Bawaslu Kaji Potensi Pelanggaran Prabowo Bicara Visi Misi di TV

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) bakal mengkaji penyampaian visi misi calon Presiden Prabowo Subianto yang disiarkan sejumlah stasiun televisi (TV). Kajian itu dilakukan untuk mengecek ada tidaknya pelanggaran kampanye.

“Kita akan buat kajian, apakah ini masuk pelanggaran,” kata Komisioner Bawaslu Fritz Edward Siregar kepada wartawan, Selasa (15/1).

Fritz mengatakan kajian itu akan dirapatkan dalam gugus tugas bersama KPU, KPI, dan Dewan Pers pada Rabu (16/1) besok.

Saat ini, Bawaslu mengaku sudah mulai melakukan kajian mandiri berkaitan dengan pelanggaran administrasi atau pidana.


Baca juga: Jika Terpilih, Prabowo Terapkan “Strategi Dorongan Besar” untuk Indonesia Menang

“Pelanggaran administrasi bisa terhadap si paslonnya atau tim kampanye. Juga dugaan pelanggaran pidana si pemilik TV, si paslon, dan tim kampanye. Kita sedang kaji,” ujar Fritz.

“Jangka waktu kajiannya tujuh hari sejak peristiwa ditemukan,” imbuhnya.

Kajian itu disebut Fritz berlaku tidak hanya Prabowo-Sandiaga. Sebab sebelumnya, kata Fritz, calon Presiden Jokowi juga memaparkan visi misi yang disiarkan sejumlah stasiun TV.

BACA JUGA:  Berniat Golput dalam Pilpres 2019? Simak Dulu Pendapat KH Hasan Abdullah Sahal

“Dua-duanya karena dua-duanya ada buat,” kata Fritz.

Baca juga: Jokowi Janjikan Rumah Murah Bagi Milenial

Jokowi sebelumnya menyampaikan visi lima tahun ke depan lewat program di lima stasiun televisi pada Ahad (13/1). Sementara Prabowo menyampaikan visi dan misi lewat pidato yang juga disiarkan stasiun televisi, Senin (14/1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, tepatnya dalam Pasal 274 menyebutkan visi-misi dan program masuk sebagai bentuk materi kampanye. Sedangkan dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 23 Tahun 2018, tepatnya di Pasal 24, disebutkan bila kampanye di TV baru dapat dilakukan 21 hari sebelum masa tenang, yaitu tiga hari sebelum hari pemungutan suara 17 April 2019.

Ia menyebut ada potensi pelanggaran Pasal 492 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam pasal itu diatur siapapun yang melakukan kampanye di luar jadwal yang ditentukan KPU, diganjar pidana kurungan paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta. (SU05)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Inilah Biangnya Penyakit: Tekanan Darah Tinggi !

Hipertensi tidak mempunyai gejala yang khas, sehingga kita tidak sadar ada sesuatu yang salah atau berbahaya yang sedang mengancam penderitanya.

33 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Loading...

NKRI Bersyariah dan Ruang Publik Inkusif

Saya sendiri berpendapat bahwa dasar negara Republik Indonesia Pancasila sudah sangat memadai sebagai kesepakatan bersama menuju tatanan bernegara yang demokratik sekaligus mewadahi religiusitas inklusif dari segenap warga negara Indonesia termasuk didalamnya mayoritas ummat Islam.

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi