Beda dengan Ngabalin, Pramono Sebut Uang Rp2 Miliar Borong Sabun dari TKN

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Sekretaris Kabinet, Pramono Anung menyampaikan bahwa dana yang digunakan Presiden Jokowi untuk memborong sabun cuci senilai Rp2 miliar ketika berkunjung ke Garut pada Sabtu (19/1) lalu, berasal dari dana kampanye Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-KH Ma’ruf Amin.

“Dana yang digunakan untuk membeli 100 ribu botol sabun cuci, dengan per sabunnya Rp20 ribu dan totalnya Rp2 miliar itu adalah dana dari TKN,” kata Pramono menjawab pertanyaan awak media di Kantor Staf Presiden (KSP), Jakarta, Selasa (22/1).

Dijelaskan Pramono, apa yang dilakukan Presiden tersebut bertujuan mengangkat Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), agar pelaku usaha terpacu menjalankan usahanya.

Baca juga: Dipertanyakan BPN Dana Beli Sabun Rp2 Miliar, Ngabalin: Itu Uang Pribadi Jokowi


Terkait dengan dugaan adanya potensi pelanggaran perundangan dalam pembelian sabun cuci tersebut, Pramono menegaskan karena sumber dana berasal dari TKN bukan uang negara, maka Jokowi tidak melanggar undang-undang apapun.

“Pembelian sabun itu secara peraturan perundang-undangan diperbolehkan kok oleh undang-undang,” ujarnya.

BACA JUGA:  3 Dokter Tolak Jadi Saksi Ringankan Bimanesh

Disampaikan juga oleh politisi PDI Perjuangan ini, penggunaan dana TKN untuk membeli 100 ribu botol sabun cuci tersebut akan dimasukkan dalam laporan keuangan kampanye TKN secara transparan dan terbuka.

“Setelah dibeli menjadi otoritas dari TKN. TKN yang akan mengelola untuk dibagikan,” pungkasnya.

Baca juga: Presiden Borong Sabun Cuci Produksi Warga Garut Senilai Rp2 Miliar

Berbeda dari yang disampaikan Pramono, di tempat terpisah Tenaga Ahli Utama Kedeputian IV Bidang Komunikasi Politik dan Diseminasi Informasi KSP, Ali Mochtar Ngabalin mengatakan dana pembelian sabun tersebut berasal dari kantong pribadi Jokowi.

“Insyaallah saya pastikan, itu pasti Presiden memiliki dana pribadi,” kata Ngabalin di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/1).

Menurut Ngabalin, uang senilai Rp2 miliar yang sempat dipersoalkan BPN Prabowo-Sandiaga itu hal yang wajar saja dari Presiden Jokowi. “Masa sih Presiden nggak punya uang sampai Rp2 miliar?” ujarnya. (ARif R)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

42 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi