BPN Tolak Rekapitulasi KPU, Ketua DPR: Caleg Yang Sudah ‘Berdarah-Darah’ Ingin Pileg Ulang?

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan penolakan hasil Pemilu Presiden 2019 akan berdampak juga pada hasil Pemilu Legislatif, sehingga kontestan Pilpres harus dewasa dalam berpolitik.

“Kalau Pemilu tidak diakui maka konsekuensinya berdampak pada hasil pemilihan legislatif, padahal partai politik pengusung kedua capres-cawapres memperoleh capaian maksimal bagi para calon anggota legislatifnya,” kata Bambang di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu.

Hal itu dikatakannya mengomentari pernyataan BPN Prabowo-Sandi yang akan menolak hasil rekapitulasi suara KPU yang curang.

Menurut Bamsoet, kalau hasil Pemilu tidak diakui, maka pertanyaannya adalah apakah harus dilakukan Pemilu ulang, dan para caleg yang sudah ‘berdarah-darah’ di Pileg ingin mengulang prosesnya karena Pileg dan Pilpres merupakan satu kesatuan yang dilakukan dalam satu hari.


Karena itu Bamsoet menyarankan agar semua pihak dewasa dalam berpolitik, kalau memiliki bukti-bukti yang sah terkait dugaan kecurangan Pemilu, silahkan ajukan ke Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau nanti di MK ternyata benar (ada kecurangan) dan yang bersangkutan menang, itu langsung secara resmi dan legal ditunjuk sebagai pemenang,” ujarnya.

Bamsoet menilai kalau hanya pembentukan opini bahwa ada dugaan kecurangan dalam Pemilu, hanya akan menghasilkan kebisingan dan ketidaknyamanan di masyarakat.

Karena itu dia menghimbau kepada para elit di paslon 01 maupun 02, segera redakan tensi dan dahulukan kepentingan bangsa yang besar karena 265 juta penduduk Indonesia ingin hidup tenang.

“Kalau masyarakat tenang maka ekonomi bisa berjalan dengan baik namun kalau dibuat bising maka yang rugi adalah 265 juta rakyat Indonesia dan ujungnya kepada penerimaan rumah tangga,” katanya.

Sebelumnya, Ketua Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandiaga, Djoko Santoso mengatakan pihaknya menolak hasil rekapitulasi suara yang sedang dilakukan KPU, karena diduga banyak kecurangan yang terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu 2019.

“Kami BPN Prabowo-Sandi bersama rakyat Indonesia yang sadar demokrasi, menolak hasil perhitungan suara dari KPU RI yang sedang berjalan,” kata Djoko dalam acara “Mengungkap Fakta-Fakta Kecurangan Pilpres 2019”, di Hotel Sahid, Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan, Pilpres 2019 harus dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (luber) yang harus dilaksanakan dengan memegang teguh prinsip jujur dan adil.

Djoko mengatakan, dalam acara tersebut telah dipaparkan oleh para pakar dan ahli tentang dugaan kecurangan Pemilu 2019 yang bersifat Terstruktur, Sistematis, Massif, dan Brutal.

Sumber:Ant

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

KPK Tetapkan Menpora Imam Nahrawi Sebagai Tersangka Kasus Dugaan Suap KONI

"KPK telah tiga kali yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019 mengirimkan panggilan untuk meminta keterangan, tapi IMR tidak pernah datang. KPK sudah memberikan ruang yang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan," ujar Marwata.

Bejat, Oknum Guru Meniduri Muridnya Ratusan Kali Bermodal Janji Menikahi

Aksi bejat yang berlangsung sejak tahun 2014 saat Lan masih berusia 14 tahun itu, dilakukan dengan jurus rayuan telah jatuh cinta pada Lan dan berjanji akan menikahi jika Lan telah berusia 18 tahun.

DPR Terima Surat KPK Soal Firli, Gerindra: Aneh Komisioner Lakukan Serangan di Detik-Detik Akhir

"Ini ada ketakutan yang luar biasa terhadap Firli. Penolakan luar biasa kepada Firli kan aneh nah ini lah intinya dalam fit and proper test ke depan kita akan pertanyakan hal-hal yang seperti itu," ungkap Desmond.

Akhirnya, KPAI Cabut Surat Permintaan Penghentian Audisi Bulu Tangkis Djarum

Kesepakatan itu diambil usai pertemuan antara KPAI dengan PB Djarum yang dipimpin oleh Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi hari ini di Kantor Kemenpora, Jakarta, hari ini, Kamis (12/9).

Habibie Berpulang dengan Didampingi Anak-Cucu dan Keluarga Dekat

Presiden ke-3 RI Burhanuddin Jusuf Habibie saat wafat di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto, Jakarta, Rabu (11/9), ditemani oleh keluarga dekat termasuk kedua anak dan cucu-cucunya.

Innalillahi, Presiden ke-3 RI BJ Habibie Wafat Pada Pukul 18.05 WIB

Habibie wafat pada usia 83 tahun di Paviliun Kartika RSPAD Gatot Subroto Jakarta Rabu pukul 18.05 WIB, menurut Putra Habibie, Thareq Kemal Habibie.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi