Fadli Zon: Fatwa MA Bukan Urusan Kita

JAKARTA –  Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan berkonsultasi dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mendapat penjelasan soal dasar hukum yang pasti soal mekanisme pemberhentian Ahok. Menanggapi langkah itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menilai fatwa Mahkamah Agung (MA) tidak ada kaitannya dengan usulan hak angket.

“Fatwa MA kan bukan urusan kita, fatwa MA juga tidak mengikat, tidak punya ikatan hukum. Ini juga proses politik untuk menjalankan fungsi pengawasan dalam hal ini adalah pelaksanaan dari sebuah UU dan yang mengusulkan Ahok Gate ini berpendapat telah terjadi pelanggaran terhadap suatu UU,” tegasnya Selasa (13/2) di Gedung DPR.

Fadli membantah bila usulan hak angket ini hanya manuver politik untuk menjegal pemenangan Ahok di Pilgub DKI. Menurutnya, ada masalah lebih besar dari sekedar Ahok dan Pilgub DKI, yakni dugaan pelanggaran UU oleh pemerintah.

“Iya lebih dari urusan Ahok, menurut saya ini bukan persoalan Pilkada ini persoalan UU. Iya, pelanggaran UU jelas,” tutupnya.

Seperti diberitakan SERUJI Jumat (12/2), PAN, PKS, Partai Gerindra dan Demokrat telah berhasil mengumpulkan 90 tanda tangan untuk menggunakan hak angket kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena belum menonaktifkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai Gubernur DKI Jakarta. Padahal, status Ahok saat ini sebagai terdakwa dalam kasus dugaan penistaan agama. Jumlah dukungan itu sudah cukup untuk membentuk pansus hak angket ‘Ahok Gate’.

“Kami empat komisi ada 93 kalau enggak salah yang tanda tangan dan itu sudah lebih dari cukup sebagai sebuah usulan untuk hak angket. Menurut saya kalau ini nanti disepakati oleh mayoritas anggota DPR ini bisa menjadi satu pansus,” kata Fadli.

EDITOR : Yus Arza

 

 

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Tragedi Lion JT-610: Urgensi Audit Maskapai Airline untuk Keselamatan Penerbangan

"Secara juridis bila terjadi suatu kecelakaan (accident) pesawat udara dalam kegiatan penerbangan maka Pemerintah juga dapat ditarik menjadi pihak yang harus bertanggungjawab sebagai suatu perbuatan kelalaian dalam melaksanakan kewajiban hukum" -Prof Dr Hasim Purba, SH.MHum

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER