Fahira Idris: Lebih Baik Debat Publik Diperbanyak Daripada Sahut-Menyahut Di Medsos

JAKARTA – Pilkada DKI Jakarta putaran kedua kini memasuki masa kampanye yang akan berlangsung hingga 15 April 2017 mendatang.

Anggota DPD asal Jakarta Fahira Idris menilai, pada putaran kedua Pilkada DKI 2017 ini diharapkan lebih banyak adu gagasan soal tema-tema yang selama mereka perdebatkan di media massa dan media sosial. Menurutnya, tema itu mempunyai pandangan dan penanganan yang berbeda-beda, melalui debat tersebut agar publik tercerahkan.

“Semakin banyak debat pada kampanye putaran kedua ini semakin baik, daripada saling sahut-menyahut di media massa atau media sosial. Lewat debat publik, warga Jakarta bisa lebih rasional memandang, paslon mana yang punya pandangan dan solusi paling masuk akal, tepat, rasional, dan orientasinya untuk kepentingan rakyat, bukan elit,” ujar senator Jakarta, Fahira Idris, dalam siaran persnya, Kamis (9/3/2017).

Fahira mengemukakan, dari catatannya, ada tiga tema besar yang bisa menjadi irisan pertentangan kedua paslon, yaitu soal reklamasi, penanganan banjir termasuk soal penggusuran, dan terakhir penyediaan hunian layak.

“Dari ketiga tema ini, kedua paslon menganggap pandangan dan solusinya paling benar. Sehingga ada baiknya keduanya dipertemukan dalam satu forum debat yang khusus membahas ketiga tema tersebut sampai tuntas,” ucap Fahira.

Namun, yang menjadi persoalan, kata Fahira, KPU Jakarta hanya akan menggelar satu kali debat publik pada pilkada putaran kedua ini. Selain, biasanya tema debat publik yang digelar KPU terlalu normatif.

“Dan keterbatasan waktu tidak akan memungkinkan paslon memaparkan pandangan dan solusinya mengenai tema yang didebatkan secara komprehensif,” tegasnya.

Oleh karena itu, pada Pilkada putaran kedua ini, ia berharap muncul inisiatif dari berbagai insitutusi civil society untuk menggelar debat publik membahas tema-tema khusus dengan mengundang kedua paslon.

“Jakarta ini kan pusat berkumpulnya berbagai organisasi masyarakat madani yang juga punya tanggung jawab moral memberikan pendidikan politik yang baik kepada warga Jakarta. Misalnya institusi yang selama ini concern soal lingkungan hidup, bisa menggelar debat publik soal reklamasi. Organisasi dan komunitas yang concern soal tata kota bisa menggelar debat soal penanganan banjir, soal penggusuran, atau normalisasi sungai. Kampus-kampus yang ada di Jakarta juga bisa menggelar debat publik,” paparnya.

Fahira meyakini, jika kampanye putaran kedua ini lebih banyak diisi adu program lewat forum debat, maka yang paling diuntungkan adalah warga Jakarta. Karena bisa mengetahui secara komprehensif janji-janji kerja kedua paslon dan bisa dianalisa program-program tersebut.

“Jakarta ini tempat bertemunya berbagai kekuatan dan kepentingan yang berlomba-lomba mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya dari kota ini tanpa memperdulikan kemaslahatan warga dan lingkungannya. Makanya, kita perlu gubernur yang berani menjadikan kepentingan rakyat sebagai satu-satunya ukuran dalam setiap tindak-tanduk dan program kerjanya,” pungkas Wakil Ketua Komite III DPD ini.

EDITOR: Iwan Y

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Kemcer Di Curug Cipeteuy