Bawaslu Kaji Potensi Pelanggaran Prabowo Bicara Visi Misi di TV

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mengkaji penyampaian visi misi calon Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan sejumlah stasiun televisi (TV). Kajian itu dilakukan untuk mengecek ada tidaknya pelanggaran kampanye.

“Kita akan buat kajian, apakah ini masuk pelanggaran,” kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar kepada wartawan, Selasa (15/1).

Fritz mengatakan kajian itu akan dirapatkan dalam gugus tugas bersama KPU, KPI, dan Dewan Pers pada Rabu (16/1) besok.

Saat ini, Bawaslu mengaku sudah mulai melakukan kajian mandiri berkaitan dengan pelanggaran administrasi atau pidana.

Baca juga: Jika Terpilih, Prabowo Terapkan “Strategi Dorongan Besar” untuk Indonesia Menang

“Pelanggaran administrasi bisa terhadap si paslonnya atau tim kampanye. Juga dugaan pelanggaran pidana si pemilik TV, si paslon, dan tim kampanye. Kita sedang kaji,” ujar Fritz.

“Jangka waktu kajiannya tujuh hari sejak peristiwa ditemukan,” imbuhnya.

Kajian itu disebut Fritz berlaku tidak hanya Prabowo-Sandiaga. Sebab sebelumnya, kata Fritz, calon Presiden Jokowi juga memaparkan visi misi yang disiarkan sejumlah stasiun TV.

“Dua-duanya karena dua-duanya ada buat,” kata Fritz.

Baca juga: Jokowi Janjikan Rumah Murah Bagi Milenial

Jokowi sebelumnya menyampaikan visi lima tahun ke depan lewat program di lima stasiun televisi pada Ahad (13/1). Sementara Prabowo menyampaikan visi dan misi lewat pidato yang juga disiarkan stasiun televisi, Senin (14/1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya dalam Pasal 274 menyebutkan visi-misi dan program masuk sebagai bentuk materi kampanye. Sedangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, tepatnya di Pasal 24, disebutkan bila kampanye di TV baru dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tiga hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019.

Ia menyebut ada potensi pelanggaran Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu diatur siapapun yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU, diganjar pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. (SU05)

33 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Petani dan Musim Semi

Modernisasi di Sana Dimulai Dengan Pajak Untuk Pria Yang Berjenggot

Para pria dianjurkan tidak berjenggot. Bagi yang bersikeras tetap berjenggot, mereka dikenakan pajak, sesuai dengan status sosial dan profesi.. Lama saya terdiam mengenang tokoh yang begitu terobsesi membaratkan negaranya: Peter the Great. Soal jenggotpun, ia atur.

Corpopreneur Yes! Entrepreneur No!

Kita tidak butuh lagi peningkatan jumlah atau persentase entrepreneur. Yang dibutuhkan adalah bagaimana membesarkan perusahaan-perusahaan gurem itu menjadi perusahaan perusahaan besar. Perusahaan-perusahaan prinsipal yang karyawannya puluhan ribu bahkan ratusan ribu orang.

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER