur Gaspol Indonesia, Virgandhi Prayudantoro mengatakan, Ahok saat ini telah menyandang status terdakwa kasus penistaan agama dan masa cuti kampanye yang ia ajukan juga habis pada 11 Februari 2017.

“Sesuai aturan Undang-Undang Pemerintah Daerah (Perda) Nomor 23 Tahun 2014 Ahok harus dinonaktifkan,” tegasnya kepada SERUJI, Selasa (21/2) siang.

Virgandhi Prayudantoro menilai, tindakan Jokowi, tak memberhentikan Ahok, berbeda dengan kasus mantan Gubernur Banten dan Sumatera Utara.

“Saat itu Presiden Jokowi langsung mengeluarkan surat pemberhentian sementara pasca keluarnya surat register perkara kasus Gubernur Gatot Pudjo Nugroho.” tandasnya.

Langkah pemerintah ini tegas Gaspol, mempoisikan, bahwa presiden Jokowi sangat tidak independen dan mendukung saudara Basuki Tjahaja Purnama melalui penggunaan instrument kekuasaan,

“Kami meminta masyarakat untuk mendukung sepenuhnya penggunaan jalan Konstitusi melalui Hak Angket di DPR RI terhadap pelanggaran konstitusi Presiden.”

EDITOR: Yus Arza

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.