DK PBB Desak Myanmar Hentikan Penggunaan Kekuatan Militer Berlebih

0
30
Militer Myanmar di Rohingya
Operasi militer Pasukan Keamanan Myanmar yang menyebabkan ratusan ribu warga Muslim Rohingya mengungsi.

NEW YORK, SERUJI.CO.ID – Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa, Senin (6/11), mendesak pemerintah Myanmar memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer berlebih di Rakhine, tempat terjadinya kekerasan yang memaksa 600.000 lebih Muslim Rohingya melarikan diri dari Myanmar.

PBB mengecam kekerasan yang terjadi pada 10 minggu terakhir dan menggambarkannya sebagai sebuah tindakan pembersihan suku. Namun pemerintah Myanmar membantah tuduhan tersebut.

Agar selaras dengan negara pemilik hak veto, pemerintah Rusia dan China, Inggris dan Prancis memutuskan untuk membatalkan rencana agar Dewan Keamanan mengadopsi sebuah resolusi terkait situasi tersebut dan justru memutuskan 15 anggota dengan suara bulat menyetujui sebuah pernyataan resmi.

Dewan tersebut menyatakan keprihatinan serius atas laporan pelanggaran hak asasi manusia dan penyalahgunaan wewenang di negara bagian Rakhine, termasuk oleh pasukan keamanan Myanmar, khususnya terhadap masyarakat Rohingya.

“Dewan Keamanan meminta Pemerintah Myanmar untuk memastikan tidak ada lagi penggunaan kekuatan militer berlebihan di Rakhine, untuk mengembalikan pelayanan warga dan penerapan peraturan hukum, serta untuk mengambil langkah segera sesuai dengan peraturan dan komitmen mereka dalam menghormati hak asasi manusia,” katanya.

Myanmar telah mendapat banyak kritik internasional terkait operasi militer yang dilakukan pasukan keamanan Myanmar. Lebih dari 600.000 Muslim Rohingya melarikan diri ke Bangladesh sejak 25 Agustus.

“Dewan Keamanan menekankan tanggung jawab utama pemerintah Myanmar untuk melindungi penduduknya termasuk melalui penghormatan terhadap hukum dan menghargai serta melindungi hak asasi manusia,” kata pernyataan tersebut.

Pernyatan ini menekankan pentingnya dilakukan penyelidikan terbuka atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia dan dalam hal ini, Dewan Keamanan meminta Pemerintah Myanmar untuk bekerja sama dengan semua badan PBB yang terkait.

Sebelumnya Myanmar menolak menerima panel PBB yang ditugaskan untuk menyelidiki tuduhan pelanggaran hak asasi, setelah terjadi serangan militer balasan dengan skala yang lebih kecil, yang dilancarkan Myanmar pada Oktober 2016.

Pemimpin Myanmar, Aung San Suu Kyi, telah berjanji bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi dan mengatakan bahwa Myanmar akan menerima para pengungsi kembali, bagi mereka yang dapat membuktikan kalau dirinya merupakan warga Myanmar.

Dewan juga menuntut agar pemerintah Myanmar mengizinkan akses masuk bagi bantuan kemanusiaan dan media dengan aman dan tanpa hambatan. (Ant/SU02)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Khofifah-Emil

Khofifah-Emil Lengkapi Berkas Pendaftaran di KPU Jatim

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pasangan bakal calon gubernur dan wakilnya untuk Pemilihan Kepala Daerah Jawa Timur 2018, Khofifah Indar Parawansa-Emil Elestianto Dardak, melengkapi berkas persyaratan pendaftaran...

Ketua MPR: Wujudkan Agenda Reformasi Belum Terwujud

CIAMIS, SERUJI.CO.ID - Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengajak seluruh masyarakat mewujudkan agenda reformasi yang belum terwujud seperti masih adanya kesenjangan ekonomi dan politik serta...
Kebun Raya Mangrove

Pertama di Asia Tenggara, Kebun Raya Mangrove Dibangun di Surabaya

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Pemerintah Kota Surabaya menindaklanjuti pengembangan kawasan Wisata Wangrove Wonorejo menjadi Kebun Raya Mangrove (KRM) yang pertama di Asia Tenggara. Wali Kota Surabaya Tri...
Penggelapan dana

Jaksa Tahan Tersangka Korupsi Proyek Transmigrasi Trumon

TAPAKTUAN, SERUJI.CO.ID - Penyidik Kejaksaan Negeri Aceh Selatan menahan dua tersangka dugaan korupsi pembangunan lokasi transmigrasi di Despot Ujong Tanoh, Gampong Ujung Tanoh, Kecamatan Trumon. Kajari...
sandiaga Uno

Sandiaga: Polisi Profesional Tangani Kasus Penggelapan Lahan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menilai penyidik Polda Metro Jaya menangani kasus penggelapan lahan tanah secara profesional. "Saya khusnudzon punya prasangka baik...
loading...
tweet

Berjilbab Tapi Korupsi, Bukan Najwa Shihab

"Esensi Islam tidak terletak pada Pakaian yg dikenakan tapi pada Akhlak yg dilaksanakan (Gus Dur) Berhijab tp Korupsi, Najwa Sihab tak berhijab dapat Penghargaan Tokoh...
sumber: harianterbit

Peringatan 44 Tahun Peristiwa MALARI: Mengembalikan Reformasi yang Kita Mau

Pada 15 Januari 2018 lalu, bertepatan dengan 44 tahun Peristiwa 15 Januari 1974 yang lebih dikenal dalam catatan sejarah sebagai Peristiwa Malapetaka Lima Belas...

Orang yang Tidak Bisa Dipercaya Selama-lamanya

Apakah kita harus terus menerus berprasangka baik dan mempercayai seseorang? Allah memberi pelajaran penting : ada orang yang tidak bisa dipercaya selamanya, karena bukti-bukti...