Dipertanyakan BPN Dana Beli Sabun Rp2 Miliar, Ngabalin: Itu Uang Pribadi Jokowi

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Presiden Jokowi memborong 100 ribu botol sabun cuci piring senilai Rp2 miliar saat berkunjung ke Garut, Jawa Barat pada Sabtu (19/1) lalu. Hal itu menimbulkan polemik terkait sumber dana pembelian sabun yang demikian banyak.

Adalah Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga yang mempertanyakan sumber dana untuk pembelian sabun cuci piring tersebut.

“Kami ingin mengetahui pembelian ini apakah dengan anggaran Negara atau uang pribadi pak Jokowi, Karena aksi beli ini terkesan pak Jokowi lagi berkampanye di Jabar,” ujar Jubir BPN Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade kepada media, Senin (21/1).

Menanggapi hal tersebut, Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin memastikan bahwa dana yang digunakan Jokowi membeli sabun cuci tersebut adalah uang pribai.


“Insyaallah saya pastikan, itu pasti Presiden memiliki dana pribadi,” kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1).

BACA JUGA:  Ternyata, Status KH Ma'ruf Amin Non Aktif Sebagai Ketum MUI Baru Wacana

Baca juga: Presiden Borong Sabun Cuci Produksi Warga Garut Senilai Rp2 Miliar

Menurut Ngabalin, uang senilai Rp2 miliar yang dipersoalkan BPN Prabowo-Sandiaga itu hal yang wajar saja dari Presiden Jokowi. “Masa sih Presiden nggak punya uang sampai Rp2 miliar?” ujarnya.

Pria yang juga politisi Partai Golkar ini menjelaskan bahwa maksud Jokowi membeli sabun tersebut adalah untuk memberi dorongan kepada pegiat UMKM di Kabupaten Garut.

“Itu dimaksudkan agar bisa memberikan dorongan kepada ibu-ibu yang tergabung dalam keluarga harapan yang ada di Kemensos. Karena ibu itu ternyata mendapat cara membuat sabun itu dari hasil browsing. Paten kan? Masa sih dengan cara begitu Presiden memberikan motivasi jualan kok ujungnya nyerang pribadi,” tukas Ngabalin. (Hrn)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

21 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi