Berpotensi Pertajam Perselisihan, La Nyalla Himbau Hentikan Saling “Bully”

SURABAYA, SERUJI.CO.ID – Ketua Majelis Pimpinan Wilayah (MPW) Pemuda Pancasila Jawa Timur, La Nyalla Mahmud Mattalitti, mengimbau semua pihak untuk menahan diri dan tidak saling menjelekkan jelang pemilihan presiden (Pilpres) 2019.

Menurut La Nyalla, ungkapan-ungkapan bertendensi negatif tidak perlu dilontarkan karena hanya akan membuat selisih paham memuncak.

“Harganya terlalu mahal kalau Pilpres ini jadi ajang bullying massal. Saling mengatai satu sama lain. Cukup sudah, jangan lagi ada kata idiot, kampret, atau cebong terlontar di antara sesama anak bangsa,” kata La Nyalla lewat keterangan tertulis yang diterima SERUJI, Rabu (29/8).

Seperti diketahui, “kampret” adalah julukan warganet kepada kubu yang bersebrangan dengan pendukung Jokowi, sedangkan “cebong” adalah sebutan yang disematkan untuk pendukung Jokowi.

Adapun kata “idiot” menjadi viral setelah muncul gesekan pada kegiatan deklarasi #2019GantiPresiden di Surabaya yang akhirnya batal digelar.

“Saya ngeri bagaimana dampaknya ke anak-anak kita melihat orang-orang dewasa saling teriak kampret, cebong, dan kata-kata kasar lain. Kemarin anak saya yang masih sekolah juga tanya, ‘Pa, ini kenapa sih semua saling ejek?’ Wah, bahaya juga dampak serang-serangan di media sosial ini ke anak-anak kita semua,” papar La Nyalla yang juga ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Jawa Timur ini.

“Coba bayangkan kalau anak-anak kita berubah jadi generasi muda yang hobi bullying, suka melontarkan kata-kata kasar. Apa kita sebagai orang tua rela?” imbuh La Nyalla.

Menurut La Nyalla, saling melontarkan ejekan juga tidak sesuai ajaran agama, dan tak sesuai adat ketimuran yang dipegang erat bangsa Indonesia.

“Kita ini manusia kan tidak tahu apa-apa. Belum tentu orang yang kita caci, itu lebih jelek dari kita. Bisa saja lebih baik di mata Allah SWT,” tuturnya.

La Nyalla menambahkan, kita harus mengelola perbedaan pendapat di Pilpres dengan dewasa. “Jadikan perbedaan pendapat menjadi kekuatan untuk membangun bangsa, bukan melemahkan bangsa,” ujarnya.

“Silakan berdebat dan berbeda pendapat sampai jungkir balik, tapi jangan melontarkan ungkapan yang kasar. Toh kita ini sebenarnya saudara. Saran saya ini berlaku sama untuk pendukung Jokowi, Prabowo, dan siapa pun,” pungkas calon anggota DPD RI tersebut.

(ARif R/Hrn)

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Implikasi Hukum Kebohongan Publik dari Pejabat Negara

JADI DARI KEDUA LANDASAN HUKUM ISLAM TERSEBUT JELAS BERBOHONG ATAU BERDUSTA ADALAH PERBUATAN YANG DILARANG DAN HARAM HUKUMNYA.

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi