Deddy Mizwar: Tiga Partai Menetapkan Sebagai Koalisi Inti


BANDUNG, SERUJI.CO.ID – Petahana Wakil Gubernur Jawa Barat, Deddy Mizwar (Demiz) menyatakan, tiga partai politik yakni Partai Demokrat, PKS dan PAN menetapkan sebagai koalisi inti mengusung Demiz dan wakilnya Ahmad Syaikhu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Barat 2018.

“Betul, betul tiga partai sudah selesai sebagai koalisi inti,” kata Demiz saat kunjungan ke SMA Negeri 17 Kabupaten Garut, Jumat (24/11).

Demiz menyampaikan tiga partai tersebut sudah memastikan calon gubernur yakni Demiz dan calon wakil gubernur yakni Ahmad Syaikhu, politisi PKS.

“Sementara ini masih dengan Ahmad Syaikhu, sudah fix dengan dia,” katanya.

Demiz mengungkapkan, dirinya tidak akan menutup diri bahkan terus berupaya menjalin komunikasi politik dengan partai lainnya untuk mau berkoalisi.

Sementara tiga partai yang sudah berkoalisi, kata Demiz menunggu surat rekomendasi dari DPP tiga partai tersebut yang nantinya akan menjadi bekal maju di Pilkada Jabar.

“Di DPP tinggal teknisnya saja. Kalau DPW sudah cocok, nanti setelah ada dari DPP baru deklarasi,” ucapnya.

Terkait mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, Demiz mengaku belum ada komunikasi.

Namun, Demiz berharap Partai Gerindra bisa bergabung dengan partai koalisi lainnya untuk mendukung Demiz-Ahmad di Pilkada Jabar.

“Gerindra nanti kita hubungi, sampai sekarang belum ada reaksi apapun, belum ada tanggapan,” katanya. (Ant/SU02)

1 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Prabowo dan Ratu Adil

Orang-orang besar selalu hidup dengan gagasan besar. Dalam melihat kebesaran Prabowo, tentu saja kita bisa mengamati beberapa pikiran, sikap dan langkahnya beberapa waktu terakhir ini. Diantaranya adalah pertama, Anti Impor.

Bantahan Survei Kompas, Filsafat Ilmu dan Kisah Angsa Hitam

Cara saya berterima kasih kepada Kompas justru memujinya ketika benar dan mengkritiknya ketika salah. Dan saya berkesimpulan dengan ilmu yang saya pelajari, Kompas telah salah menarik kesimpulan dalam publikasi surveinya di bulan Maret 2019.

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Fahira: Milenial Butuh Teladan, Bukan Tik Tok untuk Membumikan Pancasila

"Membumikan Pancasila secara populer sah-sah saja, tetapi yang dibutuhkan millenial saat ini bukan itu. Milenial butuh teladan dari para penyelenggara negara dan para pemimpin bangsa," kata Fahira

Begini Ciri Rumah Idaman untuk Pasangan Muda

Beberapa waktu lalu, portal properti Lamudi melakukan survei tentang rumah impian bagi pasangan muda, survei tersebut dilakukan kepada 100 pasangan yang baru menikah. Inilah hunian idaman untuk pasangan muda.....

5 Alasan Kita Perlu Membuat Undangan Pernikahan Digital

Kini era sudah berubah. Kini ada sebuah cara baru untuk mengirim undangan pernikahan. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan situs desain online, di mana kita bisa menciptakan desain sendiri, juga memanfaatkan Internet untuk mengirimkannya.

Inilah Tulisan AR Baswedan Bantah Tudingan Gerakan Islam Bertentangan dengan Pancasila

AR Baswedan menyebut, pihak-pihak yang sering mempertentangan gerakan Islam dengan Pancasila justru adalah pihak-pihak yang pada hakikatnya tidak paham Pancasila. Justru sebaliknya, pemuka-pemuka ahli pikir Islam memberi pengertian-pengertian yang baik tentang Pancasila yang keluar dari keyakinan yang kuat.

Antisipasi Pelambatan Ekonomi, Ketua DPD Kumpulkan Kadin Provinsi se Indonesia

“Saya sengaja mengumpulkan para ketua umum Kadin provinsi, karena hari ini kita menghadapi masalah serius di sektor dunia usaha dan dunia industri," kata La Nyalla

Kontroversi Omnibus Law, Fahira: Wujud Frustasi Pemerintah atas Kemendegkan Ekonomi

Omnibus Law RUU Cipta Kerja (sebelumnya Cipta Lapangan Kerja atau Cilaka) dinilai sebagai bentuk rasa frustasi pemerintah atas kemandegkan ekonomi yang terjadi lima tahun belakangan ini.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama
close