ASC: Kasus Rohingya Ujian Menuju Komunitas ASEAN

0
53
Pasukan keamanan Myanmar
Pasukan keamanan Myanmar dalam operasinya di Rakhine State. (Foto: Rohingya Vision)

JAKARTA, SERUJI.CO.ID – Pakar politik ASEAN Studies Center (ASC) Universitas Gadjah Mada Karina Larasati menilai bahwa kasus kekerasan yang dilakukan pemerintah Myanmar terhadap warga Muslim Rohingya akan menjadi ujian menuju “ASEAN Community” di tahun 2025.

“Inti dari komunitas ASEAN kan adalah integrasi di segala sektor, tidak hanya urusan bisnis atau politik,” kata Karina di Jakarta, Senin (20/10).

Inti dari integrasi ini, tutur Karina melanjutkan, adalah penyatuan pemahaman dan pandangan dari masyarakat negara-negara anggota ASEAN dan saling bekerja sama untuk kesejahteraan kemanusiaan.

Namun, yang terjadi justru tidak seimbangnya proses integrasi yang dilakukan ASEAN hingga sekarang.

“Yang menonjol sampai sekarang hanya kerja sama dan integrasi di bidang ekonomi, politik dan keamanan, sementara bidang sosial masih kurang diperhatikan,” tukas Karina.

Terlebih dengan sikap Myanmar yang cenderung tertutup pada kasus kemanusiaan di negaranya semakin menghambat upaya pengintegrasian dan implementasi komunitas ASEAN.

“Dengan kekehnya mereka dengan sifat tertutup, berarti integrasi kemanusiaan dan HAM belum berjalan dengan baik. Padahal integrasi bidang ini bisa menyentuh dan berdampak ke segala aspek,” ucapnya.

Terkait masalah tersebut, Dewan Keamanan PBB mengutarakan keprihatinan mendalam bahwa pasukan keamanan Myanmar dan warga Myanmar yang main hakim sendiri bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman di sana.

Dewan Keamanan PBB juga merancang resolusi yang salah satu isinya mendesak Myanmar membuka akses untuk para pekerja kemanusiaan untuk masuk Rakhine dan juga berisi desakan agar para penyelidik HAM PBB diberi akses ke Rakhine untuk melaporkan tuduhan kekejaman dan menyerukan penunjukkan penasihat khusus PBB untuk Myanmar.

Rancangan ini juga berisi desakan kepada Myanmar untuk menerapkan rekomendasi sebuah komisi yang diketuai mantan sekretaris jenderal PBB Kofi Annan yang salah satunya merekomendasikan agar Rohingya mendapatkan hak kewarganegaraan.

Sebanyak 1,1 juta penduduk Rohingya selama berpuluh-puluh tahun mendapatkan perlakuan diskriminatif dari Myanmar, dan sejak 1982 ditolak status kewarganegaraannya sehingga membuat mereka menjadi manusia tanpa negara. (Ant/SU02)

loading...

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

BACA JUGA

Polisi Riau Amankan 723 Botol Bir Berbagai Merek

KUANTAN SINGINGI, SERUJI.CO.ID - Tim Polres Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau mengamankan sebanyak 723 botol bir berbagai merek dari sebuah toko di kawasan Sungai...

Disambut Antusias Mahasiswa Indonesia, Anies Minta Didoakan Tetap Istiqomah

ISTAMBUL, SERUJI.CO.ID - Dalam kunjungan kerjanya ke Turki, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan masyarakat dan mahasiswa Indonesia yang sedang menuntut ilmu di...

TNI Kembali Evakuasi Tiga Guru dari Aroanop Mimika

TIMIKA, SERUJI.CO.ID - TNI AD yang tergabung dalam Satuan Tugas Terpadu Penanganan Kelompok Kriminal Separatis Bersenjata (KKSB) kembali mengevakuasi sebanyak 13 guru SD dari...
Tri Rismaharini

Risma Minta Dinsos Cek Kesehatan Keluarga Korban HIV

SURABAYA, SERUJI.CO.ID - Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini meminta dinas sosial setempat mengecek kondisi keluarga atau tiga orang anak yang hidup sebatang kara karena...

Awali Kunjungan ke Turki, Anies Baswedan Sholat Jumat Bersama Erdogan

ISTAMBUL, SERUJI.CO.ID - Mengawali kunjungan kerja ke Turki, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertemu dengan Presiden Turki Recep Tayyib Erdogan saat menunaikan salat Jumat...