Anies-Sandiaga Janjikan Laporan Keuangan Berpredikat WTP

JAKARTA – Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan meneruskan program-program yang baik yang sudah ada apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dengan berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih. Pasangan tersebut menjanjikan laporan pengelolaan keuangan Jakarta dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

“Program-program pemprov yang baik diteruskan, yang belum seperti Wajar Tanpa Pengecualian kita hadirkan di tahun 2017. Laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian, kita buat aset register yang bisa dipertanggung-jawabkan dengan database yang betul-betul mutakhir,” kata Sandiaga setelah menghadiri acara Haul Soeharto dan Supersemar ke-51 di Masjid At-Tin, Jalan Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017).

“Jadi jangan khawatir kami punya komitmen untuk melakukan, bukan hanya tata kelola yang baik tapi kita akan melakukan open governance. Jadi kita akan buka semuanya sehingga masyarakat ikut mengawasi,” sambung Sandiaga.

Di kesempatan yang sama, pasangan Sandiaga, Anies Baswedan mengatakan permasalahan di birokrasi bukan semata masalah korupsi. Keteladanan dalam mengelola aset keuangan dinilainya juga penting.

“Jadi yang harus dibereskan bukan hanya yang kecil-kecil yang menyangkut korupsi, pelayanan warga, tapi yang tidak kalah penting adalah keteladanan dalam pemimpin mengelola aset keuangan karena kota tidak bisa sekedar membicarakan korupsi yang kecil tapi laporan keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Anies.

Menurut Anies, pencegahan korupsi bisa dilakukan dari atasannya atau pemimpinnya. Hal tersebut dimulai dengan mengawasi cara pimpinan mengelola anggaran dengan baik dan transparan. Sehingga semua laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Jadi mencegah korupsi, memberantas korupsi itu dimulai dari pimpinan yang bisa mengelola seluruh aset dengan baik. Melaporkan semua transparansi anggaran dengan baik,” tutur Anies.

Sejak dipimpin Jokowi dan berlanjut ke Basuki Tjahaja Purnama, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP diberikan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

Kemudian, seperti kita ketahui, pasangan Anies-Sandiaga menerima laporan dari akuntan publik terkait laporan dana kampanye putaran pertama lalu. Hasilnya, laporan dana tersebut mendapat predikat WTP dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Mereka berkomitmen laporan keuangan dengan opini WTP tersebut akan terus dipertahankan hingga mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

EDITOR: Iwan Y

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Gus Ipul Mentransformasi Kota Pasuruan Menuju Smart City

Pemerintah cerdas adalah pemerintah yang mampu menggunakan teknologi untuk melayani masyarakat secara lebih cepat, lebih murah sekaligus lebih terukur. Dinamika perkembangan teknologi juga berpengaruh terhadap kebutuhan dan harapan masyarakat terhadap pelayanan.

E-Sambat, Cara Gus Ipul Manfaatkan Teknologi Digital untuk Layani Warga Kota Pasuruan

Program Smart City atau Kota Cerdas membuat kerja pemerintah menjadi lebih efisien, termasuk dengan cepat dapat merespon berbagai keluhan masyarakat. Seperti yang dilakukan Pemerintah Kota Pasuruan dengan aplikasi e-Sambat.

Smart City di Surabaya Bukan Sekadar Urusan Aplikasi

Ada enam faktor pendukung terciptanya smart city di Kota Surabaya, Jawa Timur. Program ini bukan sekadar urusan aplikasi, namun juga untuk memberdayakan UMKM.

Terinspirasi Jack Ma, Khofifah Dorong UMKM Masuk ke Dunia Digital

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa sejak awal berupaya agar usaha mikro kecil menengah diberikan peluang melalui digitalisasi sistem. Ia terinspirasi Jack Ma, pemilik Alibaba Group, perusahaan e-commerce terbesar di Tiongkok.

Ketum AMSI: Kebutuhan Publik Zaman Now Bukan Hanya Hard News

Media massa digital atau dalam jaringan sudah harus mulai meninggalkan pola pikir konservatif dan konvensional. Masyarakat tak hanya butuh berita keras (hard news), tapi juga informasi keseharian.

Target Pemerintah: 6,1 Juta UMKM On Boarding Setiap Tahun

Usaha mikro kecil menengah di daerah membutuhkan teknologi digital untuk berkembang di era pandemi.

TERPOPULER

Tentang Korupsi Sektor Publik

Sebenarnya fenomena korupsi sektor publik terjadi di hampir semua Negara. Bukan hanya di Indonesia yang masuk dalam kategori negara yang belum mapan secara ekonomi. Namun korupsi sektor publikpun terjadi di negara yang sangat mapan perekonomiannya seperti Saudi Arabia.