Fraksi PKS: Hak Angket untuk Merespon Kritik

0
72
Hak Angket DPR digulirkan untuk menjawab kritikan dari publik.

JAKARTA – Hak Angket tentang Pengangkatan Kembali Basuki (Ahok) sebagai gubernur DKI Jakarta digulirkan oleh Fraksi PKS DPR RI. Hal ini disampaikan oleh Refrizal Sikumbang, anggota Fraksi PKS dari Dapil II Sumatra Barat di Jakarta, Senin (13/2). Refrizal menjelaskan bahwa selain Fraksi PKS, Hak Angket juga diusung oleh Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN.

Sampai sore tadi sudah 90 orang yang tanda tangan. Hak angket adalah hak konstitusi sebagai anggota DPR. Pengangkatan Ahok mengundang kontroversi publik karena saat ini Ahok berstatus terdakwa. Ini akan bertentangan dengan undang-undang dan menciderai Indonesia sebagai negara hukum. Jelas Jazuli Juwaini Ketua Fraksi PKS DPR RI seperti dilansir pks.id

Menurut Jazuli, DPR perlu merespon kritik yang meluas di masyarakat atas pengangkatan Ahok tersebut. Cara yang paling tepat dan konstitusional untuk mempertanyakan itu adalah menggunakan Hak Angket DPR.

“Fraksi PKS bersama Fraksi Partai Gerindra, Fraksi Partai Demokrat, dan Fraksi PAN resmi menggunakan Hak Angket dewan ini agar pemerintah bisa menjelaskan kepada publik tentang landasan hukum pengangkatan kembali Ahok, sehingga jelas dan tidak ada kesimpangsiuran,” terang Jazuli.

Selanjutnya, inisiator akan menggalang dukungan anggota DPR lintas fraksi agar Hak Angket ini dapat segera diproses secara kelembagaan DPR. Hak Angket adalah hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang atau kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting, strategis, dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Hak angket diusulkan oleh paling sedikit 25 (dua puluh lima) orang anggota DPR dan lebih dari 1 (satu) fraksi. Diketahui, berbagai pihak mulai tokoh masyarakat hingga pakar hukum tata negara menilai pengangkatan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta, memiliki cacat yuridis karena bertentangan dengan Pasal 83 ayat (1), (2), dan (3) UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

EDITOR: Rizky

BAGIKAN
loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

menteri agama, lukman hakim saifuddin

Menag Butuh Masukan Ormas Terkait Penghayat Kepercayaan

KARAWANG, SERUJI.CO.ID - Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin membutuhkan masukan dari ormas-ormas keagamaan untuk menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan penghayat kepercayaan. "Sebaiknya terlebih dahulu mendengar...
Soekarwo

Nama Cawagub Khofifah Diumumkan Pekan Ini

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPD Partai Demokrat (PD) Jatim sekaligus Gubernur Jawa Timur Soekarwo mengaku sudah mengantongi satu nama calon wakil gubernur (cawagub) pendamping...
Syaiful Huda

PKB Sodorkan Syaiful Huda Jadi Cawagub Emil

BANDUNG, SERUJI.CO.ID - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar atau Cak Imin telah menyodorkan kadernya untuk menjadi Cawagub Jawa Barat mendampingi Ridwan...

KANAL WARGA TERBARU

Sanad Menghilangkan Fitnah Berita

Contoh, ada seorang yang mengabarkan sebuah berita :"Ada penyusup di HMI, jadi bertindak rusuh!". Yang membaca bisa salah persepsi. Ada yang memahami masuknya penyusup saat...

Fenomena Lepas Jilbab

Lepas jilbab dalam bahasan ini bermakna melepas jilbab dengan niat tidak menutup aurat yang seharusnya tidak diperlihatkan. Penekanannya bukan untuk menyalahkan pihak yang setuju...
KH. Luthfi Bashori

SELAGI PEMIMPIN ITU MASIH SHALAT, JANGAN DIPERANGI SECARA FISIK

Luthfi Bashori St. Ummul Mukminin St. Ummu Salamah Ra menuturkan, bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, “Sesungguhnya akan diangkat penguasa di kalanganmu, lalu engkau ketahui mereka...