DK PBB Desak Myanmar Hentikan Penggunaan Kekuatan Militer Berlebih

0
44
Militer Myanmar di Rohingya
Operasi militer Pasukan Keamanan Myanmar yang menyebabkan ratusan ribu warga Muslim Rohingya mengungsi.

NEW YORK, SERUJI.CO.ID – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (6/11), mendesak pemerintah Myanmar memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer berlebih di Rakhine, tempat terjadinya kekerasan yang memaksa 600.000 lebih Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

PBB mengecam kekerasan yang terjadi pada 10 minggu terakhir dan menggambarkannya sebagai sebuah tindakan pembersihan suku. Namun pemerintah Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Agar selaras dengan negara pemilik hak veto, pemerintah Rusia dan China, Inggris dan Prancis memutuskan untuk membatalkan rencana agar Dewan Keamanan mengadopsi sebuah resolusi terkait situasi tersebut dan justru memutuskan 15 anggota dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan resmi.

Dewan tersebut menyatakan keprihatinan serius atas laporan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang di negara bagian Rakhine, termasuk oleh pasukan keamanan Myanmar, khususnya terhadap masyarakat Rohingya.

“Dewan Keamanan meminta Pemerintah Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer berlebihan di Rakhine, untuk mengembalikan pelayanan warga dan penerapan peraturan hukum, serta untuk mengambil langkah segera sesuai dengan peraturan dan komitmen mereka dalam menghormati hak asasi manusia,” katanya.

Myanmar telah mendapat banyak kritik internasional terkait operasi militer yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar. Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus.

“Dewan Keamanan menekankan tanggung jawab utama pemerintah Myanmar untuk melindungi penduduknya termasuk melalui penghormatan terhadap hukum dan menghargai serta melindungi hak asasi manusia,” kata pernyataan tersebut.

Pernyatan ini menekankan pentingnya dilakukan penyelidikan terbuka atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dalam hal ini, Dewan Keamanan meminta Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan semua badan PBB yang terkait.

Sebelumnya Myanmar menolak menerima panel PBB yang ditugaskan untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi, setelah terjadi serangan militer balasan dengan skala yang lebih kecil, yang dilancarkan Myanmar pada Oktober 2016.

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah berjanji bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi dan mengatakan bahwa Myanmar akan menerima para pengungsi kembali, bagi mereka yang dapat membuktikan kalau dirinya merupakan warga Myanmar.

Dewan juga menuntut agar pemerintah Myanmar mengizinkan akses masuk bagi bantuan kemanusiaan dan media dengan aman dan tanpa hambatan. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Polres Jember Tangkap Sindikat Pencuri Gula

JEMBER, SERUJI.CO.ID - Aparat Kepolisian Resor Jember menangkap lima tersangka yang diduga sebagai pelaku sindikat pencurian gula pasir saat melakukan aksinya di sebuah gudang...
bambang soesatyo

DPR Yakin Presiden Memahami Kebutuhan Gedung Baru

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR Bambang Soesatyo meyakini Presiden Jokowi memahami kebutuhan DPR terkait gedung baru, meskipun kedua institusi tidak bertemu dan berbicara khusus...

Polresta Denpasar Tangkap Empat Tersangka Pengguna Narkoba

DENPASAR, SERUJI.CO.ID - Satuan Reserse Narkoba Polresta Denpasar, Bali, menangkap empat tersangka bernama Mus (36 tahun), Ang (49 tahun), Nur (27 tahun) dan WG (41...
Febri Diansyah

KPK Nyatakan Siap Bila Novanto Ajukan Banding

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan lembaganya siap jika Setya Novanto mengajukan banding terhadap putusan pengadilan dalam perkara...
bambang soesatyo

Masyarakat Diingatkan Cermat Terhadap Produk Investasi Ilegal

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan masyarakat untuk lebih cermat dan waspada terhadap produk investasi tanpa izin yang dapat digunakan sebagai...