Disebut Representasi NU, Ketua PBNU Pertanyakan Kiprah Mahfud MD di NU

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Nama mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK), Mahfud MD makin santer disebut sebagai calon wakil Presiden (cawapres) untuk mendampingi Jokowi pada Pilpres 2019. Mahfud disebut sebagai representasi kader Nahdlatul Ulama (NU).

Disebutnya Mahfud MD sebagai representasi NU, dipertanyakan Ketua Pengurus Besar Nahdlataul Ulama (PBNU) Robikin Emhas.

“Saya tidak tahu Pak Mahfud pernah aktif di pengurus NU di tingkat desa di tingkat ranting, atau kecamatan, atau di badan otonomnya NU, misalnya, PMII. Saya tidak pernah tahu itu,” kata Robikin dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (4/8).

Disampaikan oleh Robikin, bahwa untuk disebut sebagai kader NU, seseorang harus mengikuti dan lulus kaderisasi yang dilakukan di seluruh lingkungan NU, baik di NU sendiri maupun badan otonom (banom) dan lembaga di bawah naungan NU.

“Untuk disebut kader harus lulus kaderisasi, selanjutnya ditempatkan untuk melayani warga sebagai pengurus NU,” jelasnya.

Baca juga: Jika Cak Imin Tarik Dukungan, Dahnil Anzar: Jokowi Akan “Game Over”

Menurut Robikin, kiprah Mahfud tidak terlihat di NU. Berbeda dengan tiga tokoh NU lainnya yang juga digadang-gadang maju sebagai cawapres Jokowi; KH Ma`ruf Amin, Abdul Muhaimin Iskandar atau Cak Imin, dan juga M Romahurmuziy.

“Kiai Ma`ruf jelas pengabdiannya, mulai dari bawah sampai PBNU hingga mendapat jabatan tertinggi di NU. Pak Muhaimin juga jelas, sejak dulu aktif di NU dan juga badan otonom NU, termasuk di PMII pernah sebagai ketua umum,” ujarnya.

Sementara Romahurmuziy adalah putra pendiri Ikatan Pelajar NU (IPNU) KH Prof M Tolchah Mansoer dan cicit pendiri NU KH Wahab Hasbullah.

Meski demikian, Robikin memastikan dinamika tersebut tidak menimbulkan kegaduhan di internal NU.

“NU sudah sangat berpengalaman menghadapi berbagai macam perbedaan pandangan dan pendapat, baik keumatan maupun politik,” pungkasnya. (ARif R)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.