Bela Tito Karnavian, Bamsoet Ingatkan Tidak Terpengaruh Rumor Dugaan Suap

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo mengingatkan Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar jangan terpengaruh rumor soal dugaan menerima suap dari pengusaha Basuki Hariman.

“Pak Tito agar tetap fokus bekerja sesuai tugas pokok dan fungsi sebagai Kapolri,” kata Bambang Soesatyo di Jakarta, Kamis (11/10).

Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet berharap Kapolri tetap fokus bekerja karena kinerja Korps Bhayangkara makin positif.

Bamsoet menjelaskan, Polri sudah menelusuri rumor soal Tito Karnavian menerima dana dengan memeriksa Basuki Hariman.


Hasil pemeriksaan tersebut sudah dijelaskan oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol Setyo Wasisto kepada pers, bahwa Basuki Hariman tidak pernah memberikan dana kepada Tito Karnavian ketika Tito mendududki jabatan sebagai Kapolda Metro Jaya.

Baca juga BW Tantang KPK Periksa Tito Karnavian Atas Dugaan Suap dari Basuki Hariman

Mantan ketua Komisi III DPR RI itu menambahkan, pimpinan KPK juga sudah memberikan penjelasan secara gamblang bahwa tidak ada bukti Tito Karnavia menerima dana dari Basuki Hariman.

Ketua KPK Agus Rahardjo, kata Bamsoet, bahkan sudah menjelaskan tentang kesulitan lembaganya dalam membuktikan dugaan itu.

“Kita tentu percaya integritas KPK dalam menangani kasus hukum. Jika tidak ada bukti yang kuat, tidak mungkin KPK bisa melanjutkan proses hukum,” katanya.

Politisi Partai Golkar ini juga merujuk pada persidangan terhadap Basuki maupun stafnya, Ng Fenny. Dalam proses persidangan terhadap keduanya juga tidak ada fakta hukum yang menguatkan dugaan Tito menerima uang dari Basuki sehingga Kapolri  dan jajarannya tidak perlu menghabiskan banyak energi menanggapi isu ini.

“Masih banyak pekerjaan rumah lebih penting yang perlu diselesaikan oleh Polri,” kata Bamsoet.

BACA JUGA:  Polda Metro Jaya Sita "Buku Merah" dari KPK, Ada Apa?

Bamsoet juga mengingatkan, Polri saat ini memiliki pekerjaan pengamanan event kelas dunia, antara lain, Pertemuan Tahunan IMF dan Bank Dunia di Bali serta Asian para Games 2018 di Jakarta.

Baca juga: IndonesiaLeaks: Buku Merah Rusak, BAP Hilang, dan Munculnya Nama Tito Karnavian

Polri juga menghadapi persiapan Natal 2018 dan Tahun Baru 2019. Bahkan, Polri memiliki tugas berat mengamankan Pemilu 2019.

“Jangan sampai isu ini membuat semangat Polri mengendur. Rakyat menaruh harapan besar kepada Polri untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan masyarakat,” kata Bamsoet.

Bamsoet juga mengutip hasil survei dari lembaga survei ternama yang menenunjukkan kinerja Polri di bawah kepemimpinan Tito Karnavian terus meningkat signifikan. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri juga membaik.

“Dari hasil survei menyimpulkan, tingkat kepercayaan publik terhadap Polri pada Oktober 2017 adalah 63,2 persen, sedangkan pada Juni 2018 meningkat menjadi 82,9 persen. Tingkat kepercayaan publik terhadap Polri saat ini yang tertinggi sejak era reformasi dari tahun 1999,” kata Bamsoet.

Baca juga: Polri: Dua Mantan Penyidik KPK Tidak Terbukti Robek Barang Bukti Buku Merah

Bahkan, lembaga survei internasional Gallup melalui Global Law and Order Survey 2018 menempatkan, Indonesia pada peringkat kesembilan negara teraman di dunia. Ada  69 persen dari 148.000 responden di 142 negara yang percaya bahwa Polri mampu menjaga keamanan Indonesia.

Karena itu, Bamsoet menganggap, tudingan miring kepada Tito Karnavian ibarat pohon yang tinggi akan terus diterpa angin.

“Kapolri Tito Karnavian harus menjadikan kejadian ini sebagai pelecut. Bukannya malah patah semangat,” katanya. (Ant/SU01)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Undang-undang dan Perda Syariah: Ada atau Tidak Ada?

Apakah ada Perda yang secara khusus disebut “Perda Syariah”, misalnya, Perda Provinsi Banten Nomor 10 Tahun 2018 tentang Syariah? Perda semacam itu tidak ada, dan belum pernah dijumpai di daerah manapun di tanah air kita ini. Demikian pula tentang Undang-Undang Syariah, adakah di negara kita ini? Sepanjang pengetahuan saya, UU seperti itu tidak ada.

Salah Besar Bila Disebut Konflik Agraria Tidak Ada 3 Tahun Terakhir, Berikut Datanya

Pendapat Guru Besar hukum terkait pernyataan capres nomor urut 01, Jokowi soal tidak adanya sengketa lahan dalam kurun 3 tahun ini di proyek infrastruktur.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi