Fadli Zon: Fatwa MA Bukan Urusan Kita


JAKARTA –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mendapat penjelasan soal dasar hukum yang pasti soal mekanisme pemberhentian Ahok. Menanggapi langkah itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai fatwa Mahkamah Agung (MA) tidak ada kaitannya dengan usulan hak angket.

“Fatwa MA kan bukan urusan kita, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum. Ini juga proses politik untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah pelaksanaan dari sebuah UU dan yang mengusulkan Ahok Gate ini berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu UU,” tegasnya Selasa (13/2) di Gedung DPR.

Fadli membantah bila usulan hak angket ini hanya manuver politik untuk menjegal pemenangan Ahok di Pilgub DKI. Menurutnya, ada masalah lebih besar dari sekedar Ahok dan Pilgub DKI, yakni dugaan pelanggaran UU oleh pemerintah.

“Iya lebih dari urusan Ahok, menurut saya ini bukan persoalan Pilkada ini persoalan UU. Iya, pelanggaran UU jelas,” tutupnya.

Seperti diberitakan SERUJI Jumat (12/2), PAN, PKS, Partai Gerindra dan Demokrat telah berhasil mengumpulkan 90 tanda tangan untuk menggunakan hak angket kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Jumlah dukungan itu sudah cukup untuk membentuk pansus hak angket ‘Ahok Gate’.

“Kami empat komisi ada 93 kalau enggak salah yang tanda tangan dan itu sudah lebih dari cukup sebagai sebuah usulan untuk hak angket. Menurut saya kalau ini nanti disepakati oleh mayoritas anggota DPR ini bisa menjadi satu pansus,” kata Fadli.

EDITOR : Yus Arza

 

 

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close