Fahira: Prabowo-Sandi Harus Jadi Antitesa Jokowi untuk Menangkan Pilpres 2019

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Senator atau Anggota DPD RI Daerah Pemilihan DKI Jakarta Fahira Idris mengaku mendapat pesan kuat begitu besarnya keinginan rakyat untuk mengganti tampuk kepemimpinan nasional secara konstitusional pada Pemilu 2019 mendatang.

Pesan kuat itu, menurut Fahira, harus bisa dijaga oleh pasangan Prabowo-Sandiaga Uno dengan memformulasikan program dan janji kerja yang langsung menyentuh jantung persoalan yang selama ini diresahkan rakyat Indonesia.

“Setiap saya turun ke bawah menyapa konstituen dan bertemu berbagai elemen rakyat di berbagai wilayah Indonesia, saya selalu mendapat pesan kuat bahwa rakyat ingin ada pergantian tampuk kepemimpinan nasional. Gerakan 2019 Ganti Presiden harus ‘dibalas’ Prabowo-Sandi dengan berani mengoreksi dan merubah total kebijakan dan program Pemerintahan Jokowi selama empat tahun belakangan ini,” ujar Fahira Idris lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, di Jakarta, Senin (13/8)

Fahira mengungkapkan, jika ingin memenangkan hati sebagian besar rakyat Indonesia, Prabowo-Sandi harus berani menjadi antitesa berbagai kebijakan Jokowi.

“Kebijakan menjadikan pembangunan benda mati (infrastruktur) sebagai segala-galanya harus dikoreksi total oleh Prabowo-Sandi dengan menjadikan pembangunan manusia sebagai panglima. Kesalahan fatal ini jangan diulang lagi oleh Prabowo-Sandi jika nanti dipercaya memimpin negeri ini,” ujar Fahira.

Tidak hanya itu, sambung Fahira, berbagai kebijakan mulai dari utang negara, pengelolaan kekayaan negara, soal tenaga kerja asing dan susahnya lapangan pekerjaan, mudahnya impor bahan pangan, kenaikan harga kebutuhan pokok yang tidak terkendali, tarif listrik, termasuk perjanjian investasi dengan Tiongkok juga harus dikoreksi total.

“Pengelolaan konflik sosial yang selama empat tahun terakhir ini dianggap gagal juga harus dicari formulasi solusinya,” katanya.

Prabowo-Sandi harus berani mengoreksi total berbagai kebijakan Jokowi yang selama ini, menurut Fahira, menyulitkan rakyat dan menjadi biang kegaduhan di negeri ini.

“Tawarkan program nyata yang menyentuh persoalan serta janji kerja yang rasional serta solutif. Selama empat tahun ini rakyat sudah cukup lelah melihat banyak janji-janji yang tidak ditepati,” pungkasnya. (ARif R/Hrn)

1 KOMENTAR

Comments are closed.

ARTIKEL TERBARU

Penegakan Hukum Yang Kaya Kezaliman dan Miskin Rasa Keadilan

Bercermin kepada praktek penegakan hukum di Indonesia beberapa tahun tarakhir, khususnya di era Rezim Pemerintahan saat ini, tentunya kita melihat banyaknya praktek-praktek penanganan kasus hukum yang masih jauh dari apa yang diharapkan.

Al Ghazali dan Dendam Anak-Anak Revolusi

Di masa Orde Baru adalah anak-anak yang bapak/ibunya dibunuh atau dipenjarakan Suharto. Di masa ini mereka adalah anak-anak yang bapaknya dipenjarakan Jokowi karena berbeda pandangan politik.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.