Anies-Sandiaga Janjikan Laporan Keuangan Berpredikat WTP

JAKARTA – Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan meneruskan program-program yang baik yang sudah ada apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dengan berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih. Pasangan tersebut menjanjikan laporan pengelolaan keuangan Jakarta dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

“Program-program pemprov yang baik diteruskan, yang belum seperti Wajar Tanpa Pengecualian kita hadirkan di tahun 2017. Laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian, kita buat aset register yang bisa dipertanggung-jawabkan dengan database yang betul-betul mutakhir,” kata Sandiaga setelah menghadiri acara Haul Soeharto dan Supersemar ke-51 di Masjid At-Tin, Jalan Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017).

“Jadi jangan khawatir kami punya komitmen untuk melakukan, bukan hanya tata kelola yang baik tapi kita akan melakukan open governance. Jadi kita akan buka semuanya sehingga masyarakat ikut mengawasi,” sambung Sandiaga.

Di kesempatan yang sama, pasangan Sandiaga, Anies Baswedan mengatakan permasalahan di birokrasi bukan semata masalah korupsi. Keteladanan dalam mengelola aset keuangan dinilainya juga penting.

“Jadi yang harus dibereskan bukan hanya yang kecil-kecil yang menyangkut korupsi, pelayanan warga, tapi yang tidak kalah penting adalah keteladanan dalam pemimpin mengelola aset keuangan karena kota tidak bisa sekedar membicarakan korupsi yang kecil tapi laporan keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Anies.

Menurut Anies, pencegahan korupsi bisa dilakukan dari atasannya atau pemimpinnya. Hal tersebut dimulai dengan mengawasi cara pimpinan mengelola anggaran dengan baik dan transparan. Sehingga semua laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Jadi mencegah korupsi, memberantas korupsi itu dimulai dari pimpinan yang bisa mengelola seluruh aset dengan baik. Melaporkan semua transparansi anggaran dengan baik,” tutur Anies.

Sejak dipimpin Jokowi dan berlanjut ke Basuki Tjahaja Purnama, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP diberikan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

Kemudian, seperti kita ketahui, pasangan Anies-Sandiaga menerima laporan dari akuntan publik terkait laporan dana kampanye putaran pertama lalu. Hasilnya, laporan dana tersebut mendapat predikat WTP dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Mereka berkomitmen laporan keuangan dengan opini WTP tersebut akan terus dipertahankan hingga mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

EDITOR: Iwan Y

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Belajar, Bukan Bersekolah

Akhir pandemi belum juga jelas, satu hal sekarang makin jelas: Gedung-gedung megah persekolahan itu makin tidak relevan jika dipaksakan untuk kembali menampung kegiatan bersekolah lagi. Sekolah harus direposisi. Juga guru.

Bertema “Inovasi Beyond Pandemi”, AMSI Gelar Indonesian Digital Conference 2020

Ketua Umum AMSI, Wenseslaus Manggut mengatakan IDC yang digelar AMSI bertujuan untuk melihat sejauh mana berbagai sektor melakukan inovasi di tengah pandemi Covid-19 dan seperti apa ke depan.

Cek Fakta: Debat Pilkada Tangsel, Seluruh Paslon Minim Paparkan Data

Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep.

PasarLukisan.com Gelar Pameran Lukisan Virtual Karya Pelukis dari Berbagai Daerah

"Ini adalah solusi yang diharapkan akan memecahkan kebekuan kegiatan kesenian, khususnya pameran seni rupa, akibat pandemi yang belum kunjung berakhir," kata M. Anis,

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

TERPOPULER