Bukti Berdasar Koran dan Berita, Ahli: Jangan Jadikan MK “Mahkamah Kliping”

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM), Edi Hiariej menyatakan hendaknya pemohon perkara sengketa hasil Pilpres 2019 tidak mengajak Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi “Mahkamah Kliping”.

“Hendaknya juga Mahkamah jangan diajak untuk menjadi Mahkamah kliping dan koran yang pembuktiannya hanya didasarkan pada kliping koran atau potongan berita,” ujar Hiariej di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Jumat (21/6).

Edi mengatakan hal tersebut ketika memberi keterangan selaku ahli yang dihadirkan pihak terkait atau kubu Jokowi-KH Ma’ruf, dalam sidang keempat perkara sengketa hasil Pemilu Presiden 2019 di Mahkamah Konstitusi.

Edi menilai pernyataan kuasa hukum pemohon yang menyatakan bahwa MK bukanlah “Mahkamah Kalkulator” karena hanya menangani terkait perselisihan hasil perhitungan suara, namun pihak pemohon banyak menyajikan potongan berita dan koran dalam bentuk kliping sebagai bukti.

Lebih lanjut Hiariej mengatakan dalam kaitannya untuk memastikan kebenaran materiil dan formil ada tiga hal yang harus dibuktikan.

“Pertama kecurangan secara terstruktur, kedua sistematis, dan ketiga adalah masif,” kata Hiariej.

Seberapa signifikan kecurangan TSM terhadap selisih jumlah suara dinilai pemohon sebaiknya diungkapkan di dalam persidangan.

Kendati demikian ahli menilai pemohon belum cukup membuktikan bila selama ini banyak memberi bukti berdasarkan kliping berita dan koran.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Inilah 4 Keuntungan Membeli Apartemen Tipe Studio

Tinggal di apartemen saat ini sudah menjadi gaya hidup. Lokasi yang strategis dan ditunjang dengan berbagai fasilitas kemudahan menyebabkan banyak masyarakat urban, khususnya para eksekutif muda tertarik untuk tinggal di hunian vertikal.

Aksi Solidaritas Jurnalis-Aktivis di Pengadilan Tinggi Kalsel: Diananta Tidak Sendiri

Para aktivis dan jurnalis terus menggelar aksi solidaritas untuk mantan Pemred Banjarhits, Diananta Putera Sumedi yang disidang sebab menulis berita konflik lahan masyarakat adat versus perusahaan.

Masuki Masa Transisi New Normal, AMSI Jatim Keluarkan 7 Poin Imbauan

Mencermati perkembangan penyebaran Covid-19 di masa transisi New Normal yang semakin meningkat, AMSI Jawa Timur, mengeluarkan 7 poin imbauan.

CFD Kembali Ditiadakan, Fahira: Review dan Evaluasi Kunci Jakarta Kendalikan Covid-19

Senator DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi keputusan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang kembali meniadakan sementara kegiatan car free day (CFD).

Inilah 5 Kota Yang Jadi Incaran Calon Pembeli Rumah Saat Pandemi Covid-19

Pandemi corona telah mengubah wajah bisnis tanah air, termasuk sektor properti. Jika dulu orang membeli rumah harus datang ke lokasi proyek, sekarang tidak lagi.

Senator DKI: Pasar Harus Jadi Area Paling Aman dari Penyebaran Corona

Pencegahan penyebaran corona di pasar termasuk pasar tradisional menjadi salah satu langkah strategis dan efektif untuk menahan laju dan menghentikan penularan dan penyebaran Covid-19 di Indonesia

TERPOPULER