Anies-Sandiaga Janjikan Laporan Keuangan Berpredikat WTP

JAKARTA – Pasangan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno akan meneruskan program-program yang baik yang sudah ada apabila terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, dengan berkomitmen menghadirkan pemerintahan yang bersih. Pasangan tersebut menjanjikan laporan pengelolaan keuangan Jakarta dengan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sehingga masyarakat bisa ikut mengawasi.

“Program-program pemprov yang baik diteruskan, yang belum seperti Wajar Tanpa Pengecualian kita hadirkan di tahun 2017. Laporan keuangan yang Wajar Tanpa Pengecualian, kita buat aset register yang bisa dipertanggung-jawabkan dengan database yang betul-betul mutakhir,” kata Sandiaga setelah menghadiri acara Haul Soeharto dan Supersemar ke-51 di Masjid At-Tin, Jalan Taman Mini, Jakarta Timur, Sabtu (11/3/2017).

“Jadi jangan khawatir kami punya komitmen untuk melakukan, bukan hanya tata kelola yang baik tapi kita akan melakukan open governance. Jadi kita akan buka semuanya sehingga masyarakat ikut mengawasi,” sambung Sandiaga.

Di kesempatan yang sama, pasangan Sandiaga, Anies Baswedan mengatakan permasalahan di birokrasi bukan semata masalah korupsi. Keteladanan dalam mengelola aset keuangan dinilainya juga penting.

“Jadi yang harus dibereskan bukan hanya yang kecil-kecil yang menyangkut korupsi, pelayanan warga, tapi yang tidak kalah penting adalah keteladanan dalam pemimpin mengelola aset keuangan karena kota tidak bisa sekedar membicarakan korupsi yang kecil tapi laporan keuangannya tidak bisa dipertanggungjawabkan dengan baik,” kata Anies.

Menurut Anies, pencegahan korupsi bisa dilakukan dari atasannya atau pemimpinnya. Hal tersebut dimulai dengan mengawasi cara pimpinan mengelola anggaran dengan baik dan transparan. Sehingga semua laporan keuangan bisa dipertanggungjawabkan dengan baik.

“Jadi mencegah korupsi, memberantas korupsi itu dimulai dari pimpinan yang bisa mengelola seluruh aset dengan baik. Melaporkan semua transparansi anggaran dengan baik,” tutur Anies.

Sejak dipimpin Jokowi dan berlanjut ke Basuki Tjahaja Purnama, laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selalu mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK. Opini WDP diberikan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2013, 2014, dan 2015.

Kemudian, seperti kita ketahui, pasangan Anies-Sandiaga menerima laporan dari akuntan publik terkait laporan dana kampanye putaran pertama lalu. Hasilnya, laporan dana tersebut mendapat predikat WTP dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta. Mereka berkomitmen laporan keuangan dengan opini WTP tersebut akan terus dipertahankan hingga mereka menjadi gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta.

EDITOR: Iwan Y

2 KOMENTAR

TINGGALKAN KOMENTAR

Silahkan isi komentar anda
Silahkan masukan nama

ARTIKEL TERBARU

Paman Donald dan Eyang Joe

Banyak yang usil menyamakan pilpres Amerika dengan Indonesia, termasuk kemungkinan Biden akan mengajak Trump bertemu di MRT dan menawarinya menjadi menteri pertahanan.

Berikut Berbagai Larangan Bagi Penasihat Investasi Yang Diatur dalam Keputusan BPPM

Penasihat Investasi dalam menjalankan kegiatannya harus bersikap hati–hati, dikarenakan terdapat larangan yang harus diperhatikan oleh Penasihat Investasi agar terhindar dari sanksi.

Sambut Festival Belanja Lajang 11.11, Ecovacs Robotics Beri Promo Diskon Hingga 55%

Perusahaan penyedia Robot Rumah Tangga, ECOVACS ROBOTICS, akan meberikan promos diskon besar-besaran hingga 55% untuk berbagai produk unggulan seperti DEEBOT OZMO T8 AIVI, DEEBOT OZMO T8, dan DEEBOT U2 PRO.

150 Ide Bisnis Terbaik Siap Bersaing dalam DSC XI

Program Initiator DSC XI, Edric Chandra mengungkapkan dii tengah kondisi perekonomian yang masih belum stabil lantaran pandemi COVID-19, semangat gerakan wirausaha justru diterima oleh DSC XI.

Kembali Terjadi, Ratusan Kader Militan PDIP Alihkan Dukungan ke Machfud-Mujiaman

Kader yang tergabung dalam kelompok yang menamakan diri Banteng Ketaton tersebut mendeklarasikan dukungannya pada Ahad (8/11) kemarin di daerah Pandegiling yang dikenal sebagai jantungnya PDI Perjuangan di Surabaya.

Tekan Hoaks Selama Pilkada 2020, AMSI Gelar Cek Fakta di 16 Wilayah

Kegiatan Cek Fakta sebagai bentuk kontribusi AMSI kepada publik dengan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pemilihan Kepala Daerah 2020 dan menekan hoaks (mis/disinformasi) yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye dan Debat Pilkada 2020.

TERPOPULER