Buntut Kebohongan Award, Empat Kader PSI Dipolisikan

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Empat kader Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri oleh Advokat Cinta Tanah Air (ACTA). Mereka dipolisikan karena telah membuat ‘Kebohongan Award’ yang ditujukan kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief.

Keempat kader PSI yang dilaporkan adalah Ketua Umum PSI Grace Natalie, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Tsamara Amany, dan Dara Nasution.  Laporan polisi tercatat dengan nomor laporan LP/B/0023/I/2019/Bareskrim tertanggal 6 Januari 2019.

“Kami laporkan ke Bareskrim keempat kader PSI, karena kami merasa ‘Kebohongan Award’ itu merupakan pelecehan dan penghinaan terhadap Prabowo, Sandiaga, dan Andi,” kata Wakil Ketua ACTA Hendarsam Marantoko, di Jakarta, Ahad (6/1).

Hendarsam menduga pernyataan keempat kader PSI termasuk ujaran kebencian yang menimbulkan keonaran di masyarakat dan tidak sesuai dengan adab politik Indonesia.


Baca juga: Buang Kebohongan Award PSI ke Tong Sampah, Demokrat Siapkan Langkah Hukum

“Kasus tersebut sangat serius karena menimbulkan keonaran di masyarakat, maka Polri harus memproses laporan tersebut,” kata Hendarsam.

Menurutnya, banyak cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pendapat sehingga tidak perlu seperti langkah PSI dengan membuat ‘Kebohongan Award’.

BACA JUGA:  PBNU Minta Semua Pihak Tidak Kompromi dengan Praktik Politik Uang

“Apa yang dilakukan PSI itu tidak sesuai dengan kultur politik Indonesia karena banyak cara untuk bisa menyampaikan pendapat sehingga tidak seperti itu caranya,” ujarnya.

Ia menilai laporan tersebut sebagai bentuk pembelajaran agar para politik bisa bertindak sesuai dengan adab politik Indonesia.

“Ini pembelajaran buat semuanya. Kalau PSI mengatakan ini pembelajaran buat masyarakat, kami juga ingin mengatakan ini pembelajaran bagi PSI bahwa ada cara-cara yang lebih beradab untuk mengemukakan pendapat untuk melakukan kontra alibi terkait hal tersebut,” pungkasnya.

Sebelumnya, PSI memberikan “Kebohongan Award Awal Tahun 2019” kepada Prabowo Subianto, Sandiaga Uno, dan Andi Arief. Lantaran ketiga nama itu dituding PSI sudah membuat kebohongan pada awal tahun 2019.

Baca juga: PSI Beri Kebohongan Award untuk Prabowo, Sandiaga, dan Andi Arief

“PSI membuat sebuah Kebohongan Award karena pada awal tahun baru sudah terjadi tsunami kebohongan,” kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam jumpa pers di Basecamp DPP PSI, Jalan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Jumat (4/1). (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

10 KOMENTAR

  1. harus hati2 mencela pak prabowo krn beliau bukan pejabat jadi kejelekannya merupakan ranah pribadi dlm hukum masuk pencemaran nama baik dalam agama pencemaran nama baik..

    kalao pak jokowi sekaligus jadi presiden jadi agak beda…

    tp sebagai pribadi tetap tidak bisa dilecehkan… salam buat kita semua

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi