Fadli Zon: Pertemuan Ketua KPU DKI dengan Timses Ahok-Djarot Tak Perlu Dibesar-besarkan

JAKARTA – Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon meminta pertemuan antara Ketua Umum Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Sumarno dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Mimah Susanti dengan tim sukses Ahok-Djarot tidak usah dibesar-besarkan. Hal tersebut dinilainya sebagai sesuatu yang lumrah selama pembicaraan tetap dalam koridor meminta penjelasan terkait pemilu dan tidak ada perencanaan kecurangan-kecurangan.

“Kalau cuma sekedar ketemu-ketemu gitu nggak ada masalah ya, apalagi diundang. Menurut saya itu tidak perlu kita besar-besarkan selama tidak ada rencana kecurangan,” ujar Fadli Zon di kediaman Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (10/3/2017).

Bukan tidak mungkin, katanya, tim Anies-Sandi pun akan melakukan hal yang sama, bertemu dengan KPU DKI dan Bawaslu DKI dikemudian hari.

“Kalau ketemu dengan paslon, mungkin lain waktu kami juga bisa mengundang, nggak ada masalah. Jadi saya kira masalah KPU DKI bertemu dengan paslon semua itu tidak ada rencana kecurangan atau konspirasi, nggak ada masalah,” kata Fadli.

Yang paling penting, menurut Wakil Ketua DPR RI itu, di hari pencoblosan Pilgub DKI putaran kedua, tidak lagi ditemukan kecurangan-kecurangan sebagaimana yang tim Anies-Sandi temukan dalam putaran pertama.

“Sah-sah saja ya menurut saya, nggak ada masalah. Yang penting itu nanti bagaimana hari pelaksanaan, tanpa kecurangan,” pungkasnya.

Sebelumnya dikabarkan, Ketua KPUD DKI, Komisioner KPU DKI, dan Bawaslu DKI bertemu dengan timses Ahok-Djarot di Hotel Novotel tanggal 9 Maret 2017. Hal ini menimbulkan tanda tanya publik. Publik sempat mempertanyakan kenetralitasan penyelenggara pilkada itu pada Pilkada DKI Jakarta. Kemudian Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan hal ini ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).

Saat dihubungi pada Jumat (10/3), Ketua KPU DKI Jakarta, Sumarno, telah mengklarifikasi kehadirannya pada rapat bersama timses Ahok-Djarot pada Kamis (9/3/2017) di Hotel Novotel, Jakarta Barat. Sebelum memutuskan hadir, Sumarno sempat berdiskusi internal KPU DKI. Setelah tahu Bawaslu juga diundang, maka Sumarno memutuskan untuk datang.

Sumarno yang datang bersama Komisioner Dahlia Umar dan Ketua Bawaslu DKI Mimah Susanti, mengaku kedatangannya atas undangan resmi untuk melakukan sosialisasi peraturan dengan timses Ahok-Djarot. Menurut Sumarno undangan semacam itu bukan yang pertama dan hal yang wajar.

“Kehadiran di sana memang biasa saja dan ini bukan pertama kali. Karena sebelum sebelumnya juga pernah diundang tim paslon nomor satu, dua, dan tiga untuk sosialisasi untuk memberikan masukan pada putaran pertama,” jelas Sumarno.

Sumarno juga membantah bahwa dirinya turut dalam rapat internal timses yang dihadiri Ahok. Dikatakannya, saat melakukan sosialisasi dengan timses, Ahok tidak turut hadir.

“Tidak benar pemberitaan di medsos bahwa kita ikut rapat internal atau tertutup. Sama sekali kita tidak ikut rapat tertutup. Dan juga tidak benar ikut rapat dengan Pak Ahok. Saya nggak ketemu sama sekali,” tandasnya. Lanjutnya, “Saya datang jam empat dan menunggu di ruang tunggu di lantai 6, acara di lantai 4. Dan kemudian sesinya Pak Ahok istirahat. Saya juga istirahat dan shalat, baru masuk. Jadi Pak Ahok pergi, baru saya masuk.”

Sumarno juga membantah pemberitaan media yang seolah-olah dirinya kaget saat bertemu media di halaman hotel.

EDITOR: Iwan Y

1 KOMENTAR

  1. Bisa jadi ini adalah jebakan.
    Sebab KPU Pusat dari dulu ingin mengambil alih tugas KPUD DKI.
    Dengan viralnya berita KPUD DKI yang tidak memihak, bisa jadi alasan untuk KPU Pusat mengambil alih. Sedangkan KPU Pusat it lebih sangat berat sebelah dibandingkan KPUD DKI.

Comments are closed.

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi

Tiga Budaya Sunda yang Unik, Nomer 1 Sudah Jarang Ditemukan

Semua tradisi dan budaya di Indonesia unik dan mempunyai ciri khas tersendiri. Tak ketinggalan juga budaya Sunda dan segala tradisi yang dijalankan.