Fadli Zon: Fatwa MA Bukan Urusan Kita

2
163
Fahri Hamzah, wakil ketua DPR RI.

JAKARTA –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mendapat penjelasan soal dasar hukum yang pasti soal mekanisme pemberhentian Ahok. Menanggapi langkah itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai fatwa Mahkamah Agung (MA) tidak ada kaitannya dengan usulan hak angket.

“Fatwa MA kan bukan urusan kita, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum. Ini juga proses politik untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah pelaksanaan dari sebuah UU dan yang mengusulkan Ahok Gate ini berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu UU,” tegasnya Selasa (13/2) di Gedung DPR.

Fadli membantah bila usulan hak angket ini hanya manuver politik untuk menjegal pemenangan Ahok di Pilgub DKI. Menurutnya, ada masalah lebih besar dari sekedar Ahok dan Pilgub DKI, yakni dugaan pelanggaran UU oleh pemerintah.

“Iya lebih dari urusan Ahok, menurut saya ini bukan persoalan Pilkada ini persoalan UU. Iya, pelanggaran UU jelas,” tutupnya.

Seperti diberitakan SERUJI Jumat (12/2), PAN, PKS, Partai Gerindra dan Demokrat telah berhasil mengumpulkan 90 tanda tangan untuk menggunakan hak angket kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Jumlah dukungan itu sudah cukup untuk membentuk pansus hak angket ‘Ahok Gate’.

“Kami empat komisi ada 93 kalau enggak salah yang tanda tangan dan itu sudah lebih dari cukup sebagai sebuah usulan untuk hak angket. Menurut saya kalau ini nanti disepakati oleh mayoritas anggota DPR ini bisa menjadi satu pansus,” kata Fadli.

EDITOR : Yus Arza

 

 

BAGIKAN
loading...

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BERITA TERBARU

Setya Novanto dan KPK

Setnov Hadiri Sidang Perdana Pembacaan Dakwaan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Setya Novanto menghadiri sidang perdana pembacaan dakwaan kasus dugaan tindak pidana korupsi KTP-elektronik (KTP-el) di pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)...
Satgas Pangan sidak harga sembako

Pedagang Naikkan Harga Sepihak, Polres Akan Tindak Tegas

CIANJUR, SERUJI.CO.ID - Polres Cianjur, Jawa Barat, akan menindak tegas agen dan pedagang yang bermain menaikkan harga secara sepihak sehingga berdampak terhadap keresahan di...
BPJS Kesehatan

Pemerintah: Penyakit Katastropik Tetap Dijamin BPJS

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan menegaskan pembiayaan penyakit katastropik akan tetap dijamin dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang diselenggarakan oleh Badan...

KANAL WARGA TERBARU

KH. Luthfi Bashori

Jangan Makan Daging Biawak

Konon, di Mina pada kisaran tahun 1990-an, saat berlangsung ibadah mabit dan lempar Jumrah di musim haji, banyak sekali para pendatang dari berbagai daerah...
Untitled

Utopia Share Syndrome

Hadirnya media sosial di tengah kerasnya kehidupan telah melahirkan "penyakit" baru yang bolehlah saya sebut dengan istilah "Share Syndrome". Sederhananya, Share Syndrome adalah semacam...

Max Havelaar dan AMDK Ummat

Dowwes Dekker adalah salah satu pencabut tonggak kejam kolonialisme di bumi Nusantara. Ia menjadi amtenaar saat Gubernur Jenderal Johannes van den Bosch memaksa penduduk...