Bacakan Pleidoi, Setnov Singgung Kedatangan Raja Salman

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Mantan Ketua DPR RI Setya Novanto (Setnov) menyinggung kedatangan Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz Al Saud ke gedung DPR RI pada Maret 2017 lalu dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakannya.

“Kita ketahui, sejak 2013 kuota jemaah haji Indonesia dipotong 20 persen kemudian pada saat kunjungan Raja Salman ke DPR RI saya meminta penambahan kuota jemaah haji bagi Indonesia sebanyak 10 ribu anggota jemaah yang saat ini kuotanya berjumlah 211 ribu jemaah haji. Alhamdulillah, Pemerintah Arab Saudi menyetujui penembahan kuota haji tersebut,” kata Setnov, di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat (13/4).

Selain mengenai kuota haji, katanya pula, dirinya pun meminta kepada Raja Salman agar bisa mencari solusi terbaik mengenai masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang mana dalam hal ini sering terjadi kekerasan dialami TKI di Arab Saudi.

“Oleh karena itu, saya meminta agar Pemerintah Arab Saudi mau memberikan solusi dengan tetap menghormati hukum Arab Saudi yang berlaku,” katanya lagi.


Selain itu, dirinya juga meminta kepada Raja Salman untuk melakukan investasi membangun pemondokan haji di Arab Saudi yang diperuntukkan bagi jemaah haji Indonesia.

“Saya terlebih dahulu menyampaikan mengenai investasi ini kepada Presiden Joko Widodo dan Menteri Agama, dan akhirnya didukung. Tujuan saya menyampaikan investasi pemodokan haji ini karena Indonesia jauh tertinggal dari Malaysia yang ingin membeli lahan di Jeddah, Mekah, dan Madinah pada akhir 2017 untuk membangun kompleks Tabung Haji yang menyediakan terkait pengelolaan haji di Tanah Suci,” ujarnya lagi.

Selain itu, kata dia, tujuan adanya investasi itu Pemerintah Indonesia dapat menurunkan biaya haji.

BACA JUGA:  Fredrich Yunadi Didakwa Sembunyikan Novanto

“Meskipun usulan pembangunan pemondokan bagi jemaah haji Indonesia di Arab saudi belum terwujud sampai sekarang, namun saya sangat berharap usulan ini dapat diwujudkan suatu saat demi kemaslahatan umat Islam di Indonesia,” katanya.

Ia juga mengaku selama menjabat sebagai Ketua DPR RI aktif membina dan membangun hubungan yang baik dengan lembaga-lembaga negara tetangga dengan rutin menerima kunjungan untuk melakukan diskusi dan tukar pendapat guna tercapai tujuan bernegara Republik Indonesia.

Sebelumnya, mantan Ketua DPR RI Setya Novanto dituntut 16 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 6 bulan kurungan karena dinilai terbukti melakukan tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik tahun anggaran 2011-2012.

Selain hukuman badan, jaksa KPK juga menuntut agar Setya Novanto membayar pidana pengganti senilai 7,3 juta dolar AS dikurangi Rp5 miliar yang sudah dikembalikan, subsider 3 tahun kurungan, dan pencabutan hak politik selama 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pokoknya.

Dalam perkara ini Setnov diduga menerima 7,3 juta dolar AS dan jam tangan Richard Mille senilai 135 ribu dolar AS dari proyek KTP el. Setya Novanto menerima uang tersebut melalui mantan Direktur PT Murakabi sekaligus keponakannya, Irvanto Hendra Pambudi Cahyo, maupun rekan Setnov dan juga pemilik OEM Investmen Pte LTd dan Delta Energy Pte Lte yang berada di Singapura, Made Oka Masagung.

Sedangkan jam tangan diterima Setnov dari pengusaha Andi Agustinus dan Direktur PT Biomorf Lone Indonesia Johannes Marliem sebagai bagian dari kompensasi, karena Setnov telah membantu memperlancar proses penganggaran.

Total kerugian negara akibat proyek tersebut mencapai Rp2,3 triliun. (Ant/SU02)

BACA JUGA

Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

ARTIKEL TERBARU

Loading...

Prabowo Subianto, “What Is To Be Done”: Catatan atas Pidato Prabowo

Pidato Prabowo Subianto menggelegar di bumi nusantara kemarin malam. Jutaan atau puluhan juta menyaksikan pidato visi-misi tersebut. Dari sisi pidato, Prabowo luar biasa, mampu sebagai "singa podium", yang menjelaskan pikiran-pikirannya seolah berinteraksi dengan suasana audiens dan seolah tanpa teks.

Memaknai Indonesia

Pemimpin Belum Lulus

Enam Pilar Kemerdekaan Ekonomi Bangsa

Walaupun telah merdeka secara politik sejak tahun 1945, akan tetapi RI masih terus tergantung produk perusahaan-perusahaan asing hingga saat ini. Mulai dari bangun pagi ke bangun pagi berikutnya kita menggunakan dan mengkonsumsi produk-produk perusahaan asing.

Terpilih Sebagai Ketua Kadin Surabaya, Ali Affandi: Tantangan ke Depan Sangat Komplek

Menurut putra pertama Ketua Kadin Jatim La Nyalla Mattaliti ini, tantangan Surabaya kedepan sangat komplek. Terlebih JP Morgan mengatakan bahwa pada tahun 2020 akan terjadi krisis global. Untuk itu, katanya, Surabaya harus menguatkan diri dan membentengi para pengusaha agar tetap berdaya dan berjaya.

Tegaskan NasDem Tidak Minta-Minta Jatah Menteri, Paloh: Jika Diperlukan Boleh

"Kami tidak pernah minta-minta menteri, tergantung presiden saja; diperlukan NasBem boleh, tidak diperlukan juga tidak apa-apa," kata Paloh

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Kongres V PDIP: Dihadapan Pimpinan Parpol, Mega Isyaratkan Puan Harus Jadi Ketua DPR RI

Mega mengisyaratkan kursi Ketua DPR RI akan diduduki oleh putrinya yang kini menjabat Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani.

Soal Impor Rektor, KSP: Yang Dimaksud Adalah Berkualifikasi Internasional Bukan Harus Asing

Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Yanuar Nugroho menjelaskan, wacana pemerintah tersebut sebenarnya berkaitan dengan kualifikasinya berskala internasional, bukan soal kewarganegaraannya.

Tidak Terbukti Ada Penggelembungan Suara Pileg 2019, MK Tolak Permohonan PKS

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan oleh Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams, Mahkamah menyatakan dalil pemohon terkait tuduhan pengurangan suara bagi PKS dan penambahan suara bagi Partai Bulan Bintang (PBB) tidak benar.

Dewan Pers Ingatkan Media untuk Terus Kawal Janji Politik Yang Dilontarkan Pada Pemilu 2019

Menjelang Pemilu 2019 media sibuk membahas tentang persoalan pemilu, namun setelah pemilu media seakan-akan diam.

Nilai Tidak Etis Parpol Pengusung Prabowo Gabung Pemerintah, Begini Kata Pakar Hukum Tata Negara

Saat Pilpres 2019 saling rebut kekuasaan, lantas saat kalah bergabung ke yang menang. Tidak Etis. Kata pakar HKTN ini.

Terbukti Langgar Kode Etik Saat Pemilu 2019, DKPP Copot Ketua KPU Sumut

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumatera Utara (Sumut), Yulhasni diberi peringatan keras dan dicopot dari jabatannya oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI.

TERPOPULER

Mars Ya Lal Wathon Berkumandang di Istiqhotsah Kubro NU

Indonesia Biladi, Anta ‘Unwanul Fakhoma, Kullu May Ya’tika Yauma, Thomihay Yalqo Himama

Jin Tidak Takut dengan Bacaan Ayat Kursi