Disinggung Soal AHY, Demokrat: PDIP Feodal dan Dinastik, Jangan Nasehati Kami

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Wakil Sekjen Partai Demokrat, Rachland Nashidik mengatakan bahwa tingginya elektabilitas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai cawapres adalah berkat kerja keras AHY sendiri.

Hal itu disampaikan Rachland menyikapi pernyataan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto yang menuding gagalnya koalisi Demokrat dengan Jokowi disebabkan karena faktor SBY yang hanya fokus mengusung AHY di Pilpres 2019.

“Tentang AHY, dia bekerja keras untuk mendapat pengakuan rakyat yang dimanifestasikan dalam perolehan elektabilitasnya. Yang menilai AHY paling bagus dan pantas jadi Cawapres bukan SBY tapi rakyat yang ditanya melalui survei,” kata Rachland lewat keterangan tertulisnya di Jakarta, Kamis (26/7).

Baca juga: PDIP Tuding Sikap SBY Yang Hanya Fokus Pada AHY Sebagai Penghambat Koalisi


Daripada terus mengaitkan dengan AHY, Rachlanad menyarankan Hasto membandingkan pencapaian AHY dengan Puan Maharani, anak Ketua Umum PDIp Megawati.

BACA JUGA:  PA GMNI: Pakde Karwo Berpesan Menangkan Gus Ipul di Pilgub Jatim

“Apakah Puan layak jadi Menko menurut rakyat, atau cuma menurut Ibunya? Menurut saya Puan tidak layak. Tapi apakah ada di dalam PDIP yang berani bersuara demikian pada Mega? Seperti kami di Demokrat bisa berbeda pendapat dengan SBY?” ujar Rachland.

Baca juga: Bantah PDIP, Demokrat: Jokowi dan Megawati Curang

Ditegaskan oleh Rachland, Hasto tidak perlu menasehati Partai Demokrat yang konsisten sebagai partai yang mengedepankan sikap demokratis.

“Hasto adalah Sekjen dari partai feodal dan dinastik yang pikirannya jauh tertinggal di belakang di dalam nostalgia kepemimpinan Soekarno yang totalitarian. Jadi jangan berani berani dia menasehati Partai Demokrat. Ini Partai yang berjuang konsisten, selalu bangun lagi saat jatuh, menjadi partai modern dan demokratik,” pungkas Rachland. (ARif R/Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Olahraga, Mulai Saja!

Nah, seperti pasien di atas, memulai olahraga itu sebenarnya tidak sulit. Cukup cari satu saja motivasi yang kuat, dan kemudian lakukan saja. Anda tidak perlu ruang, perlengkapan, sepatu, kaos khusus misalnya untuk itu -kalau ada barangkali lebih baik.

10 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi