Anies-Sandiaga Janjikan Laporan Keuangan Berpredikat WTP

JAKARTA – Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan meneruskan program-program yang baik yang sudah ada apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dengan berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih. Pasangan tersebut menjanjikan laporan pengelolaan keuangan Jakarta dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

“Program-program pemprov yang baik diteruskan, yang belum seperti Wajar Tanpa Pengecualian kita hadirkan di tahun 2017. Laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian, kita buat aset register yang bisa dipertanggung-jawabkan dengan database yang betul-betul mutakhir,” kata Sandiaga setelah menghadiri acara Haul Soeharto dan Supersemar ke-51 di Masjid At-Tin, Jalan Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017).

“Jadi jangan khawatir kami punya komitmen untuk melakukan, bukan hanya tata kelola yang baik tapi kita akan melakukan open governance. Jadi kita akan buka semuanya sehingga masyarakat ikut mengawasi,” sambung Sandiaga.

Di kesempatan yang sama, pasangan Sandiaga, Anies Baswedan mengatakan permasalahan di birokrasi bukan semata masalah korupsi. Keteladanan dalam mengelola aset keuangan dinilainya juga penting.


“Jadi yang harus dibereskan bukan hanya yang kecil-kecil yang menyangkut korupsi, pelayanan warga, tapi yang tidak kalah penting adalah keteladanan dalam pemimpin mengelola aset keuangan karena kota tidak bisa sekedar membicarakan korupsi yang kecil tapi laporan keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Anies.

Menurut Anies, pencegahan korupsi bisa dilakukan dari atasannya atau pemimpinnya. Hal tersebut dimulai dengan mengawasi cara pimpinan mengelola anggaran dengan baik dan transparan. Sehingga semua laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Jadi mencegah korupsi, memberantas korupsi itu dimulai dari pimpinan yang bisa mengelola seluruh aset dengan baik. Melaporkan semua transparansi anggaran dengan baik,” tutur Anies.

Sejak dipimpin Jokowi dan berlanjut ke Basuki Tjahaja Purnama, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP diberikan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

Kemudian, seperti kita ketahui, pasangan Anies-Sandiaga menerima laporan dari akuntan publik terkait laporan dana kampanye putaran pertama lalu. Hasilnya, laporan dana tersebut mendapat predikat WTP dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Mereka berkomitmen laporan keuangan dengan opini WTP tersebut akan terus dipertahankan hingga mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

EDITOR: Iwan Y

KONSULTASI

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.
Loading...

Kolom dr. Irsyal, Sp PD

Ibu Muda Ini Sudah Harus Cuci Darah, Inilah Penyebabnya

Usia masih muda, tapi wanita ini sudah harus menjalani cuci darah rutin. Apa penyebabnya? simak penjelasan dr. Irsyal Rusad., dokter spesialis penyakit dalam.

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

Baca Juga

Benang Kusut Reformasi Agraria

Bila penyelesaian konflik pertanahan dilakukan hanya mendasar kepada tujuan peningkatan elektabilitas, maka hal itu bukanlah penyelesaian yang konfrehensif sesuai amanat Reformasi Agraria yang dicita-citakan.

Katakanlah dengan Meme: Genre Baru Komunikasi Politik

Meme politik, bagaimana pengaruhnya dalam perpolitikan terkini

Bantah Ada Persekusi Jurnalis di Munajat 212, Panitia: Ada Upaya Framing Negatif

Panitia Munajat 212 menduga ada upaya pengalihan isu dan framing negatif terhadap acara 'Munajat 212'.

Dukung Program Pariwisata, PT KAI Hidupkan 4 Jalur Kereta di Jawa Barat

4 jalur kereta api di Jabar kembali dihidupkan. Inilah jalur-jalurnya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

AJI Kecam Oknum Beratribut Ormas Lakukan Kekerasan Pada Jurnalis Saat Munajat 212

Sejumlah jurnalis mengalami persekusi yang diduga dilakukan oknum dengan atribut sebuah ormas saat acara Malam Munajat 212.

Kampanye di Lembaga Pendidikan, Caleg PSI Ditetapkan Sebagai Tersangka

Caleg PSI jadi tersangka pidana pemilu.

The Habibie Center: Sudirman Harus Buktikan Pertemuan Rahasia Jokowi-Bos Freeport

Pengamat menilai Sudirman harus ungkap bukti-bukti dari pernyataannya, apalagi ada yang bertolak belakang dari yang disampaikan pada 2015 silam.

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

Ombudsman Tegaskan Lahan Prabowo Bukan HGU Tapi HPHTI

Akhirnya setelah ditelusuri, Ombudsman memastikan lahan yang dikuasai Prabowo adalah HPHTI, bukan HGU.

TERPOPULER

Ada Yang Sebarkan Fitnah Puisinya Serang Mbah Moen, Begini Klarifikasi Fadli Zon

Berikut klarifikasi lengkap Fadli Zon soal puisi "Doa Yang Tertukar". Baca yang teliti dan lengkap ya

Sesalkan Persekusi Terhadap Jurnalis Saat Acara ‘Munajat 212’, PWI Minta Polisi Usut Tuntas

PWI kecam kekerasan terhadap jurnalis saat acara Munajat 212, minta polisi usut tuntas.

Ulama dan Tokoh Politik Bersama Ummat Penuhi Kawasan Monas dalam Munajat 212

Kawasan monas dipenuhi ummat yang hadiri Munajat 212.

BPN Prabowo-Sandi Adakan Nobar Debat Capres Kedua, Catat! Inilah Lokasi-Lokasinya

Ingin saksikan keseruan Capres Prabowo dalam debat kedua hadapi capres Jokowi? inilah lokasi nobarnya

Soal Isu Ahok Gantikan KH Ma’ruf, Jokowi: Tidak Mungkin, Jangan Fitnah

Jokowi yang merupakan capres petahana berharap dalam pelaksanaan Pilpres dan Pileg yang kali ini diadakan serentak haruslah memunculkan pendidikan politik bagi rakyat, bukan fitnah-fitnah.