JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Aliansi Penggerak Demokrasi Indonesia (APDI) mendesak pemerintah segera membentuk tim investigasi khusus untuk menelusuri penyebab kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam penyelenggaraan Pemilu 2019.
“Mendesak pemerintah membentuk tim khusus yang komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui secara jelas bukan jadi misteri dan beban masa depan demokrasi,” kata CEO APDI, Wa Ode Nur Intan, di Jakarta, Kamis (16/5).
Intan menilai kematian petugas KPPS tersebut tidak menjadi perhatian khusus dari Pemerintah.
“Sampai detik ini tidak ada pernyataan resmi permintaan maaf dari penyelenggara dan pemerintah. Semua mengambil jarak tanggung jawab,” ujar Intan.
Ia pun mengaku kecewa, baik pada capres Jokowi maupun Prabowo karena kurang peduli dan perhatian terhadap ratusan KPPS yang meninggal.
“Siapapun calon presiden, kenapa mereka tidak melakukan kepedulian. Tidak ada calon yang turun ke lapangan untuk menunjukkan rasa iba,” ujarnya.
Apabila, KPU dan Pemerintah masih abai terhadap kematian dari KPPS itu, imbuh Intan, maka APDI bersama dengan konsorsium akan menempuh jalur hukum baik nasional maupun internasional.
“KPU dan Pemerintah harus memberikan prioritas layanan kesehatan bagi ribuan petugas Pemilu yang masih terbaring di Rumah Sakit,” ujar Intan.
Data Kementerian Kesehatan melalui dinas kesehatan tiap provinsi mencatat petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang sakit sudah mencapai 11.239 orang dan korban meninggal 527 jiwa.
Berdasarkan siaran pers Kementerian Kesehatan yang diterima di Jakarta, Kamis (16/5), jumlah korban sakit dan meninggal tersebut hasil investigasi Kemenkes di 28 provinsi per tanggal 15 Mei.